Pilihan Pembaca
light_mode
Topik Menarik
Beranda » Sejarah » Otonomi Gemeente Manado pada Masa Hindia Belanda

Otonomi Gemeente Manado pada Masa Hindia Belanda

  • calendar_month 7 jam yang lalu
  • visibility 14
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pada awal abad ke-20 sudah ada bentuk otonomi pemerintahan daerah di Hindia Belanda, tetapi kewenangannya terbatas dan tetap berada di bawah pemerintah kolonial. Istilah otonomi daerah di sini merujuk pada kewenangan kotapraja untuk mengurus sejumlah keperluan setempat dan mengelola anggarannya sendiri. Cakupannya berbeda dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sekarang. Di Manado, kewenangan tersebut dapat ditelusuri melalui anggaran kotapraja dan keputusan gemeenteraad atau dewan kota. [1][3][5]

Pada 1919, anggaran pertama Gemeente Manado berjumlah ƒ57.201. Di dalamnya tercantum biaya penerangan jalan, pengelolaan pasar, hingga pemeriksaan ternak dan daging. Dalam laporan serah terima bertanggal 16 Juni 1933, Wali Kota F.H. van de Wetering menyandingkan anggaran pertama itu dengan anggaran tahun terakhir yang ia laporkan. Ia juga mencatat perkara yang masih menunggu keputusan dewan, termasuk rencana pembangunan balai kota. [1][2]

Dari dana kota menuju kotapraja, 1915–1919

Dalam buku Menangkap Peluang di Tanah Wenang, Rita Krisdiana dan rekan-rekannya mencatat bahwa pada 1915 Residen Manado W.F.J. Kroon mulai menjajaki penerapan desentralisasi di Manado dan kampung-kampung sekitarnya. Setahun kemudian, residen membentuk gemeentefonds, yang dalam buku itu disebut Dana Haminte. Pengelolanya mencakup pegawai Belanda dan pribumi, tokoh masyarakat, serta pemimpin atau pemilik perusahaan swasta di Manado. Salah satu tugas mereka ialah mencari sumber dana dari kegiatan ekonomi yang sudah berkembang di kota. [3]

Van de Wetering menyebut keputusan Residen Manado tanggal 23 Desember 1916 Nomor 402 sebagai dasar pengaturan pengelolaan dan administrasi dana tersebut. Menurut Krisdiana dan rekan-rekannya, keberadaan gemeentefonds menjadi pertimbangan pemerintah pusat ketika menyetujui pembentukan kotapraja. Mereka merujuk keputusan gubernur jenderal Nomor 32 tanggal 30 April 1919 dan Staatsblad 1919 Nomor 205. Manado memperoleh status gemeente pada 1 Juli 1919. Sejak itu, menurut Van de Wetering, perundang-undangan desentralisasi 1903 berlaku bagi Manado sebagai daerah yang memiliki keuangan sendiri. [1][3]

Apa yang dibiayai anggaran pertama?

Anggaran tahun dinas 1919 ditetapkan melalui ordonansi berdasarkan Pasal 18 Decentralisatiebesluit yang telah diubah. Dalam bab pembuka De Gemeente Manado, Van de Wetering mencatat jumlah anggaran itu sebesar ƒ57.201. Dari sisi penerimaan, pemerintah kolonial menyediakan ƒ34.360, atau sekitar 60 persen dari seluruh anggaran. Kota juga menganggarkan penerimaan ƒ9.500 dari pasar, ƒ6.600 dari sewa gedung bioskop, dan ƒ1.325 dari usaha pemotongan hewan. Sewa lapangan tenis tercantum sebesar ƒ150. [1]

Pada sisi pengeluaran, pekerjaan umum memperoleh alokasi ƒ34.835. Untuk penerangan jalan, anggarannya mencapai ƒ8.058, sedangkan penyiraman dan pembersihan mendapat ƒ1.220. Ada pula pos tersendiri untuk pemadam kebakaran sebesar ƒ440, pemakaman ƒ420, serta pemeriksaan ternak dan daging ƒ415. Pasar muncul pada kedua sisi pembukuan kota. Selain memperkirakan penerimaan dari pasar, kotapraja menyediakan ƒ3.664 untuk pengelolaannya. Seluruh angka tersebut disajikan Van de Wetering dalam tabel anggaran tahun dinas pertama. [1]

Krisdiana dan rekan-rekannya merinci pekerjaan yang menjadi urusan Verkeer en Waterstaat, dinas pekerjaan umum di Manado. Petugasnya menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan, saluran air, serta pemasangan pipa air minum kepada pelanggan. Lingkup kerjanya juga mencakup gedung pemerintah, rumah dinas, tempat pertemuan, lapangan olahraga, dan perbaikan kampung. Di luar pekerjaan yang ditangani dinas, badan ini memberi rekomendasi kepada pihak swasta. Buku tersebut menyebut perusahaan Lie Boen Yat & Co. dalam pembangunan kawasan hunian di pesisir Sario. [3]

