Residen Pietermaat Menskors Kepala Distrik Minahasa
- calendar_month 16 jam yang lalu
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak

Jalan di Tondano - Minahasa, dari koleksi Tropenmuseum, sekarang Wereldmuseum Amsterdam.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pada dekade 1820-an, sejumlah kepala distrik di Minahasa mendapat tindakan administratif dari pemerintah kolonial Belanda karena pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat yang dikenai tindakan tersebut berasal dari Tomohon, Remboken, dan Kakaskasen. Penskorsan dilakukan pada masa pemerintahan Residen Daniel François Willem Pietermaat.
Peristiwa ini dicatat oleh sejarawan Maria J.C. Schouten dalam penelitian Minahasa around 1850: Plans for Reform during Eduard Douwes Dekker’s Term as Secretary of the Residency of Manado, yang diterbitkan dalam jurnal Archipel volume 109 pada 2025. Schouten merujuk laporan Pietermaat sekitar 1830, halaman 36, sebagai sumber mengenai tindakan terhadap ketiga kepala distrik tersebut.
Kewajiban Penyerahan Hasil Pertanian
Hubungan pemerintahan Belanda dengan masyarakat Minahasa telah berlangsung sejak masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Salah satu kewajiban dalam hubungan tersebut adalah penyerahan beras dan hasil pertanian lainnya. Menurut Schouten, pemerintah kolonial memberlakukan monopoli pembelian dan perdagangan kopi di Minahasa pada 1822. Kebijakan tersebut menempatkan kopi sebagai salah satu hasil pertanian yang wajib diserahkan melalui sistem yang diatur pemerintah.
Ariel C. Lopez dalam disertasinya, Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700–1900 (2018), menjelaskan bahwa kewajiban penyerahan kopi berjalan bersama kewajiban penyerahan beras yang telah ada sebelumnya. Kepala-kepala lokal mempunyai peranan dalam penyelenggaraan sistem tersebut. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah kolonial dan penduduk serta menerima bagian pembayaran dari hasil pertanian yang diserahkan.
Dalam penelitian Lopez, sistem penyerahan hasil pertanian disebut memperkuat kedudukan sebagian kepala lokal dalam hubungan mereka dengan penduduk dan pemerintah kolonial.
Kedudukan Kepala Distrik
Administrasi lokal Minahasa pada abad ke-19 mengenal sejumlah jabatan, antara lain hukum besar, majoor, dan hukum kedua. Dalam struktur pemerintahan kolonial, kepala distrik bertanggung jawab atas urusan pemerintahan setempat dan pelaksanaan berbagai kewajiban penduduk. Schouten menjelaskan bahwa kepala distrik menerima sejumlah hak dan imbalan yang berkaitan dengan kedudukan mereka. Hak tersebut mencakup penggunaan tenaga kerja penduduk serta penerimaan bagian dari hasil pertanian yang diserahkan.
Sebagian hak itu telah dikenal sejak masa VOC, sedangkan ketentuan mengenai hak dan imbalan kepala diperinci lebih lanjut pada 1820-an. Dalam catatan Eduard Douwes Dekker pada 1849, yang dibahas Schouten, disebutkan pula hak kepala distrik atas tenaga pembantu dan bagian dari hasil tertentu yang diperoleh penduduk. Catatan tahun 1849 tersebut menjelaskan perkembangan administrasi pada masa berikutnya, bukan rincian khusus tindakan Pietermaat pada 1820-an.
Larangan Perpindahan Penduduk pada 1825
Hubungan antara kepala distrik dan penduduk juga berkaitan dengan aturan perpindahan tempat tinggal. J.G.F. Riedel dalam tulisannya, De Minahasa in 1825: Bijdrage tot de Kennis van Noord-Selebes, yang diterbitkan pada 1872, memuat keterangan mengenai kebijakan Residen Wenzel pada 1825.
Menurut Lopez, yang merujuk tulisan Riedel halaman 480, Wenzel melarang perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lainnya tanpa mengikuti ketentuan pemerintah. Schouten juga membahas keputusan tahun 1825 yang mensyaratkan izin kepala distrik bagi penduduk yang hendak meninggalkan distriknya.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan kedudukan penduduk sebagai tenaga kerja dalam sistem kewajiban yang berlaku. Dalam pembahasan Schouten, jumlah penduduk memiliki arti penting bagi kepala distrik karena berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan hasil pertanian.
Perpindahan ke Bolaang Mongondow pada 1827
Ketidakpuasan terhadap tuntutan kepala-kepala lokal tercatat dalam perpindahan sebagian penduduk Minahasa menuju Bolaang Mongondow. Menurut Lopez, pada 1827 sebanyak 21 kepala desa (ukung tua) dari Minahasa telah berpindah ke distrik Moriri di Mongondow. Mereka terutama berasal dari kelompok Tontemboan dan meninggalkan daerah asal karena tuntutan para hukum besar.
