Ketika Mahkota Menjadi Sejarah: Akhir Perjalanan Kerajaan Bolaang Mongondow
- calendar_month Jumat, 20 Mar 2020
- visibility 84
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sejarah di jazirah utara Sulawesi tidak hanya dibentuk oleh jalur pelayaran dan perdagangan rempah, tetapi juga oleh pergulatan panjang antar kekuatan politik lokal dalam mempertahankan pengaruh dan wilayahnya.
Di antara kerajaan-kerajaan yang pernah memainkan peran penting di kawasan itu, Kerajaan Bolaang Mongondow menempati posisi yang istimewa.
Selama berabad-abad, kerajaan ini berkembang sebagai kekuatan regional yang disegani sebelum akhirnya mengalami transformasi besar akibat perubahan konstelasi politik, kolonialisme Eropa, dan lahirnya Republik Indonesia.
Perjalanan Kerajaan Bolaang Mongondow memperlihatkan bahwa sejarah tidak selalu bergerak melalui kemenangan atau kekalahan di medan perang.
Dalam banyak kesempatan, arah sejarah justru ditentukan oleh diplomasi, kebijakan kolonial, dan pilihan politik para pemimpinnya.
Dari Ikatan Kekerabatan Menjadi Perebutan Hegemoni
Hubungan antara Bolaang Mongondow dan Minahasa pada mulanya tidak dibangun di atas permusuhan.
Tradisi lisan di kedua wilayah mengisahkan adanya hubungan kekerabatan melalui perkawinan antar-elite yang kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya klaim politik atas wilayah.
Dalam tradisi Mongondow, Mokodoludut atau salah seorang keturunannya disebut menikahi Wulan Uwe Randen dari Minahasa.
Dari perkawinan tersebut muncul penafsiran bahwa kawasan di sekitar Sungai Ranoyapo merupakan bagian dari mahar yang memberikan hak pertuanan kepada Kerajaan Bolaang Mongondow atas sebagian wilayah pedalaman Minahasa.
Di pihak lain, masyarakat Minahasa yang hidup dalam sistem konfederasi walak tidak pernah mengakui penafsiran tersebut.
Perbedaan pandangan mengenai hak atas wilayah lambat laun berkembang menjadi konflik yang berlangsung selama beberapa generasi.
Dalam memori kolektif masyarakat Minahasa, konflik mencapai titik penting pada masa pemerintahan Dodi Mokoagow.
Upaya penguasa Bolaang Mongondow mengejar Pingkan melahirkan kisah Pingkan dan Matindas yang kemudian menjadi salah satu narasi kepahlawanan paling dikenal dalam historiografi Minahasa.
Menghadapi ancaman tersebut, para teterusan memimpin mobilisasi pasukan dari berbagai pakasa’an, sementara para kepala walak bersama ukung mengoordinasikan pertahanan wilayah.
Kesatuan antarkonfederasi inilah yang kemudian berhasil menghentikan ekspansi pasukan Bolaang Mongondow.
Konflik itu bukan sekadar perebutan batas wilayah, melainkan juga memperlihatkan perjumpaan dua sistem politik yang berbeda.
Di satu sisi berdiri kerajaan yang bercorak sentralistik, sedangkan di sisi lain terdapat konfederasi walak yang bertumpu pada musyawarah dan kepemimpinan kolektif.
Perjanjian Poigar Mengakhiri Perebutan Wilayah
Peta politik kawasan berubah ketika para pemimpin Minahasa menjalin persekutuan dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) melalui Verbond van Minahasa pada 1679.
Kehadiran VOC tidak hanya membawa kepentingan perdagangan rempah, tetapi juga dukungan militer dan perlindungan politik yang memperkuat posisi Minahasa.¹
Bagi Kerajaan Bolaang Mongondow, perubahan tersebut mengubah keseimbangan kekuatan yang selama ini menopang ambisi ekspansi wilayah.
Setelah berbagai bentrokan yang menguras sumber daya, Raja Jakobus Manoppo akhirnya memilih penyelesaian melalui diplomasi. Pada 21 September 1694 ditandatangani Perjanjian Poigar, yang menetapkan Tanjung Poigar dan Sungai Poigar sebagai batas resmi antara Bolaang Mongondow dan Minahasa.¹
Perjanjian itu menjadi penanda berakhirnya klaim politik Bolaang Mongondow atas wilayah-wilayah Minahasa.
Sejak saat itu orientasi kerajaan bergeser dari ekspansi teritorial menuju konsolidasi pemerintahan di wilayahnya sendiri.
Politik Pecah Belah Mengakhiri Kemandirian Kerajaan
Memasuki abad ke-20, tantangan terbesar Kerajaan Bolaang Mongondow datang dari pemerintah Hindia Belanda yang menjalankan kebijakan Pax Neerlandica, yakni upaya menempatkan seluruh kerajaan di Nusantara ke dalam sistem administrasi kolonial.
Di Bolaang Mongondow, kebijakan tersebut berhadapan dengan Raja Riedel Manuel Manoppo, yang berusaha mempertahankan otonomi kerajaannya.
Alih-alih melakukan penaklukan melalui perang besar, pemerintah kolonial memilih strategi politik.