Keputusan dewan mengenai penduduk dan bangunan, 1920–1924

Sejak 1920, kantor Dewan Kota Manado menempati sebuah rumah pribadi kecil di Rodaweg. Salah satu keputusan dewan yang dicatat Van de Wetering menyangkut warga yang datang menetap atau berpindah tempat tinggal. Pada September 1924, dewan menunjuk sekretaris kotapraja sebagai pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan mengenai kedua hal itu. Van de Wetering mencantumkan keputusan tersebut dalam bagian laporannya yang membahas penduduk dan penyelenggaraan daftar penduduk kota. [2][4]

Pada 13 Desember 1924, Dewan Kotapraja Manado memberikan persetujuan mengenai peraturan rumah tinggal dan bangunan di Manado. Arsip Nasional Republik Indonesia memuat dokumennya dalam Citra Kota Manado dalam Arsip, halaman 134. Keterangan pada halaman itu menyebut lembaga yang memberikan persetujuan, pokok yang diatur, dan tanggal keputusan. Dokumen tersebut berasal dari koleksi Binnenland Bestuur Nomor 2288 dan dapat ditelusuri pula melalui entri 85 dalam daftar arsip buku itu. [5]

Perbaikan kampung dan perbedaan catatan subsidi, 1925–1931

Dalam Under Construction, Freek Colombijn mencatat bahwa selama 1925–1929 Manado mengeluarkan ƒ80.000 dari anggaran kotapraja untuk perbaikan kampung. Angka tersebut merupakan belanja selama lima tahun. Di tengah periode itu, pada 1927, kantor pemerintah kota berpindah dari rumah di Rodaweg. Menurut Van de Wetering, lantai atas deretan pertokoan milik perusahaan Liem Oei Tiong kemudian digunakan sebagai kantor kotapraja. Di tempat itulah pemerintah kota berkantor sebelum dewan membahas pembangunan gedungnya sendiri. [2][6]

Pada 1929, peraturan daftar penduduk untuk warga Eropa diumumkan melalui Javasche Courant. Pada Juli 1930, peraturan itu diperluas kepada penduduk Tionghoa dan warga lain yang masuk dalam golongan Timur Asing menurut klasifikasi pemerintah kolonial, sepanjang mereka belum dipersamakan secara hukum dengan warga Eropa. [4]

Pembiayaan kampung juga menjadi pokok korespondensi antara Manado dan pemerintah pusat. Dalam catatan kaki 26, Colombijn merujuk surat Wali Kota Manado kepada gubernur jenderal tanggal 7 Agustus 1929, surat penasihat desentralisasi kepada wali kota tanggal 22 Desember 1930, serta petikan keputusan gubernur jenderal tanggal 26 Juni 1931. Ketiga dokumen itu dirujuk dalam koleksi Binnenlandsch Bestuur Nomor 1728 di ANRI. Colombijn mencatat subsidi pusat sebesar ƒ17.680 pada 1930 dan ƒ14.500 pada 1931. [6]

Ada perbedaan keterangan mengenai tahun pertama bantuan itu. Dalam uraian utamanya, Colombijn menyebut dana tahun 1930 sebagai subsidi pertama dari pemerintah pusat untuk perbaikan kampung di Manado. Dalam catatan kaki yang menyertai uraian tersebut, ia juga mencantumkan keterangan Rückert, yang pada 1930 menulis bahwa Manado memperoleh subsidi ƒ13.050 pada 1929. Keterangan Rückert di sini berasal dari catatan Colombijn. Colombijn mencatat perbedaan tersebut tanpa menjelaskan hubungan antara dana yang disebut Rückert dan subsidi yang tercantum dalam uraian utamanya. [6]

Rencana balai kota dan anggaran 1933

Pada Desember 1932, atas usul dr. A.B. Andu, dewan membentuk panitia untuk menyusun rencana balai kota. Van de Wetering mengaitkan kebutuhan ruang dengan bertambahnya layanan, antara lain pengelolaan air minum, kas kota, dan bank kotapraja. Panitia mengusulkan lokasi di Julianalaan, di tanah yang saat itu digunakan sekolah dasar Eropa kedua. Rencananya mencakup pengambilalihan tanah sekolah, pembangunan sekolah pengganti di tempat lain, dan pendirian balai kota menurut rancangan arsitek Sittrop. [2]

Biaya keseluruhan diperkirakan ƒ65.000 dan diusulkan untuk dibiayai melalui pinjaman. Rinciannya diajukan kepada dewan pada 27 April 1933. Sampai Van de Wetering menandatangani laporan serah terimanya pada 16 Juni, dewan belum mengambil keputusan. Untuk tahun dinas yang sama, wali kota mencatat anggaran kotapraja sebesar ƒ461.400. Di antaranya terdapat ƒ84.000 untuk penyediaan air minum, ƒ70.730 untuk pekerjaan umum, dan ƒ4.500 untuk pengawasan bangunan dan perumahan. [1][2]

