Minahasa ‘Provinsi Kedua Belas’ Belanda: Bagaimana Kedudukan Wilayah dan Penduduknya?

Sebutan “provinsi kedua belas” muncul dalam berbagai tulisan mengenai hubungan Minahasa dengan Belanda. David E. F. Henley, dalam disertasinya Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies, menyebut ungkapan sebelum perang itu umumnya sebagai metafora. Sesudah pendudukan Jepang, ungkapan tersebut digunakan sebagai program politik oleh Twapro.

Dari perjanjian VOC ke Keresidenan Manado

Menurut Henley dalam artikel “Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa”, dasar wilayah Minahasa terbentuk melalui konflik dan perjanjian pada abad ke-17 dan ke-18. Pada 1679, pemimpin wilayah yang disebut landstreek van Manado mengadakan perjanjian dengan VOC. Henley menjelaskan bahwa mereka melepaskan kesetiaan kepada raja dan menyatakan diri sebagai bawahan Kompeni. Perjanjian perbatasan pada 1756 kemudian memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dari wilayah raja yang meliputi pedalaman Mongondow.

Dalam uraian Henley, wilayah yang kemudian dikenal sebagai Minahasa berkembang menjadi daerah kolonial yang diperintah langsung. Sesudah pemerintahan VOC digantikan pemerintah kolonial, pengawasan semakin diperluas. Pasukan Belanda menumpas perlawanan di Tondano pada 1809. Pada 1822, penanaman kopi wajib diterapkan dalam skala besar. Para pemimpin walak kemudian menjadi bagian dari perangkat pemerintahan yang dilatih, diarahkan, dan dibayar oleh Belanda. Nama Minahasa semakin digunakan untuk keseluruhan wilayah tersebut.

Mengenai pembagian administratif, disertasi Henley mencatat bahwa pada 1821 Keresidenan Manado masih bertepatan dengan wilayah Minahasa. Gorontalo ditambahkan pada 1824. Keterangan ini menggunakan istilah keresidenan untuk satuan pemerintahan yang berpusat di Manado. Henley juga menjelaskan bahwa wilayah keresidenan tersebut kemudian semakin luas, sehingga cakupan Keresidenan Manado tidak terus-menerus sama dengan Minahasa.

Kristen bumiputra dalam aturan 1848 dan 1854

Kedudukan hukum penduduk Kristen dibahas C.Th. van Deventer dalam “Rechtshervorming in Indië”, terbit di De Gids tahun 1905. Ia menjelaskan bahwa aturan yang mulai berlaku pada 1848 menyetarakan semua orang Kristen, termasuk Kristen bumiputra, dengan orang Eropa. Dalam pembahasan penerapannya, Van Deventer secara khusus menyebut penduduk Kristen di Minahasa dan Maluku.

Namun, menurut Van Deventer, ketentuan peralihan mempertahankan keadaan hukum Kristen bumiputra sebelumnya dalam urusan perdata, perdagangan, pidana, dan peradilan. Ia kemudian menjelaskan bahwa Regeringsreglement 1854 tetap menempatkan Kristen bumiputra di bawah kepala bumiputra. Dalam lampiran tulisannya, Pasal 109 sebagaimana diubah pada 1899 mempertahankan aturan bumiputra mengenai hak, beban, dan kewajiban mereka, sekalipun terdapat rumusan penyetaraan orang Kristen.

Van Deventer juga menjelaskan kewenangan gubernur jenderal, bersama Raad van Nederlandsch-Indië, membuat pengecualian terhadap penggolongan penduduk. Dalam praktik yang dibahasnya, kewenangan ini memungkinkan individu bumiputra dipindahkan ke golongan Eropa. Henley mencatat bahwa penyetaraan orang Minahasa sudah terjadi pada abad ke-19. Ia juga menyebut akses para kepala distrik Minahasa ke pengadilan Eropa, dengan merujuk Tjahaja Sijang edisi 15 Juli 1875.

Julukan “provinsi kedua belas” dan tuntutan pada 1919

Dalam kajian “Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois Confrontation”, Mieke Schouten menjelaskan bahwa pada abad ke-20 Minahasa sering disebut “provinsi kedua belas” Belanda. Ia menghubungkan sebutan itu dengan Kekristenan, penyebaran kebiasaan hidup Barat, pengetahuan bahasa Belanda, serta banyaknya orang Minahasa dalam KNIL.

