Pilihan Pembaca
light_mode
Topik Menarik
Beranda » Sejarah » Lonto, Sang Hakim Kepala dari Sarongsong 1691–1723

Lonto, Sang Hakim Kepala dari Sarongsong 1691–1723

  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Selama lebih dari tiga puluh tahun, arsip Kompeni VOC menyebut tiga nama hampir selalu bersamaan yaitu Soepit, Paat, dan Lonto.

Soepit memimpin Tombariri, Paat memimpin Tomon, dan Lonto memimpin Tonsaronson, negeri yang kini bernama Sarongsong. Kompeni menyebut mereka sebagai hooft hoecums majoors, hukum mayor kepala dan belakangan menjadi hooftrigters, hakim kepala.

Riwayat Soepit dan dua Paat sudah ditulis tersendiri dalam artikel terpisah. Tulisan ini melengkapinya dengan riwayat Lonto.

Namanya tercatat sejak 1691 sampai wafatnya sekitar 1722, lebih panjang daripada Paat muda. Ia juga satu dari tiga nama kepala negeri Minahasa yang tercantum paling depan dalam kontrak Manado dengan Kompeni VOC pada tahun 1699.

Arsip tidak memberinya nama lain. Ia selalu ditulis “Lonto” saja, kadang “lonto” atau “Lontho”. Nama negerinya justru berganti-ganti ejaan yaitu Tonseron, Tonsaronson, Tonsaronda, Tonsaronsa, Saronson.

Hukum utama negeri atas, 1691–1695

Jejak Lonto yang tertua berasal dari jurnal perjalanan saat Kompeni VOC masuk ke pedalaman Manado pada 1691. Di situ ia sudah termasuk “principaalste Hoecums vande boven berg dorpen, Tomon, Tomoririj, en Tonseron, gen:t paat, soepit, en Lonto“, hukum-hukum paling utama negeri-negeri di atas gunung, yaitu Tomon, Tombariri, dan Tonsaronson, bernama Paat, Soepit, dan Lonto. [1] Jadi ketiganya sudah berdiri sejajar sebelum Kompeni memberi mereka gelar khusus.

Kedudukan itu tidak membuat mereka dipercaya begitu saja. Jurnal yang sama mencatat bahwa ketiga hukum utama itu “verdagt“, dicurigai dan bahwa mereka “in hare regts-pleginge vrij mank gaan“, cukup timpang dalam mengadili perkara. [2]

Pada Maret 1692, utusan Kompeni menanyai kepala setiap negeri satu per satu apakah mereka punya keluhan terhadap residen Manado saat itu bernama Steijnkuijler. Tak seorang pun mengeluh. Tetapi ketika pertanyaan yang sama diajukan tentang ketiga hukum mayor, jawabannya lain.

Letnan Rompus dari Tonsaronson, negeri Lonto sendiri, mengadukan bahwa ayah hukum mayor Lonto beberapa tahun sebelumnya mengambil seorang budak darinya dan sampai saat itu belum memberi ganti rugi. Nama Rompus mengingatkan pada marga Rompas yang dikenal di Minahasa hari ini. Bentuk “Rompas” sendiri sudah tercatat dalam sensus 1695, tetapi di Ponosakan, dan kemiripan bunyi belum membuktikan garis keturunan.

Ada juga Hukum Massingij dari Kakas mengadukan Soepit dalam perkara budak juga. Orang Tondano mengeluh bahwa para hukum mengambil bagian denda dari orang yang dihukum lebih besar daripada haknya. Utusan lalu memanggil residen dan ketiga hukum mayor ke rapat. [3] Nama ayah Lonto tidak disebut dalam jurnal. Inilah satu-satunya jejak keluarganya dalam arsip.

Bulan itu juga, ketika ratusan orang Mongondow menyerang Tonsawang, Lonto ikut dipanggil bersama Paat dan Soepit.

Lalu pada akhir Mei, ketiganya “laag naar passang sijn gegaan, om die van Tonsawan te hulp te komen“, turun ke Pasan untuk menolong orang Tonsawang. [4]

Pada tanggal 16 Desember 1693, 25 bobato negeri atas berkirim surat Melayu kepada gubernur Ternate dari Tomon. Nama Lonto ada di urutan ketiga, sesudah Paat dan Soepit dia tercatat sebagai “Lonto Hoecoem van Tonsaronson“. [5]

Pada April 1695, Pieter Alsteijn seorang utusan VOC dari Ternate berjalan ke negeri-negeri pegunungan. Ia tiba di Tonsaronson sekitar pukul sepuluh pagi, disambut seluruh lelaki negeri itu dengan senjata, dan Lonto menyambutnya di depan rumahnya sendiri.

Keesokan harinya pada Rabu 13 April, para kepala negeri meminta Alsteijn mengangkat Sibouw menjadi hukum. Sibouw adalah menantu hukum mayor Sackoel yang belum lama wafat.

