Minahasa dalam Arus Perubahan

Dalam laporan perjalanannya tahun 1926, Hendrik Kraemer membandingkan Minahasa dengan Ambon. Menurut pengamatannya, tingkat kebudayaan asli orang Minahasa sedikit lebih tinggi daripada masyarakat Ambon. Para kepala dan pemimpin agama mempunyai kedudukan lebih kuat, sedangkan kehidupan keagamaan lama tersusun sangat rumit. Proses kristenisasi Minahasa juga berlangsung lebih singkat dibandingkan di Ambon. Dalam masa kristenisasi yang menurut Kraemer belum mencapai seratus tahun itu, Minahasa mengalami berbagai kebijakan dan pendekatan yang dinilainya berisiko.

Kraemer melihat Minahasa sebagai wilayah yang lebih dekat dengan perkembangan kehidupan modern. Tanahnya menawarkan kemungkinan ekonomi lebih besar, jalan-jalannya umumnya baik, dan lalu lintas semakin ramai sejak hadirnya bus. Desa-desa tampak besar dan tertata. Rumah panggung yang seluruhnya terbuat dari kayu memberikan kesan makmur. Ia secara khusus menyebut jalan-jalan utama Tondano beserta rumah dan pekarangannya yang kukuh. Namun, di balik keadaan tersebut, Kraemer menemukan persoalan keagamaan dan gerejawi yang menurutnya lebih menyakitkan dan mendesak daripada persoalan serupa di Ambon.

Kraemer mengakui bahwa catatannya bersifat terpisah-pisah karena ia hanya berada di Minahasa selama sekitar empat belas hari. Meskipun demikian, ia menyatakan telah memperoleh pandangan yang tegas mengenai kedudukan gereja. Menurutnya, kedudukan tersebut perlu diubah secara mendasar secepat mungkin. Ia menyebut persoalan gereja sebagai masalah inti Minahasa. Sebelum membahas persoalan tersebut, Kraemer terlebih dahulu menguraikan keadaan ekonomi, pendidikan, politik, kegiatan Katolik Roma, serta hubungan antara gereja dan Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Keadaan ekonomi setiap daerah di Minahasa tidak sama. Di wilayah Tonsea, khususnya Airmadidi, Kraemer menyaksikan kebun-kebun kelapa yang subur. Sebaliknya, Tondano dinilainya kurang makmur karena jumlah penduduknya banyak, sedangkan tanah yang tersedia terbatas. Hukum Besar Tondano dan guru pertanian Kawilarang memberitahunya bahwa setiap orang hanya dapat memperoleh sekitar seperenam hektare tanah. Penanaman kopi kemudian diharapkan menjadi sumber penghidupan baru bagi penduduk.

Sebuah sekolah pertanian pernah didirikan untuk menghasilkan tenaga yang mampu meningkatkan hasil tanah. Usaha tersebut gagal karena para lulusannya lebih memilih bekerja dalam bidang pemerintahan dan administrasi. Setelah itu, dijalankan percobaan lain dengan memberikan kursus pertanian kepada para guru sekolah agar pengetahuan tersebut dapat diteruskan kepada petani. Kraemer memandang masa depan ekonomi orang Minahasa sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Salah satu hambatan yang disebutnya adalah bentuk kepemilikan tanah komunal yang dikenal sebagai kalakeran. Tanah pasini, walaupun disebut sebagai tanah individual yang dapat diwariskan, sebagian besar tetap menjadi milik keluarga.

Bahaya yang lebih besar, menurut Kraemer, terlihat dalam perkebunan kelapa. Kebun-kebun yang dapat menjadi sumber kemakmuran itu semakin banyak dibeli dan dikelola oleh orang Tionghoa. Ia memperingatkan bahwa perkembangan tersebut dapat membuat orang Minahasa menjadi pihak yang bergantung di tanah mereka sendiri. Penduduk juga disebut mengeluarkan banyak uang untuk pesta dan pendidikan anak. Tiekstra mengatakan kepada Kraemer bahwa orang Minahasa hidup dari modal, bukan dari bunga modal. Mereka memperoleh uang dengan menjual kebun, kemudian menggunakannya untuk pesta, pendidikan anak, dan berbagai kebutuhan baru.

