Dari Palembang ke Tondano: Jejak Pengasingan Syarif Abdullah dalam Arsip Kolonial
- calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
- visibility 105
- comment 0 komentar
- print Cetak

Raden Syarif Abdullah Assegaff di Tondano (Ilustrasi)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di antara lembaran arsip Hindia Belanda yang kerap berdebu dan terabaikan, terselip kisah tentang bagaimana kekuasaan kolonial mengelola ancaman politik melalui mekanisme pengasingan.
Salah satu nama yang muncul dalam catatan tersebut adalah Raden Syarif Abdullah Assegaff, seorang bangsawan berdarah Palembang yang oleh pemerintah kolonial dikategorikan sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.
Akar Genealogis dan Awal Ketegangan
Raden Syarif Abdullah bin Umar Assegaff, yang dalam dokumen Belanda kerap ditulis sebagai Sjarif Abdoellah, bukanlah sosok biasa. Ia memiliki garis keturunan langsung dari Sultan Mahmud Badaruddin II, tokoh sentral dalam perlawanan terhadap Belanda di awal abad ke-19. Lahir sekitar tahun 1830 di Ternate, tempat pengasingan keluarganya pasca ekspedisi militer Belanda ke Palembang pada 1821, ia tumbuh dalam bayang-bayang konflik kolonial yang belum sepenuhnya usai¹.
Sekembalinya ke Palembang, serta setelah menempuh pendidikan keagamaan di Hadramaut, Syarif Abdullah berkembang menjadi figur berpengaruh di kalangan komunitas Arab.
Namun, pengaruh ini justru memicu kecurigaan pemerintah kolonial. Pada awal dekade 1880-an, kebijakan baru yang membatasi hak-hak istimewa kaum Arab serta pengetatan pajak memicu ketegangan terbuka.
Situasi ini mencapai puncaknya pada Agustus 1881, ketika pecah kerusuhan yang oleh pemerintah kolonial dicatat sebagai Arabische onlusten.
Dalam laporan resmi, peristiwa tersebut dikaitkan dengan pengaruh gagasan pan-Islamisme yang mengalir dari Kesultanan Utsmaniyah ke wilayah Nusantara².
Keputusan Politik: Pengasingan Tanpa Pengadilan
Alih-alih melalui proses peradilan, pemerintah kolonial memilih jalur administratif. Syarif Abdullah ditetapkan sebagai tokoh utama di balik keresahan tersebut dan dijatuhi hukuman internering, pengasingan internal melalui keputusan Gubernur Jenderal (Gouvernementsbesluit).
Tujuannya jelas: memutus pengaruh politik tanpa membuka ruang pembelaan di pengadilan³.
Pengasingan ini mencerminkan pola umum kebijakan kolonial saat itu, mengisolasi tokoh-tokoh berpengaruh ke wilayah yang jauh dari basis sosial mereka.
Tondano, di Minahasa, dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini sebelumnya telah menjadi tempat pembuangan para pengikut Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo pasca Perang Jawa.
Perjalanan Panjang ke Utara
Pemindahan Syarif Abdullah beserta keluarga dan pengikutnya dilakukan melalui jalur laut dengan pengawasan ketat.
Pada masa itu, transportasi tahanan politik antar-pulau umumnya menggunakan kapal uap milik pemerintah atau perusahaan pelayaran yang memiliki kontrak resmi dengan pemerintah kolonial⁴.
Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi juga simbol pemutusan relasi sosial dan politik. Dari pusat peradaban Palembang, ia dibawa ke wilayah yang oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai “pinggiran aman”.
Tondano: Dari Tempat Buangan Menjadi Ruang Pengaruh Baru
Setibanya di Manado pada akhir 1881, rombongan tahanan politik ini diterima dalam masa transisi kepemimpinan kolonial. Administrasi berada di bawah kendali Residen F.L. Wattendorff, yang baru menggantikan P.A. Matthes⁵.
Syarif Abdullah kemudian ditempatkan di Kampung Jawa Tondano, sebuah komunitas yang sejak awal dibentuk sebagai koloni eksil. Namun, alih-alih terpinggirkan, ia justru menemukan ruang baru untuk berperan.
Sebagai ulama dan pendidik, ia mendapatkan tempat di tengah masyarakat lokal. Pengaruh keilmuannya membuatnya dihormati, hingga masyarakat menyematkan gelar “Mina Tuang” sebuah bentuk pengakuan sosial yang melampaui sekat etnis dan status sebagai buangan⁶.
Asimilasi dan Warisan Sosial
Jejak paling nyata dari keberadaan Syarif Abdullah di Tondano tidak hanya tercatat dalam arsip, tetapi juga dalam struktur sosial masyarakat. Pernikahannya dengan Ramlah Suratinoyo, perempuan keturunan lokal Jaton, menjadi titik awal terbentuknya garis keturunan baru.
Dari sini lahir keluarga-keluarga dengan marga Assagaf dan Danupoyo yang masih dapat ditelusuri hingga kini. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengasingan kolonial tidak selalu berujung pada penghapusan pengaruh dalam beberapa kasus, justru melahirkan bentuk baru integrasi sosial dan budaya⁷.
Membaca Ulang Kebijakan Kolonial
Kisah Syarif Abdullah Assegaff memperlihatkan paradoks kebijakan kolonial: upaya membungkam pengaruh politik justru menghasilkan figur baru yang berperan dalam proses akulturasi lokal. Tondano, yang semula dirancang sebagai ruang isolasi, berubah menjadi titik temu berbagai identitas Jawa, Arab, dan Minahasa.
Dalam konteks ini, pengasingan tidak hanya menjadi alat kontrol kekuasaan, tetapi juga secara tak terduga membentuk lanskap sosial baru di Nusantara.
Catatan Kaki
¹ Lihat De Expeditie naar Palembang in 1821, dalam Militaire Spectator, serta kajian modern mengenai Kesultanan Palembang Darussalam.
² Koloniaal Verslag… (1882), bagian Politieken Staat.
³ Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië terkait internering.
⁴ Arsip Javasche Courant, bagian Scheepsberichten.
⁵ Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië, 1882.
⁶ Arsip Memorie van Overgave dan etnografi lokal Tondano.
⁷ Data Burgerlijke Stand dan silsilah masyarakat Jaton.
- Penulis: Moderator Malesung