Sersan Tendo yang sudah tua dan lemah diberhentikan, lalu seorang marinyo bernama Hontoewas diangkat menggantikannya, dan seorang pemuda bernama Toebil dijadikan marinyo, sebuah permintaan khusus dan rekomendasi dari Lonto.

Dalam daftar kepala negeri, Alsteijn mencatat “hoekkom majoor lonto” dengan hukum Sibouw di bawahnya. Di satu tempat terpisah ia bahkan menyebutnya “den rigter majoor lonto“. Pada 27 April Lonto turun bersama Alsteijn ke Wenang, bersama Soepit, Paat, Lolabij, dan Lassout. [6]

Lonto dalam kontrak Manado dengan Kompeni

Kompeni menutup dua kontrak dengan negeri-negeri di sekitar Manado pada masa itu. Kontrak 10 Januari 1679 dan Nader Contract, kontrak lanjutan, 10 September 1699. Nama Lonto hanya ada di kontrak kedua, tetapi negerinya sudah hadir di kontrak pertama.

1679: Saronson tanpa nama kepala negeri

Kontrak 1679 mencatat 21 negeri yang hadir di benteng Amsterdam, dan Saronson salah satunya. Tetapi kontrak itu tidak menyebut nama kepala negeri mana pun, karena “dese volkeren geen kennisse nochte verstandt van schryven hebben“, orang-orang ini tidak tahu dan tidak paham menulis. Tandanya dibubuhkan oleh empat perantara yaitu juru bahasa Bastiaan Saway, richter Maondy, serta dua kapitein, Pacat Soepit dan Pedro Ranty. [7] Siapa yang memimpin Saronson pada 1679 tidak tercatat.

1694: kesepakatan yang hilang

Pasal 2 kontrak 1699 merujuk sebuah kesepakatan bulan September 1694. Penyunting Corpus Diplomaticum, F. W. Stapel, menyatakan naskah kesepakatan itu tampaknya hilang, dan bahwa isinya bukan perjanjian dengan Kompeni melainkan perdamaian antara orang Mongondow dan orang Manado.

Satu-satunya jejaknya adalah catatan Alsteijn bahwa kesepakatan itu dibacakan dan ditandatangani dengan sumpah pada 20 September. [8] Apakah Lonto ikut bersumpah saat itu? tidak bisa dipastikan.

1699: tiga nama di depan

Kontrak 10 September 1699 ditutup di loji dekat benteng Amsterdam oleh kapitein Paulus de Brievings dan ondercoopman Samuel Hattingh atas nama gubernur Maluku. Pihak kedua disebut “de drie hoofd-hoecums-majoors Soepit, Lonto en Paät“, ketiga hukum mayor kepala, disusul para hukum negeri bawah, negeri atas, dan pedalaman. Dalam daftar penutup yang memuat 19 kepala negeri, Lonto berdiri di urutan kedua, sesudah Soepit dan sebelum Paat. [9]

Isi kontrak itu mengikat Lonto dan negerinya dalam beberapa hal pokok:

  • Pasal 1 memperbarui seluruh kontrak 1679: Kompeni tetap tuan yang sah, dan negeri-negeri wajib menyediakan bahan dan tenaga untuk benteng, menyerahkan padi, dan membantu dengan harta dan darah.
  • Pasal 3 menghapus tocktocken, adat membunuh seorang yang tak bersalah, biasanya budak, sebagai ganti seorang pembunuh. Para kepala negeri wajib menyerahkan pelaku kejahatan kepada Kompeni untuk diadili.
  • Pasal 7 melarang mereka berperang atau berdamai tanpa izin Kompeni.
  • Pasal 8 menetapkan bahwa sengketa berat diputus dalam “algemeene Landvergadering“, rapat umum negeri, dilaksanakan di loji Kompeni dengan kehadiran residen.
  • Pasal 9 menyebut mereka “ware bondgenoten“, sekutu sejati Kompeni.
  • Pasal 10 mengukuhkan semuanya dengan sumpah “op de Alphoerse wyse“, menurut cara orang Alfur. [9]

Jurnal kedua utusan Kompeni memperlihatkan bagaimana tiga hukum mayor kepala negeri-negeri itu bersikap di meja perundingan.

Soepit yang berbicara mewakili mereka. Ia mengatakan sudah lama jijik pada tocktocken, dan bersama “sijne twee medemackers“, kedua rekannya, Lonto dan Paat, ia sepakat melepaskannya.

Para utusan VOC juga menilai bahwa di antara ketiganya, Soepit yang kata-katanya paling berpengaruh, “jets meerder dan aan sijn twee medemackers“, sedikit lebih daripada kedua rekannya. [10]

Lonto dalam kontrak 1699 adalah orang kedua dari tiga orang yang ikut menanggung, ikut bersumpah, tetapi tidak menjadi juru bicara. Lima tahun kemudian, seperti terlihat di bawah, kontrak itu justru menjadi pegangan ketiganya sendiri.