Keterangan tersebut didasarkan pada surat Residen Manado kepada Raja Bolaang Mongondow tertanggal 5 Februari 1827, yang tercatat dalam arsip Keresidenan Manado, inventaris nomor 15, berkas nomor 2. Lopez menjelaskan bahwa para pendatang memperoleh perlindungan dari kepala-kepala setempat di Mongondow. Sebagai imbalannya, mereka menyerahkan upeti tahunan. Mereka juga diperbolehkan memperdagangkan beras hasil pertanian di Bolaang.
Pemerintah Manado berulang kali meminta Raja Bolaang Mongondow mengembalikan para pendatang tersebut ke Minahasa. Namun, sebagian dari mereka tetap tinggal di tempat baru.
Tindakan Residen Pietermaat terhadap Kepala Distrik
Dalam pembahasan mengenai penyalahgunaan kekuasaan pejabat lokal, Lopez menyebutkan bahwa Residen Pietermaat banyak berada di pedalaman Minahasa selama masa jabatannya pada 1828–1831. Menurut Lopez, keberadaan Pietermaat di wilayah pedalaman berkaitan dengan upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan para kepala terhadap penduduk biasa, yang disebut anak bala.
Keterangan tersebut dirujuk Lopez dari laporan Pietermaat tertanggal 31 Desember 1829, halaman 39. Tindakan administratif terhadap kepala distrik secara khusus disebut dalam penelitian Schouten. Pada halaman 74, catatan kaki nomor 59, Schouten menyatakan bahwa Residen Pietermaat menskors kepala distrik Tomohon, Remboken, dan Kakaskasen pada 1820-an karena pemerasan serta penyalahgunaan kekuasaan.
Rujukan Schouten adalah laporan Pietermaat sekitar 1830, halaman 36. Keterangan tersebut tidak mencantumkan nama pribadi ketiga pejabat dalam bagian yang dikutip. Tanggal masing-masing penskorsan, bentuk pelanggaran setiap pejabat, jumlah uang atau barang yang dipersoalkan, dan keputusan administratif selanjutnya juga belum dapat ditetapkan dari kutipan tersebut.
Istilah menskors digunakan sesuai keterangan Schouten, sehingga tindakan itu tidak disamakan dengan pemberhentian tetap.
Laporan Pemerintahan Tahun 1829
Pada 31 Desember 1829, Pietermaat menyusun laporan tahunan mengenai Keresidenan Manado. Dokumen tersebut tercatat dalam koleksi manuskrip KITLV, inventaris H 70, dengan judul Jaarlijksch verslag van de Residentie Manado over het jaar 1829. Laporan ini termasuk sumber yang digunakan dalam penelitian Lopez dan Schouten mengenai pemerintahan kolonial di Minahasa.
Lopez merujuk halaman 39 ketika membahas kekuasaan kepala lokal dan keadaan penduduk. Sementara itu, Schouten merujuk halaman 36 untuk keterangan penskorsan kepala distrik Tomohon, Remboken, dan Kakaskasen. Dari kedua kajian tersebut diketahui bahwa tindakan terhadap para kepala distrik telah tercatat dalam pembahasan administratif masa Pietermaat. Namun, teks asli halaman 36 masih diperlukan untuk memastikan rincian setiap keputusan.
Peristiwa penskorsan tersebut merupakan salah satu catatan mengenai penindakan terhadap pejabat lokal di Minahasa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama pejabat yang terkena tindakan serta penyelesaian masing-masing perkara masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap laporan Pietermaat.
Referensi
Lopez, Ariel C. 2018. Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700–1900. Disertasi, Universiteit Leiden.
Schouten, Maria J.C. 2025. “Minahasa around 1850: Plans for Reform during Eduard Douwes Dekker’s Term as Secretary of the Residency of Manado.”
Pietermaat, D.F.W. Sekitar 1830. Jaarlijksch verslag van de Residentie Manado over het jaar 1829. KITLV, koleksi manuskrip Barat, inventaris H 70. Dirujuk melalui Schouten dan Lopez.
Riedel, J.G.F. 1872. “De Minahasa in 1825: Bijdrage tot de Kennis van Noord-Selebes.” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 18. Dirujuk melalui Schouten dan Lopez.
Surat Residen Manado kepada Raja Bolaang Mongondow, 5 Februari 1827. ANRI, Arsip Keresidenan Manado, inventaris 15, nomor 2. Dirujuk melalui Lopez (2018).
- Penulis: Engel Yong

