Otonomi Gemeente Manado pada Masa Hindia Belanda
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 14
- comment 0 komentar
- print Cetak

Lambang Gemeente Manado, ditetapkan pada 1931. Perisai merah memuat sebatang pohon kelapa berwarna perak dengan bidang emas di bagian bawah. Di atas perisai terdapat mahkota emas dengan tiga helai daun dan dua butir mutiara. Menurut uraian tahun 1933, pohon kelapa dipilih karena budidaya kelapa dan ekspor kopra berperan dalam perkembangan Manado sebagai kota pelabuhan. familiestamboomonderzoek.nl Kredit gambar: Aldontknow, 2018, melalui Wikimedia Commons. Unduh gambar vektor · Lisensi CC BY-SA 4.0 · Lihat terbitan 1933, bagian Menado
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pada awal abad ke-20 sudah ada bentuk otonomi pemerintahan daerah di Hindia Belanda, tetapi kewenangannya terbatas dan tetap berada di bawah pemerintah kolonial. Istilah otonomi daerah di sini merujuk pada kewenangan kotapraja untuk mengurus sejumlah keperluan setempat dan mengelola anggarannya sendiri. Cakupannya berbeda dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sekarang. Di Manado, kewenangan tersebut dapat ditelusuri melalui anggaran kotapraja dan keputusan gemeenteraad atau dewan kota. [1][3][5]
Pada 1919, anggaran pertama Gemeente Manado berjumlah ƒ57.201. Di dalamnya tercantum biaya penerangan jalan, pengelolaan pasar, hingga pemeriksaan ternak dan daging. Dalam laporan serah terima bertanggal 16 Juni 1933, Wali Kota F.H. van de Wetering menyandingkan anggaran pertama itu dengan anggaran tahun terakhir yang ia laporkan. Ia juga mencatat perkara yang masih menunggu keputusan dewan, termasuk rencana pembangunan balai kota. [1][2]
Dari dana kota menuju kotapraja, 1915–1919
Dalam buku Menangkap Peluang di Tanah Wenang, Rita Krisdiana dan rekan-rekannya mencatat bahwa pada 1915 Residen Manado W.F.J. Kroon mulai menjajaki penerapan desentralisasi di Manado dan kampung-kampung sekitarnya. Setahun kemudian, residen membentuk gemeentefonds, yang dalam buku itu disebut Dana Haminte. Pengelolanya mencakup pegawai Belanda dan pribumi, tokoh masyarakat, serta pemimpin atau pemilik perusahaan swasta di Manado. Salah satu tugas mereka ialah mencari sumber dana dari kegiatan ekonomi yang sudah berkembang di kota. [3]
Van de Wetering menyebut keputusan Residen Manado tanggal 23 Desember 1916 Nomor 402 sebagai dasar pengaturan pengelolaan dan administrasi dana tersebut. Menurut Krisdiana dan rekan-rekannya, keberadaan gemeentefonds menjadi pertimbangan pemerintah pusat ketika menyetujui pembentukan kotapraja. Mereka merujuk keputusan gubernur jenderal Nomor 32 tanggal 30 April 1919 dan Staatsblad 1919 Nomor 205. Manado memperoleh status gemeente pada 1 Juli 1919. Sejak itu, menurut Van de Wetering, perundang-undangan desentralisasi 1903 berlaku bagi Manado sebagai daerah yang memiliki keuangan sendiri. [1][3]
Apa yang dibiayai anggaran pertama?
