Minahasa di Bawah Pemerintahan Belanda

Orang Minahasa kerap digambarkan sebagai masyarakat yang dekat dengan Belanda. Mieke Schouten dalam “Myth and Reality in Minahasan History” mengaitkan gambaran tersebut dengan kekristenan, penguasaan bahasa Belanda, kebiasaan hidup Barat, dan banyaknya orang Minahasa dalam KNIL. Namun, Schouten juga mencatat bahwa penduduk Minahasa sering menentang kebijakan politik dan ekonomi kolonial yang membebani mereka. Catatan tentang kedekatan itu berjalan bersama sejarah petisi, tuntutan persamaan hukum, dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial

Perjanjian dan Bantuan Militer

Pada 1679, para pemimpin dari wilayah yang disebut landstreek van Manado mengadakan perjanjian dengan VOC. Menurut David Henley dalam “Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa”, mereka melepaskan kesetiaan kepada raja setempat dan mengakui kedudukan sebagai bawahan Kompeni. Henley menjelaskan bahwa kesepakatan itu berlangsung melalui perpaduan tekanan militer dan kesempatan perdagangan. Pada masa berikutnya, perjanjian tersebut kembali disebut dalam tuntutan politik orang Minahasa.

Hubungan dengan Belanda juga mencakup perlawanan bersenjata. Henley mencatat bahwa pada 1809 pasukan Belanda menumpas perlawanan sejumlah walak di Tondano. Sejak 1822, penanaman kopi wajib diperluas dan pemerintahan kolonial semakin intensif. Para pemimpin walak berangsur menjadi bagian dari korps pemerintahan yang dilatih, diarahkan, dan dibayar Belanda. Menurut Mieke Schouten dalam “Myth and Reality in Minahasan History”, pemerintah menetapkan aturan ketat mengenai penanaman kopi serta sanksi bagi pelanggarnya.

Pada 1829, orang Minahasa menyediakan pasukan bantuan untuk Belanda dalam Perang Jawa. Schouten menyebut jumlahnya 1.400 orang, dipimpin H.W. Dotulong, kepala Sonder. Henley juga mencatat keterlibatan militer Minahasa di Jawa pada tahun tersebut. Schouten juga mencatat kewibawaan Dotulong di kalangan penduduk maupun orang Belanda.

Kerja Wajib, Tanah, dan Kedudukan Kepala

Di Minahasa sendiri, penduduk tetap menanggung kewajiban ekonomi. Schouten menjelaskan bahwa selain mengerjakan kopi, mereka harus melaksanakan kerja wajib untuk pemerintah, termasuk pembangunan jalan dan jembatan. Pada 1852, penyerahan beras kepada pemerintah dan para kepala diganti dengan pajak uang. Menurutnya, penduduk mengalami kesulitan memperoleh uang untuk membayar pungutan tersebut. Harga kopi yang diterima petani juga rendah dibandingkan harga yang dibayarkan di pasar Eropa.

Pada 1877 dan 1878, sejumlah kepala mengajukan petisi menentang domeinverklaring, ketentuan yang menyatakan tanah tidak dibudidayakan sebagai milik negara. Menurut Schouten, petisi disampaikan kepada gubernur jenderal, kemudian parlemen Belanda, dengan dukungan beberapa orang Belanda. Tuntutan itu tidak berhasil. Henley juga mencatat keberatan bersama para kepala pada 1877. Penentangan dalam peristiwa ini dilakukan melalui pengajuan tuntutan tertulis kepada lembaga pemerintahan.

Ketegangan turut muncul dalam pelaksanaan kerja wajib. Schouten mencatat kematian kontrolir Kema, H. Haga, pada September 1879 akibat serangan sejumlah burger yang diwajibkan bekerja, padahal sebelumnya mereka dibebaskan dari kewajiban itu. Ia juga menyebut serangan terhadap kontrolir Tondano pada bulan berikutnya. Dalam uraian umumnya, Schouten membedakan kejadian bersenjata yang hanya sesekali berlangsung dari bentuk penolakan lebih sering, seperti menghindari kerja wajib dan menyabotase pengerjaan kopi.