Penggunaan julukan itu sudah tercatat dalam Het Koloniaal Weekblad edisi 26 Oktober 1916. Dalam laporan mengenai pertemuan yang dihadiri wakil sejumlah organisasi, disebutkan bahwa wakil Perserikatan Minahasa menguraikan sejarah wilayah yang oleh mendiang Van Deventer disebut “provinsi kedua belas Belanda”. Henley, dalam artikel tahun 1993, menyebut Van Deventer sebagai tokoh yang memopulerkan julukan tersebut. Kedua sumber mengaitkan ungkapan itu dengan Van Deventer, tetapi tidak menetapkan kapan ia pertama kali mengucapkannya atau memastikan bahwa ia pencetus pertamanya.

Henley mencatat bahwa perubahan anggaran dasar Perserikatan Minahasa pada 1918 memuat tujuan loyaal streven naar zelfbestuur, yakni memperjuangkan pemerintahan sendiri secara loyal.

Pada April 1919, menurut disertasi Henley, kongres Perserikatan Minahasa di Yogyakarta mengirim telegram kepada gubernur jenderal. Isinya meminta penyetaraan hukum segera bagi seluruh orang Minahasa dengan orang Eropa. Permintaan itu mencakup warga sipil dan tentara. Henley menjelaskan bahwa tindakan tersebut terutama berhubungan dengan ketidakpuasan di kalangan tentara setelah muncul rencana penghapusan keistimewaan mereka dibandingkan pasukan bumiputra lainnya.

Henley mengutip laporan G.A.J. Hazeu mengenai tanggapan orang Minahasa terhadap persoalan tersebut. Menurut laporan itu, sebutan Van Deventer tentang “provinsi kedua belas” dipahami sebagai sesuatu yang lebih daripada janji politik. Orang yang menjadi informan Hazeu memandang ungkapan itu sebagai gambaran kedudukan konstitusional masyarakat Minahasa. Hazeu juga mencatat pandangan bahwa orang Minahasa merupakan sekutu Belanda dengan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian. Keterangan tersebut merupakan pandangan yang dilaporkannya.

J.H. Pangemanann, pemimpin kampanye penyetaraan, menegaskan bahwa gelijkstelling tidak sama dengan naturalisasi. Menurut artikel Henley, orang Minahasa tetap ingin menjadi orang Minahasa. Sementara itu, dalam disertasi Henley, Waworuntu disebut menjauhkan diri dari petisi Yogyakarta karena menganggap permintaan tersebut tidak mempunyai peluang berhasil. Organisasi kemudian terbelah menjadi kelompok Perserikatan Minahasa Celebes di bawah Waworuntu dan kelompok yang mempertahankan nama Perserikatan Minahasa di bawah Pangemanann.

Kedudukan administratif dan pembentukan Minahasaraad

Bukti administratif tahun 1919 tercantum dalam Koloniaal Verslag bagian Nederlandsch (Oost-) Indië. Pada bagian tentang dewan lokal, laporan pemerintah tersebut menyebut “Minahasa (res. Menado)”. Laporan itu mencatat pembentukan dewan lokal melalui ordonansi 8 Februari 1919, yang dimuat dalam Staatsblad No. 64. Pada tanggal yang sama, ordonansi dalam Staatsblad No. 65 mengatur pemilihan anggota dewan yang termasuk golongan bumiputra.

Dalam bagian tersebut, pemerintah juga mencatat pemisahan dana bagi dewan dari keuangan umum Hindia Belanda. Dengan demikian, keterangan resmi yang digunakan untuk Minahasa pada 1919 adalah wilayah dalam Keresidenan Manado dengan sebuah dewan lokal. Laporan itu membahas pembentukannya dalam bagian pemerintahan sendiri daerah dan setempat, bukan sebagai pembentukan provinsi Belanda.

Menurut disertasi Henley, Minahasaraad diresmikan di Manado pada 1919 untuk mengurus pelayanan umum dan perpajakan setempat. Pada awalnya terdapat 36 anggota Minahasa yang dipilih, ditambah lima wakil yang diangkat dari golongan Eropa dan Timur Asing. Catatan kaki Henley menjelaskan bahwa jumlah anggota terpilih dikurangi menjadi 18 pada 1923. Artikel Henley tahun 1993 menyebut susunan 18 anggota Minahasa, empat Eropa, dan satu Tionghoa.

Henley menyatakan bahwa kewenangan legislatif Minahasaraad terbatas. Dewan dipimpin pejabat Belanda dan tunduk pada hak veto gubernur jenderal. Dalam perkembangannya, dewan mengurus kesehatan masyarakat, pasar, koperasi, dan layanan kredit. Pada 1925 dewan itu menangani penghapusan kerja wajib. Pada 1926, dewan memulai program pemindahan penduduk dari daerah Tondano ke bagian selatan Minahasa yang penduduknya lebih sedikit.