Anggaran tahun dinas 1919 ditetapkan melalui ordonansi berdasarkan Pasal 18 Decentralisatiebesluit yang telah diubah. Dalam bab pembuka De Gemeente Manado, Van de Wetering mencatat jumlah anggaran itu sebesar ƒ57.201. Dari sisi penerimaan, pemerintah kolonial menyediakan ƒ34.360, atau sekitar 60 persen dari seluruh anggaran. Kota juga menganggarkan penerimaan ƒ9.500 dari pasar, ƒ6.600 dari sewa gedung bioskop, dan ƒ1.325 dari usaha pemotongan hewan. Sewa lapangan tenis tercantum sebesar ƒ150. [1]
Pada sisi pengeluaran, pekerjaan umum memperoleh alokasi ƒ34.835. Untuk penerangan jalan, anggarannya mencapai ƒ8.058, sedangkan penyiraman dan pembersihan mendapat ƒ1.220. Ada pula pos tersendiri untuk pemadam kebakaran sebesar ƒ440, pemakaman ƒ420, serta pemeriksaan ternak dan daging ƒ415. Pasar muncul pada kedua sisi pembukuan kota. Selain memperkirakan penerimaan dari pasar, kotapraja menyediakan ƒ3.664 untuk pengelolaannya. Seluruh angka tersebut disajikan Van de Wetering dalam tabel anggaran tahun dinas pertama. [1]
Krisdiana dan rekan-rekannya merinci pekerjaan yang menjadi urusan Verkeer en Waterstaat, dinas pekerjaan umum di Manado. Petugasnya menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan, saluran air, serta pemasangan pipa air minum kepada pelanggan. Lingkup kerjanya juga mencakup gedung pemerintah, rumah dinas, tempat pertemuan, lapangan olahraga, dan perbaikan kampung. Di luar pekerjaan yang ditangani dinas, badan ini memberi rekomendasi kepada pihak swasta. Buku tersebut menyebut perusahaan Lie Boen Yat & Co. dalam pembangunan kawasan hunian di pesisir Sario. [3]
Keputusan dewan mengenai penduduk dan bangunan, 1920–1924
Sejak 1920, kantor Dewan Kota Manado menempati sebuah rumah pribadi kecil di Rodaweg. Salah satu keputusan dewan yang dicatat Van de Wetering menyangkut warga yang datang menetap atau berpindah tempat tinggal. Pada September 1924, dewan menunjuk sekretaris kotapraja sebagai pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan mengenai kedua hal itu. Van de Wetering mencantumkan keputusan tersebut dalam bagian laporannya yang membahas penduduk dan penyelenggaraan daftar penduduk kota. [2][4]
Pada 13 Desember 1924, Dewan Kotapraja Manado memberikan persetujuan mengenai peraturan rumah tinggal dan bangunan di Manado. Arsip Nasional Republik Indonesia memuat dokumennya dalam Citra Kota Manado dalam Arsip, halaman 134. Keterangan pada halaman itu menyebut lembaga yang memberikan persetujuan, pokok yang diatur, dan tanggal keputusan. Dokumen tersebut berasal dari koleksi Binnenland Bestuur Nomor 2288 dan dapat ditelusuri pula melalui entri 85 dalam daftar arsip buku itu. [5]
Perbaikan kampung dan perbedaan catatan subsidi, 1925–1931
Dalam Under Construction, Freek Colombijn mencatat bahwa selama 1925–1929 Manado mengeluarkan ƒ80.000 dari anggaran kotapraja untuk perbaikan kampung. Angka tersebut merupakan belanja selama lima tahun. Di tengah periode itu, pada 1927, kantor pemerintah kota berpindah dari rumah di Rodaweg. Menurut Van de Wetering, lantai atas deretan pertokoan milik perusahaan Liem Oei Tiong kemudian digunakan sebagai kantor kotapraja. Di tempat itulah pemerintah kota berkantor sebelum dewan membahas pembangunan gedungnya sendiri. [2][6]
Pada 1929, peraturan daftar penduduk untuk warga Eropa diumumkan melalui Javasche Courant. Pada Juli 1930, peraturan itu diperluas kepada penduduk Tionghoa dan warga lain yang masuk dalam golongan Timur Asing menurut klasifikasi pemerintah kolonial, sepanjang mereka belum dipersamakan secara hukum dengan warga Eropa. [4]