Perubahan kedudukan kepala menambah persoalan. Peraturan 1881 mengganti dasar penghasilan mereka dengan gaji pemerintah dan membuka kemungkinan pemindahan tempat tugas. Menurut Schouten, para kepala merasa kedudukannya merosot karena semakin diserap ke dalam hierarki pemerintahan. Mereka harus tunduk kepada kontrolir Belanda, yang sering lebih muda. Pada 1891, Residen M.C.E. Stakman juga menghapus tongkat dan payung yang sebelumnya menjadi tanda kehormatan para kepala.

Petisi Waworuntu dan Penyelidikan Gallois

Pada Desember 1891, A.L. Waworuntu, majoor Sonder, menyerahkan petisi kepada Gubernur Jenderal C. Pijnacker Hordijk. Menurut Schouten, pengaduannya mencakup kesulitan penduduk akibat pajak dan kerja wajib serta kedudukan para kepala. Ia menyusun keberatan dengan merujuk peraturan yang menurutnya dilanggar residen. Petisi berbahasa Belanda tersebut mendapat perhatian pers dan lingkungan pemerintahan. Gubernur jenderal kemudian mengutus W.O. Gallois untuk melakukan penyelidikan di Minahasa.

Hukum Besar Sonder: Albert Lasut Waworuntu – Wereldmuseum

Gallois mengakui beratnya keadaan material penduduk dan menyebut penanaman kopi wajib sebagai beban terbesar. Namun, menurut Schouten, ia tidak menerima tuntutan para kepala mengenai kedudukan mereka dan mengkritik sikap sejumlah kepala terhadap pejabat Belanda. Stakman kemudian diberi isyarat agar mengajukan pemberhentian dengan hormat. Dalam buku pembelaannya pada 1893, sebagaimana dibahas Schouten, Stakman menilai penyelidikan Gallois tergesa-gesa dan membantah pengaduan Waworuntu.

Pernyataan Kesetiaan dan Protes Pendidikan

Pernyataan kesetiaan tetap muncul sesudah pengaduan tersebut. Henley mengutip pernyataan Waworuntu dalam pertemuan umum pada 1902, melalui buku H. van Kol, Uit onze koloniën. Waworuntu menyatakan Minahasa ingin tetap terikat kepada Belanda, sambil meminta agar janji dalam perjanjian tidak dilupakan. Henley menjelaskan bahwa para pengaju tuntutan memandang hubungan itu sebagai hubungan timbal balik yang memuat kewajiban sekaligus harapan akan kemajuan dan penghargaan.

Pada 1909, Perserikatan Minahasa didirikan oleh anggota komunitas tentara Minahasa di Magelang. Menurut Henley, perkumpulan ini bertujuan memajukan kesejahteraan mental dan material orang Minahasa serta membantu anggota dan keluarganya. Pada 1912, organisasi tersebut bersama sekelompok guru memprotes rencana pengurangan pendidikan di Minahasa. Henley menyebut bahwa mereka berhasil mendorong pemerintah melunakkan rencana. Perkumpulan tersebut beranggotakan orang Minahasa yang berada di berbagai tempat di Hindia Belanda.

Tulisan sezaman memperlihatkan perbedaan penilaian atas perubahan pendidikan itu. Dalam De invoering der onderwijs-reorganisatie in de Minahassa, terbitan 1913, T.F. Viersen mengkritik rencana pengalihan sekolah pemerintah dan menilai perubahan tersebut merugikan pendidikan. Sebaliknya, J.W. Gunning dalam Onze Eeuw pada 1912 mengharapkan manfaat reorganisasi. Walaupun menilai penolakan terhadap sekolah zending sengaja dibentuk, Gunning menyatakan penolakan penduduk perlu diperhitungkan dan saat itu tidak menghendaki pengalihan sekolah pemerintah menjadi sekolah zending.