Persamaan hukum dan perubahan pada dasawarsa 1920-an

Pada November 1920, menurut Henley, seorang wakil Perserikatan Minahasa berkeliling Minahasa untuk menjelaskan kembali arah perkumpulan kepada para bekas anggota. Henley mengutip pernyataan J. Jacob dalam Tjahaja Sijang edisi 15 November 1920. Pernyataan itu meyakinkan mereka bahwa organisasi tidak lagi menuju pengkhianatan, bencana, bendera merah, atau pemberontakan terhadap pemerintah. Keterangan ini ditempatkan Henley dalam pembahasan perkembangan organisasi sesudah petisi Yogyakarta.

Permintaan persamaan hukum 1919 tidak memperoleh jawaban, menurut disertasi Henley. Ia mencatat bahwa hal tersebut masih menjadi bahan sindiran politik pada 1923, dengan merujuk Tjahaja Sijang edisi 8 September. Keistimewaan militer orang Minahasa dihapus pada 1921, meskipun sebagian dipulihkan pada 1925. Henley membahas perkembangan itu terpisah dari permohonan persamaan hukum bagi seluruh orang Minahasa.

Dalam pembahasan mengenai kedudukan sosial, Henley menyatakan bahwa pembaruan hukum pada 1918–1920 dan penyatuan skala gaji pegawai pemerintah pada 1925 mengurangi keistimewaan penting yang melekat pada status hukum Eropa. Catatan kakinya menyebut penyeragaman perpajakan dan hukum pidana, sementara orang Eropa tetap memiliki pengadilan dan prosedur persidangan tersendiri. Menurut Henley, orang Minahasa yang mengalami peningkatan kedudukan sosial relatif mudah memperoleh penyetaraan melalui permohonan.

Penggolongan penduduk tetap terdapat dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang disalin H.A.F. Lijnkamp dalam De “Japannerwet”: Onderzoek naar de wording pada 1938. Ayat ketiga menyatakan bahwa penduduk asli yang belum berpindah golongan tunduk pada ketentuan bagi Inlanders, dengan pengaturan tersendiri mengenai Kristen bumiputra. Ayat kelima memberikan kewenangan kepada gubernur jenderal, bersama Raad van Nederlandsch-Indië, memberlakukan ketentuan Eropa kepada orang yang sebelumnya tidak tunduk kepadanya. Pemberlakuan itu juga mencakup keturunan tertentu sebagaimana disebutkan pasal tersebut.

Pada 1929, menurut disertasi Henley, hak pilih Minahasaraad diperluas sehingga mencakup seluruh laki-laki pembayar pajak penghasilan. Ia mencatat kenaikan jumlah pemilih dari 7.870 pada 1926 menjadi 54.092 pada 1930. Dalam pembahasan yang sama, Henley menyebut tuntutan hak pilih perempuan sejak sidang pertama serta permintaan berulang agar ketua dewan dipilih dari kalangan Minahasa untuk menggantikan pejabat Belanda.

Peringatan hubungan Minahasa–Belanda pada 1929

Henley mencatat bahwa pada 10 Januari 1929 diadakan peringatan 250 tahun “persekutuan” Minahasa dengan Belanda. Pejabat dari berbagai distrik, kelompok musik, penari, dan kepanduan berkumpul di Manado untuk peresmian sebuah tugu. Menurut uraian Henley, tugu tersebut dibiayai melalui sumbangan orang Minahasa. Tulisan pada tugu memperingati perjanjian 1679 antara wakil VOC dan pemimpin wilayah yang kemudian disebut Minahasa.

Dalam upacara tersebut, Resident H.J. Schmidt menyampaikan pidato, sementara telegram dari gubernur jenderal dan ratu dibacakan. Rombongan kemudian menuju Woloan untuk peresmian monumen lain, hadiah pemerintah kepada Minahasa, di atas makam Hukum Mayor Supit. Henley menyebut perayaan semacam ini sebagai bagian dari penampilan hubungan Minahasa–Belanda yang mengukuhkan reputasi Minahasa sebagai “provinsi kedua belas”. Ia tetap membahas ungkapan tersebut sebagai julukan.

Poster berjudul Neerland’s twaalfde provincie; de Minahasa juga memuat julukan tersebut. Keterangan koleksi yang ditampilkan Wikimedia Commons mencatat pembuatnya sebagai A. van der Zweep, bertahun 1929, dengan sumber The Wolfsonian–FIU. Tahun pada poster itu lebih kemudian daripada penggunaan ungkapan yang tercatat dalam Het Koloniaal Weekblad pada 1916.