Pembiayaan kampung juga menjadi pokok korespondensi antara Manado dan pemerintah pusat. Dalam catatan kaki 26, Colombijn merujuk surat Wali Kota Manado kepada gubernur jenderal tanggal 7 Agustus 1929, surat penasihat desentralisasi kepada wali kota tanggal 22 Desember 1930, serta petikan keputusan gubernur jenderal tanggal 26 Juni 1931. Ketiga dokumen itu dirujuk dalam koleksi Binnenlandsch Bestuur Nomor 1728 di ANRI. Colombijn mencatat subsidi pusat sebesar ƒ17.680 pada 1930 dan ƒ14.500 pada 1931. [6]
Ada perbedaan keterangan mengenai tahun pertama bantuan itu. Dalam uraian utamanya, Colombijn menyebut dana tahun 1930 sebagai subsidi pertama dari pemerintah pusat untuk perbaikan kampung di Manado. Dalam catatan kaki yang menyertai uraian tersebut, ia juga mencantumkan keterangan Rückert, yang pada 1930 menulis bahwa Manado memperoleh subsidi ƒ13.050 pada 1929. Keterangan Rückert di sini berasal dari catatan Colombijn. Colombijn mencatat perbedaan tersebut tanpa menjelaskan hubungan antara dana yang disebut Rückert dan subsidi yang tercantum dalam uraian utamanya. [6]
Rencana balai kota dan anggaran 1933
Pada Desember 1932, atas usul dr. A.B. Andu, dewan membentuk panitia untuk menyusun rencana balai kota. Van de Wetering mengaitkan kebutuhan ruang dengan bertambahnya layanan, antara lain pengelolaan air minum, kas kota, dan bank kotapraja. Panitia mengusulkan lokasi di Julianalaan, di tanah yang saat itu digunakan sekolah dasar Eropa kedua. Rencananya mencakup pengambilalihan tanah sekolah, pembangunan sekolah pengganti di tempat lain, dan pendirian balai kota menurut rancangan arsitek Sittrop. [2]
Biaya keseluruhan diperkirakan ƒ65.000 dan diusulkan untuk dibiayai melalui pinjaman. Rinciannya diajukan kepada dewan pada 27 April 1933. Sampai Van de Wetering menandatangani laporan serah terimanya pada 16 Juni, dewan belum mengambil keputusan. Untuk tahun dinas yang sama, wali kota mencatat anggaran kotapraja sebesar ƒ461.400. Di antaranya terdapat ƒ84.000 untuk penyediaan air minum, ƒ70.730 untuk pekerjaan umum, dan ƒ4.500 untuk pengawasan bangunan dan perumahan. [1][2]
Dalam perbandingan yang menutup uraian tentang anggaran pertama, Van de Wetering kembali menyebut kontribusi pemerintah kolonial terhadap anggaran kota. Menurut catatannya, bagian yang pada 1919 mencapai sekitar 60 persen itu turun menjadi kurang dari 3 persen pada 1932 dan nihil pada 1933. Persentase tersebut merujuk pada kontribusi pemerintah dalam perbandingan anggaran yang dibuat wali kota. Sementara itu, angka subsidi yang ditelusuri Colombijn secara khusus merujuk pada pembiayaan perbaikan kampung pada tahun-tahun sebelumnya. [1][6]
Catatan kaki
[1] Van de Wetering (1933), bab I, § 1, Instelling der Gemeente, termasuk tabel pengeluaran dan penerimaan.
[2] Van de Wetering (1933), bab I, § 8, Gemeentehuis, hlm. 15.
[3] Krisdiana dkk. (2023), bagian Manado sebagai Gemeente, hlm. 64–65.
[4] Van de Wetering (1933), bab II, § 1, Bevolking der Gemeente, hlm. 15–16.
[5] ANRI (2016), hlm. 134, entri 85, Binnenland Bestuur No. 2288.
[6] Colombijn (2010), hlm. 201–202, khususnya catatan kaki 26. Rujukan atas surat-surat dalam Binnenlandsch Bestuur No. 1728 dan tulisan Rückert (1930, hlm. 173) mengikuti Colombijn.
- Penulis: Engel Yong

