Perdagangan Beras dan Penyalahgunaan Jabatan di Minahasa
- calendar_month 21 menit yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

Penggilingan beras tradisional di Minahasa sekitar tahun 1900. Dokumentasi ini menggambarkan kegiatan pengolahan hasil pertanian beberapa dasawarsa setelah laporan perdagangan beras dan penyalahgunaan jabatan pada 1840-an. Koleksi foto KITLV di Wikimedia Commons - Fotografer: Kurkdjian
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pada dekade 1840-an, perdagangan beras di Minahasa berlangsung melalui kewajiban penyerahan hasil pertanian kepada pemerintah kolonial Belanda dan kegiatan perdagangan antarpulau. Beras dari wilayah pedalaman diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir, termasuk Kema dan Amurang, serta dikirim menuju Ternate dan Tidore.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kepala lokal dilaporkan meminta beras dari penduduk melebihi kewajiban yang ditetapkan, kemudian menjual kelebihannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Praktik tersebut tercatat dalam laporan pejabat kolonial yang memeriksa keadaan perdagangan dan pemerintahan di Minahasa.
Peristiwa ini dibahas Maria J.C. Schouten dalam penelitian Minahasa around 1850: Plans for Reform during Eduard Douwes Dekker’s Term as Secretary of the Residency of Manado, yang diterbitkan dalam jurnal Archipel pada 2025. Penelitian tersebut menggunakan laporan J.J. ten Siethoff tahun 1845, Gansneb Tengnagel tahun 1848, serta laporan umum Keresidenan Manado mengenai keadaan tahun 1849.
Kewajiban Penyerahan Beras sejak Masa VOC
Hubungan perdagangan beras antara Minahasa dan pemerintah Belanda telah berlangsung sejak masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Menurut David Henley dalam Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600–1930 (2005), beras merupakan salah satu hasil pertanian penting dalam perdagangan antara Minahasa dan wilayah Maluku.
Pemerintah Belanda memperoleh beras melalui kewajiban penyerahan yang dilaksanakan dengan melibatkan para kepala lokal. Pada abad ke-19, kewajiban tersebut tetap menjadi bagian dari hubungan pemerintahan kolonial dengan penduduk Minahasa. Ariel C. Lopez dalam disertasinya, Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700–1900 (2018), menjelaskan bahwa sistem penyerahan hasil pertanian memberikan kewenangan kepada para kepala lokal dalam pengumpulan dan pengaturan kewajiban penduduk.
Para kepala juga memperoleh bagian penerimaan yang berkaitan dengan kedudukan mereka. Pada 1822, pemerintah kolonial memberlakukan monopoli pembelian dan perdagangan kopi. Menurut Schouten, kebijakan tersebut berjalan bersama kewajiban penyerahan beras yang telah berlangsung sebelumnya.
Dengan demikian, memasuki 1840-an, penyerahan beras dan kopi merupakan bagian dari sistem ekonomi kolonial yang melibatkan pemerintah, kepala lokal, serta penduduk penghasil pertanian.
Persoalan Penyerahan Beras pada Awal 1840-an
Pada awal 1840-an, kewajiban penyerahan beras menimbulkan persoalan bagi sebagian penduduk ketika hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan penyerahan. Lopez mencatat bahwa penduduk Tonsea pernah harus memperoleh beras dengan harga tinggi dari tempat yang jauh untuk memenuhi kewajiban kepada kepala mereka. Keterangan tersebut berasal dari penelitian Lopez yang merujuk berkas kolonial mengenai O.J. Pelenkahu dalam koleksi Ministerie van Koloniën, Nationaal Archief, Den Haag.
Dokumen yang digunakan Lopez berasal dari masa lebih kemudian, termasuk berkas bertanggal 14 Juni 1864. Oleh karena itu, keterangan tentang Tonsea merupakan catatan retrospektif mengenai keadaan sebelumnya. Lopez juga menjelaskan bahwa sebagian kepala lokal memperoleh keuntungan dari penjualan kembali beras yang dikumpulkan melalui sistem kewajiban penduduk. Keterangan mengenai Tonsea tidak secara langsung mengidentifikasi para kepala yang terlibat dalam laporan perdagangan beras di Tonsawang pada 1845.