Persoalan berikutnya adalah pendidikan Belanda. Kraemer mencatat bahwa orang Minahasa dan orang Eropa sama-sama mengatakan daerah itu telah dibanjiri pendidikan Belanda yang tidak berkembang sejalan dengan keadaan budaya dan ekonomi masyarakat. Dr. Ratulangie juga menyampaikan pandangan tersebut kepadanya. Banyak murid yang telah memperoleh pendidikan kembali ke kampung karena tidak menemukan pekerjaan. Pendidikan yang mereka terima tidak lagi sesuai dengan lingkungan tempat mereka kembali, sedangkan kesempatan merantau sebagai jalan keluar ekonomi mulai menyempit.

Kraemer memandang persoalan tersebut sebagai akibat pertemuan antara masyarakat Barat yang lebih kompleks dan masyarakat pribumi dengan keadaan budaya, teknik, serta ekonomi yang berbeda. Pendidikan Belanda melahirkan cita-cita dan keinginan baru sekaligus menyediakan tenaga terdidik bagi pemerintah dan perusahaan. Namun, orang Minahasa juga menuntut pendidikan bercorak Eropa karena pendidikan yang lebih rendah dapat mempertahankan kedudukan mereka sebagai kelompok yang tidak setara secara budaya, ekonomi, dan politik. Kraemer menyebut keadaan ini sebagai persoalan yang rumit dan menyakitkan bagi pemerintah maupun penduduk.

Dalam bidang politik, Kraemer membahas kebijakan ontvoogding atau pemberian kemandirian yang diberlakukan sejak Agustus 1926 serta kedudukan Minahasaraad. Menurut penilaiannya, lembaga pemerintahan modern yang mengambil bentuk demokrasi Barat ditempatkan secara terlalu artifisial dalam masyarakat Minahasa. Ia memperkirakan bahwa kebijakan politik kolonial tersebut harus mengalami banyak perubahan karena lembaga baru itu belum cukup disesuaikan dengan struktur dan keadaan masyarakat setempat.

Kraemer mengatakan bahwa Minahasaraad menghadapi bahaya menjadi “demokrasi semu”. Banyak anggota pribuminya berasal dari kalangan kepala negeri. Keanggotaan mereka tidak selalu memperbesar kekuasaan rakyat, tetapi dapat memperkuat kedudukan para kepala dan residen. Kraemer mengutip penjelasan Dr. Ratulangie bahwa dewan tersebut tidak berakar dalam masyarakat. Pandangan rakyat terhadap lembaga itu diringkas melalui ungkapan Melayu: “itoe perasaannja toean-toean jang bitjara, boekan kami poenja”, yang berarti “itu pendapat tuan-tuan yang berbicara, bukan pendapat kami”.

Kraemer juga mengkritik Minahasaraad dengan menunjukkan ketidakpuasan dan juga dinyatakan melalui permainan kata “Minahassaraad itoe Minahassa berat.” Menurut Kraemer, penduduk tidak menyukai pajak lalu lintas yang menggantikan kerja wajib. Pemungutan pajak tahun 1925 hanya berhasil melalui tindakan yang sangat keras sehingga menimbulkan lebih banyak ketidaksenangan. Dr. Ratulangie, yang sebelumnya mendukung penghapusan kerja wajib, mengatakan kepada Kraemer bahwa pengalaman tersebut membuatnya menilai kebijakan itu secara berbeda. Pajak pengganti sulit dipungut, sedangkan banyak jalan menjadi lebih buruk pemeliharaannya.