Dalam perbandingan yang menutup uraian tentang anggaran pertama, Van de Wetering kembali menyebut kontribusi pemerintah kolonial terhadap anggaran kota. Menurut catatannya, bagian yang pada 1919 mencapai sekitar 60 persen itu turun menjadi kurang dari 3 persen pada 1932 dan nihil pada 1933. Persentase tersebut merujuk pada kontribusi pemerintah dalam perbandingan anggaran yang dibuat wali kota. Sementara itu, angka subsidi yang ditelusuri Colombijn secara khusus merujuk pada pembiayaan perbaikan kampung pada tahun-tahun sebelumnya. [1][6]

Catatan kaki

[1] Van de Wetering (1933), bab I, § 1, Instelling der Gemeente, termasuk tabel pengeluaran dan penerimaan.
[2] Van de Wetering (1933), bab I, § 8, Gemeentehuis, hlm. 15.
[3] Krisdiana dkk. (2023), bagian Manado sebagai Gemeente, hlm. 64–65.
[4] Van de Wetering (1933), bab II, § 1, Bevolking der Gemeente, hlm. 15–16.
[5] ANRI (2016), hlm. 134, entri 85, Binnenland Bestuur No. 2288.
[6] Colombijn (2010), hlm. 201–202, khususnya catatan kaki 26. Rujukan atas surat-surat dalam Binnenlandsch Bestuur No. 1728 dan tulisan Rückert (1930, hlm. 173) mengikuti Colombijn.

  • Penulis: Engel Yong

Rekomendasi

  • Ilustrasi Ai

    Aliansi Salib dan Pedang: Surat Raja Cachil Tulo (1616) dan Titik Balik Sejarah Manado

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Awal abad ke-17 menjadi periode penuh ketegangan di kawasan perairan Sulawesi Utara. Persaingan pengaruh antara kekuatan Eropa dan kesultanan lokal membentuk dinamika politik yang kompleks. Di tengah situasi tersebut, sebuah dokumen bertanggal 21 Juni 1616 mengungkap momen diplomasi penting yang jarang disorot dalam narasi sejarah: keputusan strategis Raja Manado untuk menjalin hubungan religius dan politik […]

  • Jejak Sejarah Desa Kumelembuai: Asal-Usul dan Dinamika Masyarakat Awal

    Jejak Sejarah Desa Kumelembuai: Asal-Usul dan Dinamika Masyarakat Awal

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Di bagian selatan tanah Minahasa, tepatnya di wilayah Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat sebuah desa tua bernama Kumelembuai. Desa ini bukan sekadar permukiman biasa di kawasan pedalaman Tontemboan, melainkan salah satu titik penting perkembangan pendidikan, kekristenan, dan pembentukan masyarakat modern di Minahasa Selatan pada abad ke-19. Berbeda dengan pusat-pusat kolonial di pesisir seperti Amurang, […]

  • Pembagian Wilayah Malesung

    Pembagian Wilayah Malesung

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Pada masa pemerintahan tradisional Minahasa Tua, telah tersusun struktur sosial yang menjadi dasar pemerintahan. Struktur ini terdiri atas tiga golongan utama yang masing-masing memiliki tugas tertentu:   1. Golongan Makarua Siow (Dua Kali Sembilan): Terdiri dari para Tonaas sebagai pemimpin masyarakat dan sejumlah Walian sebagai pengatur dalam bidang keagamaan. 2. Golongan Makatelu Pitu (Tiga Kali […]

  • Arung Jeram

    Arung Jeram Timbukar, Seru dan Menantang di Minahasa!

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Arung Jeram Timbukar: Liburan Ekstrem yang Wajib Kamu Coba! Kalau kamu pencinta alam dan suka tantangan, Arung Jeram Timbukar di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, bisa jadi destinasi impianmu! Dengan aliran sungai yang deras, pemandangan hijau di kiri-kanan, dan udara yang super segar, tempat ini cocok banget buat kamu yang pengen liburan beda dari biasanya. Di […]

  • Ciri Khas Bahasa Melayu Manado

    Ciri Khas Bahasa Melayu Manado

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • visibility 123
    • 0Komentar

    Bahasa Melayu Manado merupakan salah satu bahasa di Minahasa yang pada 1981 dinilai masih sedikit dideskripsikan. F.S. Watuseke dan W.B. Watuseke-Politton menyebutnya sebagai Melayu Minahasa atau Melayu Manado. Sejumlah teks yang lebih tua telah memperlihatkan pemakaiannya, antara lain tulisan L. Mangindaan, Menopo, E.C. Godee Molsbergen, F.S.A. de Clercq, dan dua hikayat yang dimuat N. Graafland. […]

  • Riedel dan Schwarz (ilustrasi)

    12 Juni 1831: Ketika Riedel dan Schwarz Tiba di Manado

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Pada 12 Juni 1831 sebuah kapal kecil dari Ambon membuang sauh di reede Manado. Di atasnya ada dua tukang dari Prusia yaitu Johann Friedrich Riedel seorang penjahit dan Johann Gottlieb Schwarz seorang pembuat sepatu. Mereka dikirim Nederlandsch Zendelinggenootschap (NZG) dari Rotterdam untuk memulai zending di pedalaman Minahasa. Kisah ini biasanya dibaca lewat historiografi gereja yang […]

expand_less