Kebijakan Residen Van Olpen tahun 1844
Pada masa pemerintahan Residen Abraham van Olpen, pemerintah kolonial mulai membahas perubahan sistem penyerahan hasil pertanian dan pembayaran. Menurut Lopez, Van Olpen pernah merencanakan perubahan pembayaran beras pada 1844. Usulan tersebut berkaitan dengan sistem penyerahan beras yang sebelumnya menggunakan kain sebagai barang pembayaran.
Van Olpen merencanakan pembayaran sebesar 70 sen untuk setiap gantang beras. Lopez juga mencatat adanya ketentuan yang memungkinkan penduduk tertentu memenuhi kewajiban penyerahan beras melalui pembayaran uang. Dalam perdagangan kopi, Van Olpen mengeluarkan keputusan pada 10 Februari 1844 yang melarang sistem pemberian uang muka atau voorschotstelsel.
Menurut Schouten, keputusan tersebut mendapat penolakan dari Gubernur Maluku G. de Serrière melalui surat tertanggal 6 Oktober 1844. Praktik pemberian uang muka kepada kepala lokal tidak seluruhnya berhenti setelah keputusan tersebut dikeluarkan.
Jalur Perdagangan Beras melalui Kema dan Amurang
Selain beras yang diserahkan kepada pemerintah, sebagian hasil pertanian Minahasa diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir. Schouten menjelaskan bahwa sejumlah kepala lokal meminta beras dalam jumlah lebih besar daripada kewajiban penduduk. Beras yang diperoleh dari kelebihan penyerahan kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan.
Salah satu tujuan perdagangan adalah kapal-kapal pemburu paus Inggris dan Amerika yang berlabuh di Kema. Schouten merujuk Nicolaas Graafland dalam De Minahassa, jilid pertama, edisi 1898, halaman 89, ketika menjelaskan perdagangan dengan kapal-kapal asing tersebut. Amurang juga menjadi tempat perdagangan beras yang berasal dari pedalaman Minahasa.
Menurut Schouten, sebagian kepala lokal terlibat dalam perdagangan beras antarpulau dan mengirimkan komoditas tersebut ke Ternate serta Tidore. Keterangan mengenai perdagangan itu didukung oleh laporan Gansneb Tengnagel tahun 1848, Arsip Keresidenan Manado inventaris 168, halaman 8, serta laporan J.J. ten Siethoff tahun 1845, inventaris 46, halaman 162.
Dalam bagian penelitian yang telah diperiksa, Schouten tidak mencantumkan nama seluruh kepala lokal yang meminta beras melebihi kewajiban tersebut.
Tuduhan Pemerasan di Tonsawang tahun 1845
Pada 1845, perwira militer J.J. ten Siethoff menyusun laporan mengenai keadaan sejumlah wilayah di Keresidenan Manado. Dalam laporan tersebut, Ten Siethoff memberikan perhatian terhadap kondisi penduduk di Distrik Tonsawang, bagian selatan Minahasa.
Menurut kutipan laporan yang disajikan Schouten, Ten Siethoff menggambarkan keadaan sebagian penduduk yang mengalami kesulitan hidup dan menghubungkannya dengan pemerasan oleh para kepala lokal. Ten Siethoff menyebut praktik pembelian beras dari penduduk oleh para kepala, kemudian penjualan kembali beras tersebut melalui Amurang.
Beras itu selanjutnya diperdagangkan ke Ternate melalui jaringan pedagang. Dalam uraian yang dikutip Schouten, Ten Siethoff menyebut harga dua hingga dua setengah gulden per gantang dalam pembahasan perdagangan beras tersebut. Laporan ini tercatat dalam Arsip Keresidenan Manado, inventaris 46, khususnya halaman 81–83 dan 162–163.
Keterangan Ten Siethoff merupakan tuduhan dan pengamatan yang ditulis seorang pejabat militer kolonial. Kutipan yang tersedia belum memuat keputusan pengadilan terhadap kepala-kepala yang disebut melakukan pemerasan.
