Walikota Manado Menolak Menyerahkan Toko
- calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
- visibility 93
- comment 0 komentar
- print Cetak

Repro: Ibu Waworuntu, Walikota Manado, saat ini sedang berada di Jakarta untuk mempelajari sistem administrasi. Ibu Waworuntu adalah perempuan kedua di Indonesia yang menjabat sebagai walikota - Algemeen Indisch Dagblad 19 Juli 1950.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Augustine Magdalena Waworuntu merupakan salah satu perempuan yang memegang jabatan pemerintahan di Manado pada masa awal Republik Indonesia. Dalam tulisan “Augustine Magdalena Wawo Runtu (1899–1987),” Cora Vreede-de Stuers menyebutnya sebagai walikota perempuan pertama dalam sejarah Republik. Masa jabatannya berlangsung ketika Manado masih menghadapi pembangunan kembali sesudah perang dan persoalan penempatan bekas anggota militer.
Sebelum menjadi walikota, Augustine lebih banyak berkecimpung dalam pendidikan. Ia mengajar di sekolah dasar dan menengah, kemudian bekerja sebagai guru di Meester Cornelis. Vreede-de Stuers mencatat bahwa Augustine menghidupi serta membesarkan putranya melalui pekerjaannya sendiri setelah berpisah dari suaminya. Latar belakang sebagai pendidik kemudian tetap menjadi bagian utama kehidupannya sebelum dan sesudah menjabat di Manado.
Manado Sesudah Perang
Surat kabar Algemeen Indisch Dagblad edisi 26 Agustus 1950 memuat wawancara dengan Augustine dalam artikel berjudul “Mevrouw Waworuntu, de burgemeester van Menado: Er dient nog zo erg veel gedaan te worden.” Dalam wawancara tersebut, Augustine mengatakan masih sangat banyak pekerjaan yang harus dilaksanakan di Manado. Persoalan utamanya mencakup pembangunan kembali kota dan penanganan bekas anggota KNIL.
Augustine menjelaskan bahwa dalam lima tahun sebelumnya hanya lima rumah dinas yang dibangun. Rumah yang digunakan sebagai kediaman resmi walikota merupakan sebuah hotel beratap bambu. Keterangan ini menunjukkan keadaan fasilitas pemerintahan kota ketika Augustine mulai menjalankan tugasnya. Namun, berita tersebut tidak memuat keterangan mengenai toko-toko orang Tionghoa yang kemudian disebut Augustine dalam surat pribadinya.
Dewan Kotapraja Manado memilih Augustine sebagai walikota sementara. Menurut Sejarah Kota Manado, 1945–1979, ia dilantik tanggal 30 September 1950. Vreede-de Stuers hanya menulis bahwa Dewan Kota Manado mengangkatnya sebagai walikota sementara tahun 1950, tanpa menyebut tanggal pelantikannya.
Pengangkatan sebagai Walikota Tetap
Tanggal 13 Maret 1951, Kementerian Dalam Negeri mengangkat Augustine sebagai walikota tetap Manado. Vreede-de Stuers juga mencatat tanggal tersebut sebagai waktu pengukuhan Augustine oleh Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan itu mengubah kedudukannya dari walikota sementara menjadi walikota tetap.
Akan tetapi, pengangkatan tersebut segera menimbulkan persoalan. Berdasarkan berita “Burgemeesterskwestie” dalam Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode edisi 18 Mei 1951, Dewan Minahasa mencabut pengangkatan Augustine tanggal 29 Maret 1951. Dewan Kotapraja Manado, lembaga yang sebelumnya memilih Augustine, juga dibekukan. H.R. Ticoalu kemudian ditunjuk untuk menggantikannya.
Pencabutan itu memicu perselisihan antara Dewan Minahasa dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian berpendapat bahwa berdasarkan keputusan tanggal 6 November 1930, Dewan Minahasa hanya berwenang menyelenggarakan pemilihan. Dewan tersebut tidak mempunyai kewenangan akhir untuk menentukan atau memberhentikan walikota.
Dalam Risalah Perundingan 1951, pendapat lain muncul di Dewan Perwakilan Rakyat. Pengangkatan Augustine dipersoalkan dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 yang ketika itu masih berlaku di Minahasa. Dengan demikian, persoalan jabatan Augustine tidak hanya melibatkan dirinya dan pihak militer, tetapi juga menyangkut perbedaan pendapat mengenai kewenangan Dewan Minahasa dan Kementerian Dalam Negeri.
Ditahan Polisi Militer
Sesudah pengangkatannya dicabut oleh Dewan Minahasa, Augustine berniat pergi ke Jakarta untuk meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri. Surat kabar Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode edisi 7 April 1951 memberitakan persoalan itu dengan judul “Vrouwelijk burgemeester ten onrechte ontslagen,” atau “Walikota Perempuan Diberhentikan secara Tidak Sah.”