Pada 1901, Residen Manado Eltje Jelles Jellesma mengangkat Datoe Cornelis Manoppo sebagai penguasa tandingan yang berkedudukan di Kotobangon.
Kebijakan itu memunculkan dualisme kepemimpinan yang memecah elite kerajaan dan menjadi bagian dari strategi devide et impera untuk melemahkan kekuasaan Raja Riedel Manuel Manoppo.²
Perlawanan tetap muncul dari masyarakat pedalaman yang mempertahankan kesetiaan kepada raja lama.
Namun, dengan dukungan administrasi dan kekuatan kolonial, pemerintahan yang didukung Belanda secara bertahap mengambil alih kendali atas Bolaang Mongondow.
Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang menandai berakhirnya kemandirian politik kerajaan.
Ketika Mahkota Kehilangan Kedaulatannya
Sesudah berhasil mengendalikan situasi politik, pemerintah Hindia Belanda memperkuat dominasinya melalui penerapan Korte Verklaring atau Perjanjian Pendek.
Instrumen hukum kolonial yang dikembangkan pada masa Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz itu dirancang untuk menggantikan kontrak-kontrak lama yang masih memberikan ruang otonomi bagi kerajaan-kerajaan lokal.³
Melalui perjanjian tersebut, Bolaang Mongondow secara resmi berubah status menjadi Zelfbesturend Landschap atau daerah swapraja.
Secara formal, raja tetap memimpin pemerintahan adat.
Namun, seluruh kewenangan politik yang strategis berada di bawah pengawasan Binnenlands Bestuur, yakni aparat administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Raja diwajibkan mengakui wilayahnya sebagai bagian dari Hindia Belanda, tidak diperkenankan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, dan tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam menentukan suksesi pemerintahan kerajaan.³
Mahkota tetap dipertahankan sebagai simbol, tetapi kedaulatan politik kerajaan pada hakikatnya telah berpindah ke tangan pemerintah kolonial.
Jalan Terakhir Menuju Republik
Pendudukan Jepang pada 1942 mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Utara.
Struktur administrasi kolonial dibubarkan dan diganti dengan sistem pemerintahan militer, sementara raja tetap dipertahankan kedudukannya sebagai Suco, kepala pemerintahan lokal di bawah otoritas Jepang.⁴
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat republikanisme berkembang pesat di Bolaang Mongondow.
Para pemuda membentuk Serikat Perjuangan Republik Indonesia Tanah Bolaang Mongondow (SPERITBOM) untuk mempertahankan kemerdekaan, menolak kembalinya pemerintahan NICA, serta menentang rencana memasukkan wilayah mereka ke dalam Negara Indonesia Timur.⁴
Perubahan politik mencapai puncaknya setelah Konferensi Meja Bundar 1949.
Paduka Raja Tuang Henny Yusuf Cornelis Manoppo (H.Y.C. Manoppo) mengambil keputusan yang kemudian menjadi tonggak sejarah Bolaang Mongondow.
Pada 1 Juli 1950, ia mengeluarkan maklumat yang menyatakan pengunduran dirinya sebagai raja sekaligus membubarkan Kerajaan Bolaang Mongondow. Seluruh wilayah kerajaan dinyatakan bergabung sepenuhnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵
Keputusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan monarki Bolaang Mongondow yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Empat tahun kemudian, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1954, bekas wilayah swapraja resmi ditetapkan sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow.
Perubahan itu bukan sekadar pembentukan pemerintahan baru, melainkan juga simbol beralihnya legitimasi kekuasaan dari sistem kerajaan menuju negara republik.
Sejarah Kerajaan Bolaang Mongondow pada akhirnya bukan hanya kisah mengenai lahir dan berakhirnya sebuah dinasti.
Ia merupakan gambaran tentang bagaimana sebuah kerajaan beradaptasi terhadap perubahan zaman dari kekuatan regional yang pernah berambisi memperluas hegemoni, menjadi bagian dari sistem kolonial, lalu memilih melebur ke dalam republik yang baru lahir sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah Indonesia.
Catatan Kaki
- J.K.J. de Jonge (ed.), Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, jilid yang memuat Verbond van Minahasa (1679) dan Perjanjian Poigar, 21 September 1694.
- Memorie van Overgave (MvO) E.J. Jellesma (1903), arsip serah terima jabatan Residen Manado mengenai kebijakan pembentukan dualisme kepemimpinan antara Raja Riedel Manuel Manoppo dan Datoe Cornelis Manoppo.
- Korte Verklaringen der Zelfbesturende Landschappen, arsip administrasi kolonial pada masa Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz yang menetapkan Bolaang Mongondow sebagai Zelfbesturend Landschap di bawah pengawasan Binnenlands Bestuur.
- A.A. Taulu dan F.W. Sepang, Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945–1949 Daerah Sulawesi Utara (Manado, 1961), khususnya bagian mengenai administrasi Jepang, kedudukan Suco, dan pembentukan SPERITBOM.
- Maklumat Paduka Raja Henny Yusuf Cornelis Manoppo, 1 Juli 1950, tentang pembubaran Kerajaan Bolaang Mongondow, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1954 mengenai pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow.
- Penulis: Moderator Malesung