Nama Van Duijvenbode dalam Jaringan Perdagangan
Dalam pembahasannya mengenai perdagangan beras melalui Amurang dan Ternate, Ten Siethoff juga menyinggung nama Van Duijvenbode. Schouten mengidentifikasi tokoh tersebut sebagai Lodewijk Diedrik Willem Alexander van Duijvenbode, anggota keluarga Van Renesse van Duivenbode yang mempunyai kepentingan perdagangan di Ternate dan Manado.
Menurut Schouten, Van Duijvenbode menangani kepentingan usaha keluarganya di Manado. Nama tersebut muncul dalam pertanyaan Ten Siethoff mengenai pihak yang terlibat dalam transaksi beras menuju Ternate. Namun, laporan yang dikutip Schouten tidak memberikan dasar untuk menyatakan bahwa Van Duijvenbode telah terbukti melakukan pemerasan atau penyalahgunaan jabatan.
Ia juga tidak disebut sebagai kepala distrik Minahasa. Dengan demikian, kedudukannya dalam artikel ini terbatas pada tokoh perdagangan yang disebut dalam laporan Ten Siethoff.
Pemeriksaan Komisaris Francis Sekitar 1847
Persoalan kewajiban penyerahan beras dan kekuasaan kepala lokal menjadi perhatian Komisaris Francis ketika pemerintah kolonial mempersiapkan perubahan administrasi Minahasa. Menurut Schouten, Francis menilai tuntutan berlebihan kepada penduduk dan penggunaan tenaga kerja sebagai persoalan yang perlu ditangani melalui perubahan pemerintahan.
Laporan Francis sekitar 1847 tercatat dalam Arsip Keresidenan Manado, inventaris 166, halaman 122–137. Francis mengusulkan perubahan sistem pungutan, termasuk penggantian sejumlah kewajiban lama dengan pembayaran uang. Ia juga mengusulkan agar para kepala distrik memperoleh gaji sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pembahasan Schouten, usulan tersebut berkaitan dengan rencana penataan kembali hubungan antara pemerintah kolonial, kepala lokal, dan penduduk.
Laporan Gansneb Tengnagel tahun 1848
Pada 1848, Gansneb Tengnagel menyusun laporan mengenai keadaan Keresidenan Manado. Schouten menggunakan laporan tersebut untuk membahas perdagangan antarpulau serta penyalahgunaan dalam jaringan perdagangan dan administrasi kolonial. Dokumen itu tersimpan dalam Arsip Keresidenan Manado, inventaris 168, khususnya halaman 8 dan 10–11.
Menurut Schouten, persoalan perdagangan tidak hanya berkaitan dengan para kepala lokal. Sejumlah pejabat pengawas atau opziener juga memperoleh keuntungan dari kedudukan mereka. Para opziener menangani penerimaan, pemeriksaan, pembayaran, dan pengiriman hasil pertanian melalui pelabuhan seperti Kema, Amurang, serta Tanawangko.
Dalam perdagangan kopi, beberapa pengawas memberikan uang muka kepada kepala lokal. Utang yang timbul kemudian dapat diteruskan kepada penduduk. Schouten juga mencatat adanya jaringan perdagangan dan hubungan keuangan yang melibatkan pejabat pengawas, kerabat, serta pedagang.
Praktik tersebut dibahas sebagai bagian dari penyimpangan administrasi dan perdagangan pada pertengahan abad ke-19.
Keuntungan Petani dalam Laporan Tahun 1849
Pada 1849, pemerintah kolonial mencatat persoalan perdagangan dalam laporan umum Keresidenan Manado. Dokumen Algemeen Verslag over de Residentie Menado op ultimo 1849 yang disusun oleh Eduard Douwes Dekker diterbitkan kembali dalam Multatuli, Volledige Werken, jilid 9, yang disunting Garmt Stuiveling pada 1956. Dalam bagian perdagangan, laporan itu menyebut bahwa kegiatan perdagangan selama 1849 tidak berlangsung ramai.
Laporan tersebut menghubungkan keadaan itu dengan beban yang dialami penduduk pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mencatat bahwa keuntungan petani terus berpindah kepada sejumlah kecil pihak. Menurut Schouten, pernyataan tersebut berhubungan dengan kedudukan sebagian kepala lokal serta kelompok perantara dalam kegiatan penyerahan dan perdagangan beras maupun kopi. Dalam bagian pertanian, laporan tahun 1849 mencatat hasil kopi sebanyak 8.338 5/125 pikol, dengan pembayaran pemerintah sebesar ƒ104.225,60.