Penggunaan julukan pada 1934 dan penyetaraan individu

Dalam Herinneringen, B.C. de Jonge mengenang keinginannya sejak 1919 untuk mengunjungi Minahasa, yang disebutnya “provinsi kedua belas” Belanda. Dalam uraian kunjungan 1934, ia mencatat perjalanan ke Tomohon untuk pembentukan gereja Minahasa yang mandiri dalam lingkungan gereja Protestan Hindia Belanda. Ia juga menceritakan kunjungannya ke Minahasaraad. Memoar yang memuat penggunaan julukan tersebut diterbitkan pada 1968.

Penyetaraan individu masih dicatat Henley untuk masa menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial. Ia menyebut alasan sosial, kegiatan usaha, atau hak cuti Eropa bagi pegawai pemerintah sebagai alasan mengajukan gelijkstelling. Menurutnya, pada 1941 seperempat penduduk Manado yang masuk kategori “Eropa” merupakan orang yang disetarakan. Angka itu berlaku untuk kelompok berkategori Eropa di Manado, bukan untuk seluruh penduduk Minahasa.

Twapro: dari metafora menjadi program politik

Sesudah pendudukan Jepang, ungkapan “provinsi kedua belas” digunakan dalam program politik. Menurut disertasi Henley, pada Maret 1946 dibentuk partai Twapro, singkatan Twaalfde Provincie, untuk memperjuangkan penggabungan Minahasa ke negara Belanda. Henley secara tegas menyebut perubahan dari ungkapan yang sebelum perang umumnya merupakan metafora menjadi program politik konkret. Ia mencatat dukungan kepada Twapro di kalangan pensiunan tentara, pegawai pemerintah, serta korban kekerasan pendudukan Jepang.

Henley juga menjelaskan bahwa perkembangan politik orang Minahasa sesudah perang tidak hanya berlangsung melalui Twapro. Di Jawa, kelompok milisi KRIS terlibat dalam perjuangan Republik Indonesia. Menjelang akhir 1946, pembicaraan mengenai kedudukan Minahasa berkembang seiring persiapan pembentukan Negara Indonesia Timur. Dalam rangkaian yang dicatat Henley, program penggabungan dengan Belanda, keterlibatan dalam Republik, dan gagasan federal muncul sebagai pilihan politik yang berbeda.

Kedudukan Wilayah dan Penduduk Minahasa

Dalam sumber yang digunakan, sebutan “provinsi kedua belas” merupakan julukan mengenai hubungan Minahasa dengan Belanda. Koloniaal Verslag 1919 mencatat Minahasa dalam Keresidenan Manado dengan sebuah dewan lokal. Henley menjelaskan bahwa ungkapan yang sebelum perang umumnya berupa metafora kemudian menjadi program politik Twapro pada 1946 untuk memperjuangkan penggabungan Minahasa ke negara Belanda.

Kedudukan hukum penduduknya juga memiliki ketentuan dan pembatasan. Van Deventer menjelaskan bahwa rumusan penyetaraan Kristen bumiputra disertai aturan yang mempertahankan keadaan hukum mereka. Henley mencatat penyetaraan individu melalui gelijkstelling, sekaligus tuntutan penyetaraan seluruh orang Minahasa pada 1919 yang tidak memperoleh jawaban. Karena itu, sumber-sumber tersebut tidak menunjukkan persamaan hukum menyeluruh yang otomatis berlaku bagi seluruh orang Minahasa.

Referensi

De Jonge, B.C. 1968. Herinneringen. Bagian “Het jaar 1934”.

Henley, David E. F. 1992. Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies. Disertasi, Australian National University.

Henley, David. 1993. “Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa”. Indonesia 55: 91–112.

Het Koloniaal Weekblad. 1916. Tahun ke-16, no. 43, 26 Oktober.

Wikimedia Commons. “Neerland’s twaalfde provincie; de Minahasa”. Keterangan poster karya A. van der Zweep, 1929.

Koloniaal Verslag van 1919. I. Nederlandsch (Oost-) Indië. 1919.

Lijnkamp, H.A.F. 1938. De “Japannerwet”: Onderzoek naar de wording. Utrecht: N.V. A. Oosthoek’s Uitgevers-Maatschappij.

Schouten, Mieke. 1987. “Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois Confrontation”. Archipel 34: 119–141.

Van Deventer, C.Th. 1905. “Rechtshervorming in Indië”. De Gids 69.