Pemerintahan Sendiri dan Tuntutan Persamaan Hukum

Pada 1918, anggaran dasar Perserikatan Minahasa memasukkan tujuan loyaal streven naar zelfbestuur, yang diterjemahkan Henley sebagai usaha secara setia menuju pemerintahan sendiri. Pada 1919, Minahasaraad mulai berdiri di Manado. Menurut Henley, dewan ini mempunyai sistem pemilihan langsung dan mayoritas anggota pribumi. Perserikatan Minahasa sebelumnya telah mengajukan permintaan pembentukan dewan pada 1917. Di dalam dewan, tuntutan daerah disampaikan melalui pembahasan urusan setempat dan hak mengajukan petisi.

Tahun 1919 juga memperlihatkan perselisihan mengenai kedudukan tentara Minahasa. Menghadapi rencana penghapusan status khusus mereka, para tentara mengajukan petisi kepada gubernur jenderal yang menuntut gelijkstelling, atau persamaan hukum, seluruh orang Minahasa dengan orang Eropa. Henley menjelaskan bahwa J.H. Pangemanann, pemimpin kampanye tersebut, menegaskan persamaan hukum tidak sama dengan naturalisasi. Para penuntut ingin tetap menjadi orang Minahasa. Petisi itu kemudian menimbulkan perpecahan dalam Perserikatan Minahasa.

Menurut Henley, hak istimewa militer Minahasa dihapus pada 1921, meskipun sebagian dipulihkan empat tahun kemudian. Sementara itu, Minahasaraad mengurus pajak, pelayanan umum, kesehatan, pasar, dan kredit, serta mempertahankan pendidikan setempat dari ancaman perubahan kebijakan. Henley mencatat bahwa dewan juga menggunakan petisi untuk memperluas hak pilihnya. Dalam pembahasannya, perkembangan dewan tersebut berjalan bersama tuntutan pemerintahan sendiri dan penggunaan lembaga yang dibentuk dalam tata pemerintahan kolonial.

Rencana Perlawanan Serdadu di Cimahi, 1927

Perlawanan juga direncanakan oleh serdadu Minahasa di Cimahi. Petrik Matanasi dalam “Kisah Serdadu Kolonial yang Terlibat dalam Pemberontakan PKI”, dengan merujuk Minahasa Courant edisi 1 Oktober 1927, menyebut Wenas dan Woentoe sebagai serdadu asal Minahasa yang berdinas di Batalion Infanteri ke-4. Mereka merencanakan perebutan tempat persediaan amunisi, Pyrotechnische Werkplaats. Woentoe, Tombeng, dan seorang serdadu yang melarikan diri dari Semarang disebut sebagai pemimpin rencana perlawanan.

Foto penghargaan kepada Rawung pada Juli 1927 bukan sekadar dokumentasi kenaikan pangkat seorang prajurit. Foto tersebut juga menjadi simbol sebuah masa penuh gejolak dalam sejarah Minahasa, ketika sesama putra Minahasa berada di pihak yang berbeda dalam pusaran kebijakan kolonial. Di satu sisi terdapat Rawung yang menerima penghargaan karena menangkap seorang buronan menurut versi pemerintah kolonial, sementara di sisi lain terdapat Wuntu dan rekan-rekannya yang oleh sebagian kalangan dikenang sebagai tokoh perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan di lingkungan KNIL. Sumber: Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht, via Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Menurut penelusuran Matanasi, gerakan direncanakan berlangsung pada malam 17–18 Juli 1927, tetapi gagal. Ia merujuk De Locomotief edisi 12 Desember 1927 mengenai tuntutan hukuman mati terhadap Wenas dan Woentoe. Selanjutnya, melalui De Koerier edisi 10 Maret 1928, ia menyebut hukuman penjara 19 tahun bagi Woentoe dan 20 tahun bagi Wenas. Gerakan itu juga melibatkan serdadu dari Jawa. Keterangan surat kabar tersebut diperoleh melalui artikel Matanasi.

Tuntutan Politik dan Perlawanan Kelasi pada 1930-an

Tuntutan mengenai masa depan pemerintahan juga dikemukakan dalam pertemuan politik. Henley mencatat bahwa pada 1930 Ratulangie menyatakan negara mendatang harus dibangun berdasarkan prinsip federal, dengan pengakuan hak setiap bangsa yang otonom dalam kerangka Indonesia. Pandangan ini dijelaskan Henley dalam pembahasan mengenai nasionalisme federal.