Angka tersebut merupakan catatan produksi dan pembayaran kopi, bukan hasil penjualan beras ataupun jumlah keuntungan pribadi para kepala lokal.
Perubahan Sistem Pemerintahan tahun 1850–1852
Pada akhir dekade 1840-an, pemerintah kolonial mempersiapkan perubahan sistem penyerahan hasil pertanian dan administrasi lokal. Menurut Schouten, ketentuan baru diumumkan melalui Staatsblad tahun 1850 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 1852. Perubahan tersebut mencakup penghapusan kewajiban penyerahan beras dan penggantian dengan pungutan uang tahunan.
Ketentuan baru menetapkan pungutan lima gulden untuk pemerintah serta tambahan satu setengah gulden bagi para kepala distrik. Pemerintah juga merencanakan perubahan pengangkutan kopi, termasuk pembangunan gudang di pedalaman dan penggunaan sarana angkutan. Pada 1 April 1851, Douwes Dekker menyusun pengumuman yang menjelaskan ketentuan baru kepada kepala-kepala lokal dan penduduk Minahasa.
Dalam perubahan administrasi berikutnya, jabatan opziener secara bertahap digantikan oleh controleur, pejabat karier pemerintah kolonial. Laporan Ten Siethoff tahun 1845, Gansneb Tengnagel tahun 1848, dan laporan umum Keresidenan Manado mengenai tahun 1849 menjadi sumber tertulis tentang persoalan perdagangan sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
Ketiganya mencatat praktik perdagangan melalui pelabuhan Minahasa, keterlibatan para kepala lokal dan perantara, serta persoalan penerimaan hasil pertanian penduduk. Identitas seluruh kepala yang dituduh meminta beras berlebihan, jumlah keuntungan masing-masing, dan penyelesaian setiap perkara belum dapat ditetapkan dari dokumen yang telah diperiksa.
Referensi
- Douwes Dekker, Eduard. “Algemeen Verslag over de Residentie Menado op ultimo 1849.” Dalam Multatuli, Volledige Werken, jilid 9, disunting Garmt Stuiveling, 1956, hlm. 214–226.
- Douwes Dekker, Eduard. 1851. “Publicatie gericht aan de bevolking van de residentie Menado,” 1 April 1851. Dalam Multatuli, Volledige Werken, jilid 9.
- Schouten, Maria J.C. 2025. “Minahasa around 1850: Plans for Reform during Eduard Douwes Dekker’s Term as Secretary of the Residency of Manado.” Archipel, 109: 63–86, khususnya hlm. 73–77.
- Lopez, Ariel C. 2018. Conversion and Colonialism: Islam and Christianity in North Sulawesi, c. 1700–1900. Disertasi, Universiteit Leiden, khususnya hlm. 64–65.
- Henley, David. 2005. Fertility, Food and Fever: Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600–1930. Leiden: KITLV Press.
- Graafland, Nicolaas. 1898. De Minahassa: Haar Verleden en Haar Tegenwoordige Toestand, jilid 1, hlm. 89. Dirujuk melalui Schouten (2025).
- Ten Siethoff, J.J. 1845. Laporan mengenai Keresidenan Manado. ANRI, Keresidenan Manado, inventaris 46, hlm. 81–83 dan 162–163. Dirujuk melalui Schouten (2025).
- Gansneb Tengnagel. 1848. Laporan mengenai Keresidenan Manado. ANRI, Keresidenan Manado, inventaris 168, hlm. 8 dan 10–11. Dirujuk melalui Schouten (2025).
- Francis. Sekitar 1847. Laporan pemeriksaan administrasi Minahasa. ANRI, Keresidenan Manado, inventaris 166, hlm. 122–137. Dirujuk melalui Schouten (2025).
- Nationaal Archief. Ministerie van Koloniën, inventaris 2.10.02, nomor 5969, Kabinetsverbaal 14 Juni 1864, V5. Dirujuk melalui Lopez (2018).
- Penulis: Engel Yong