Menurut pemberitaan tersebut, Augustine ditempatkan dalam tahanan rumah oleh polisi militer di Manado sehingga tidak dapat segera pergi ke Jakarta. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan nama pejabat yang memerintahkan penahanan, dasar hukumnya, atau berapa lama ia berada dalam tahanan rumah.
Penahanan itu tidak berlangsung terus-menerus. Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode edisi 9 April 1951 memberitakan bahwa Augustine telah berada di Jakarta tanggal 8 April. Tujuan keberangkatannya berkaitan dengan persoalan pengangkatan dan pemberhentiannya sebagai walikota Manado.
Kesaksian tentang Toko-Toko Tionghoa
Keterangan mengenai toko-toko Tionghoa tidak ditemukan dalam ringkasan berita tentang perselisihan kewenangan tersebut. Cerita itu berasal dari Augustine sendiri, sebagaimana dicatat Cora Vreede-de Stuers berdasarkan surat Augustine bertanggal 15 Agustus 1976.
Dalam surat tersebut, Augustine mengenang bahwa dirinya mengalami perselisihan serius dengan pihak militer. Persoalannya berhubungan dengan sejumlah toko yang dibangun kembali setelah pengeboman. Menurut penjelasannya, ia menolak menyerahkan lebih banyak toko Tionghoa kepada para bekas pejuang.
Augustine menghubungkan penolakan itu dengan singkatnya masa jabatannya. Ia menulis bahwa dirinya hanya menjadi walikota Manado selama sedikit lebih dari satu bulan karena menolak menyerahkan toko-toko tersebut. Vreede-de Stuers tidak mencantumkan jumlah toko, nama pemilik atau penggunanya, lokasi bangunan, nama bekas pejuang, maupun kesatuan militer yang mengajukan permintaan.
Sumber tersebut juga tidak menjelaskan apakah toko-toko itu dimiliki orang Tionghoa, ditempati pedagang Tionghoa, atau disediakan bagi mereka setelah dibangun kembali. Karena itu, keterangan yang dapat dipastikan dari tulisan Vreede-de Stuers hanya bahwa Augustine menyebutnya sebagai toko-toko Tionghoa dan menolak menyerahkan lebih banyak toko kepada bekas pejuang.
Pencabutan Pengangkatan
Konflik mengenai jabatan walikota berlanjut selama April dan Mei 1951. Berdasarkan Risalah Perundingan 1951 dan berita Algemeen Indisch Dagblad, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tanggal 10 Mei 1951 yang mencabut pengangkatan Augustine sebagai walikota tetap Manado.
Tanggal 25 Mei 1951, Augustine mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan meminta agar dirinya diberhentikan sebagai walikota Manado. Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode edisi 1 Juni 1951 kemudian memberitakan bahwa ia akan ditempatkan sebagai pegawai tinggi.
Persoalan Augustine dibahas lagi dalam sidang DPR tanggal 2 Juni 1951. Wakil Ketua DPR Arudji Kartawinata menyampaikan bahwa surat kabar Pikiran Rakyat menerima peringatan dari Pemerintah Daerah Minahasa setelah menerbitkan tulisan mengenai pemberhentian Augustine. Pembahasan tersebut tercatat dalam Risalah Perundingan 1951.
Terdapat perbedaan tanggal dalam sumber-sumber yang tersedia. Vreede-de Stuers menulis bahwa Augustine digantikan tanggal 15 Mei 1951 dan dalam suratnya Augustine mengatakan hanya menjabat sedikit lebih dari satu bulan. Sumber lain mencatat pencabutan oleh Dewan Minahasa tanggal 29 Maret, keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei, serta surat permintaan pemberhentian Augustine tanggal 25 Mei. Masing-masing tanggal berkaitan dengan tahapan berbeda dalam perselisihan jabatan tersebut.
Kembali Mengajar
Setelah tidak lagi menjadi walikota, Augustine kembali mengabdikan diri kepada pendidikan bahasa Prancis. Ia mengajar di Kementerian Luar Negeri, memperoleh beasiswa pemerintah Prancis untuk belajar di Sorbonne, dan menjadi sekretaris delegasi Indonesia untuk UNESCO. Sesudah kembali ke Jakarta, ia mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dari 1953 sampai 1958 dan kemudian menjabat Presiden Alliance française hingga 1964.
Berdasarkan sumber yang tersedia, penolakan menyerahkan toko kepada bekas pejuang merupakan penjelasan Augustine sendiri mengenai konflik dengan militer yang mengakhiri masa jabatannya. Sementara itu, berita tahun 1951 dan risalah DPR mencatat proses pemberhentiannya sebagai perselisihan kewenangan antara Dewan Minahasa dan Kementerian Dalam Negeri, disertai penahanan Augustine oleh polisi militer. Sumber-sumber tersebut tidak memberikan rincian lebih jauh mengenai toko-toko yang menjadi pokok penolakannya.
- Penulis: Engel Yong