Pada 1933, perlawanan terjadi di kapal De Zeven Provinciën. J.C.H. Blom dalam buku De Zeven Provinciën: Ketika Kelasi Indonesia Berontak (1933) menyebut kelompok kelasi dari Manado (Minahasa) dan Ambon bersama Paradja dan Kawilarang dalam kepemimpinan gerakan. Paradja dan Kawilarang disebut sebagai tokoh terpenting. Rencana mereka mencakup pelayaran ke Surabaya sebagai unjuk rasa setelah mengetahui pembangkangan dan penahanan kelasi di sana.

Hr.MsDe Zeven Provinciën berlayar di Selat Malaka. Sumber: Wereldmuseum

Keterangan Pelupessy yang dibahas E. Touwen-Bouwsma dalam buku yang sama menyebut pembagian tugas: Kawilarang mengemudikan kapal, Paradja mengurus persenjataan, Gosal menjaga keamanan, dan Boshart memimpin ruang mesin. Pernyataan awak pada 5 Februari menyebut protes terhadap pengurangan gaji dan tuntutan pembebasan rekan yang ditahan.

Terdapat perbedaan tanggal dalam sumber. Uraian Blom menempatkan penguasaan kapal pada malam 4 Februari 1933, sedangkan tulisan Abd. Rahman Hamid dalam Ensiklopedia Sejarah Indonesia menyebut 5 Februari. Kedua sumber mencatat penindakan terhadap kapal pada 10 Februari. Menurut Hamid, kapal dihentikan melalui pengeboman oleh pesawat Belanda; para pelaku yang selamat kemudian ditahan dan diadili. Artikel Hamid menyebut Kawilarang dijatuhi hukuman penjara 18 tahun.

Sikap Persatuan Minahasa pada 1938

Pada 1938, menurut Henley, pandangan Ratulangie dan sikap resmi Persatuan Minahasa menyatakan bahwa kemerdekaan Minahasa tidak harus bertentangan dengan persatuan Indonesia. Organisasi itu memperjuangkan persatuan politik dengan tetap mengakui perbedaan budaya dan kelompok serta konsekuensi politiknya. Henley juga mencatat pengakuan Persatuan Minahasa atas adanya pertentangan kepentingan antara penduduk pribumi dan orang Eropa, sementara organisasi tersebut tetap mengikuti perkembangan desentralisasi pemerintahan kolonial.

Kedekatan dan Penentangan terhadap Kebijakan Kolonial

Kedekatan dengan Belanda tidak berarti orang Minahasa selalu menerima kebijakan kolonial. Sejumlah kepala, guru, anggota organisasi, dan serdadu menyampaikan penentangan melalui petisi, protes pendidikan, tuntutan persamaan hukum, hingga rencana perlawanan. Henley mencatat bahwa kritik dapat disertai penegasan kesetiaan kepada Belanda. Schouten juga menjelaskan bahwa penduduk sering menentang kebijakan politik dan ekonomi yang membebani mereka, terutama melalui ketidakpatuhan, sedangkan perlawanan bersenjata hanya sesekali terjadi.

Referensi

Blom, J.C.H., dan E. Touwen-Bouwsma. 2015. De Zeven Provinciën: Ketika Kelasi Indonesia Berontak (1933). Jakarta: LIPI Press.

Hamid, Abd. Rahman. Tanpa tahun. “De Zeven Provincien (1993)”. Ensiklopedia Sejarah Indonesia.

Matanasi, Petrik. 2021. “Kisah Serdadu Kolonial yang Terlibat dalam Pemberontakan PKI”. Tirto.id, 30 Maret.

Gunning, J.W. 1912. “Protestantsche zending in Indië. Een woord naar aanleiding van de laatste Begrootingsdebatten”.

Henley, David. 1993. “Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa”.

Schouten, Mieke. 1987. “Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois Confrontation”.

Viersen, T.F. 1913. De invoering der onderwijs-reorganisatie in de Minahassa. Amsterdam: Blikman & Sartorius.