M. Hamerster memberikan penjelasan administratif mengenai persoalan tersebut pada 1930. Ia mencatat bahwa kerja wajib di Minahasa dihapuskan pada 1925. Sebagai pengganti tenaga kerja yang sebelumnya digunakan untuk memelihara jalan dan mengerjakan pekerjaan kecil, Minahasaraad memberlakukan pajak lalu lintas bagi seluruh kelompok penduduk. Pajak kendaraan kemudian diterapkan dengan dasar serupa. Menurut Hamerster, persoalan muncul karena Minahasaraad juga mengumumkan bahwa kerja desa telah dihapuskan, padahal pengumuman itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jalan-jalan tersier yang sebelumnya dipelihara melalui kerja desa kemudian terbengkalai, sedangkan Minahasaraad tidak mampu mengambil alih seluruh pemeliharaannya. Keadaan tersebut menimbulkan keluhan berkepanjangan. Setelah permintaan bantuan kepada pemerintah ditolak, Minahasaraad menetapkan cara baru: penduduk menyediakan dan meletakkan bahan pengeras jalan, sedangkan dewan melakukan pemadatan. Menurut Hamerster, cara ini menghasilkan perbaikan sekitar 20 kilometer jalan tersier sepanjang 1929 dan menghentikan keluhan mengenai keadaan jalan.

F.H. van de Wetering kemudian menjelaskan hubungan pajak tersebut dengan Gemeente Manado. Pajak lalu lintas dan kendaraan yang dipungut Minahasaraad juga dikenakan kepada penduduk Kota Manado. Hal itu berulang kali dibicarakan dalam sidang terbuka dan surat kabar setempat. Pemerintah mengakui bahwa Minahasaraad secara formal berwenang memungut pajak di wilayah Gemeente Manado. Pendapatan kedua pajak digunakan untuk pemeliharaan jalan yang juga dimanfaatkan oleh penduduk kota. Gemeente Manado menerima 50 persen pajak lalu lintas yang dipungut di wilayahnya serta, sampai 31 Desember 1932, lima persen dari seluruh pendapatan pajak kendaraan di Minahasa.

Meskipun mengkritik kebijakan politik tersebut, Kraemer tidak mengusulkan agar Minahasa kembali kepada sistem lama yang mengatur seluruh urusan masyarakat dari atas. Ia juga menolak perlakuan terhadap masyarakat pribumi sebagai objek penerapan cita-cita politik Barat. Jalan yang ditawarkannya adalah mempersiapkan masyarakat menghadapi tuntutan zaman modern dengan memperhatikan struktur dan kemampuannya sendiri. Pekerjaan itu, menurutnya, membutuhkan pendidikan yang sabar dan berkelanjutan serta penerapan keberanian dan kehati-hatian secara bergantian.

Di bagian akhir catatannya, Kraemer beralih kepada kegiatan zending. Nederlandsche Zendelinggenootschap masih mempunyai kedudukan penting melalui sekolah pendidikan guru, hampir 200 sekolah desa, ribuan murid, ratusan guru, sekolah pertukangan, dan poliklinik. Ia menilai pekerjaan Tiekstra telah meningkatkan kembali pengaruh dan kewibawaan lembaga tersebut. Hubungan antara Indische Kerk dan NZG juga lebih baik daripada sebelumnya, walaupun pertentangan lama belum sepenuhnya hilang. Kraemer menutup uraiannya dengan menyatakan bahwa pekerjaan NZG tetap penting bagi Minahasa dan tidak ingin dilepaskan oleh orang Minahasa.

Referensi

Hendrik Kraemer, Verslagen van reizen door Ned. Indië in de jaren 1926–1930, bagian “Over de Minahassa” (1926)

M. Hamerster, “De Minahasaraad,” dalam A.B. Cohen Stuart, Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, 1905–1930 (1930)

F.H. van de Wetering, De Gemeente Manado (Manado: Drukker-Uitgever Handelsdrukkerij Liem Oei Tiong, 1933)