Perkara, anak tebusan, dan padi orang kecil 1697–1698

Pada Rabu 28 Agustus 1697 pagi, dua utusan Kompeni VOC dari Ternate menerima “de twee hoofft hoekums Soepit en lonto” di loji Manado, ditambah Paat muda yang baru diangkat sementara menggantikan ayahnya. [11]

Dalam rapat dua hari kemudian, Lonto menggugat Paat muda. Seorang budak Lonto sudah beranak dua dengan seorang perempuan merdeka yang masih kerabat Paat, tetapi mas kawin “naar ‘s lands wijse“, menurut adat negeri, belum diserahkan.

Majelis memutuskan Paat memegang si ibu dan seorang anak, dan Lonto memegang anak yang lain. Ketiganya harus diperlakukan sebagai orang merdeka dan “nooyt in slavernij“, tidak pernah dijadikan budak. Kedua pihak berterima kasih atas putusan itu. [11]

Dalam rapat yang sama, Kapitein Lonto dari Bantik dicopot karena “onbequaam“, tidak cakap. Ia orang lain, bukan hukum mayor dari Tonsaronson. [11]

Setahun kemudian Lonto muncul lagi dalam perkara seorang anak lain. Pada 27 Juni 1698, dalam rapat umum negeri, seorang anak laki-laki bernama Ponto dinyatakan merdeka. Tebusannya dibayar kepada sersan Henrij de Chiese oleh beberapa kepala negeri lain yaitu hukum Benas dari Tonsea, hukum Balibanko dari Klabat atas, kapitein Soboor, dan Bangegantang dari Klabat bawah. Pembayarannya berupa kain salempuris, kain bafta, dan barang besi, seluruhnya senilai 312 gantang padi. [12]

Pada rapat 24 Oktober 1698, “het Jongetje ponto” diserahkan “in volle vergaderinge aande hoofd hoecum major lonto en paat“, di depan rapat lengkap kepada hukum mayor kepala Lonto dan Paat. Menurut catatan lain dalam berkas yang sama, anak itu diserahkan supaya diantar pulang kepada kerabatnya. Arsip tidak menjelaskan hubungan Ponto dengan Lonto, tetapi anak itu sebelumnya berada di tangan sersan de Chiese. [12]

Surat tanda terima tebusan itu dibuat di loji Manado, “in volle Landraad“, pada hari yang sama. Para pembayar membubuhkan tanda mereka, dan Lonto menjadi saksi bersama Paat, Lolaby, dan Lasso.

Pada hari itu juga Lonto mengajukan permintaan yang jarang terdengar dari seorang kepala negeri. Ia meminta agar semua orang Alfur, “niet alleen de vermogende, maar ook de geringe“, bukan hanya yang mampu tetapi juga yang miskin, boleh menyerahkan padinya kepada Kompeni dan menerima kain sebagai gantinya. Kompeni menjawab bahwa yang hasilnya sedikit harus menggabungkan padinya lebih dulu. [12]

Rapat yang sama menunda satu perkara perbudakan. Lonto dan Paat menyatakan tidak tahu apa-apa tentangnya, dan majelis memutuskan menunggu Soepit, yang tidak hadir dan disebut sebagai orang yang sudah berumur dan mengetahui banyak hal. [12]

Penjamin, pembawa kabar, dan lawan Soepit 1704–1720

Pada 29 Juni 1704, ondercoopman Coenraad Fredrick Hofman dikirim ke Manado. Ketiga hukum mayor kepala, “Soupit, Lonto, en paat“, sedang dituduh berbagai hal, terutama oleh mendiang sersan Henry de Cieze dan sersan Daniel Jan Pinon.

Henry de Cieze yang pada 1698 ditulis de Chiese, adalah sersan yang sama yang enam tahun sebelumnya menerima tebusan si kecil Ponto. Hofman memeriksa perkara itu dan menurut laporan Ternate 20 September 1704, ketiganya dapat membela diri sampai para penuduhnya “schaam rood“, merah karena malu. Pengampunan umum diumumkan. [13]

Dalam rapat yang sama dibicarakan “de destructie van de Tonsawangse dorpen“, penghancuran negeri-negeri Tonsawang. Sebabnya kata laporan itu, tidak bisa diurai dengan jelas. Diputuskan bahwa mereka yang ikut dalam penghancuran itu harus membangun kembali negeri-negeri tersebut seperti keadaan sebelumnya.

Untuk pelaksanaannya, ketiga hukum mayor kepala menyatakan diri sebagai “guarandeurs“, penjamin. [13] Dua belas tahun sesudah turun ke Pasan untuk membela Tonsawang, Lonto kembali berurusan dengan negeri yang sama, kali ini sebagai penjamin di hadapan Kompeni.

Hofman juga membawa pulang surat ketiga hukum mayor kepala bertanggal 19 Agustus 1704 kepada gubernur Ternate. Di situ terlihat bahwa kontrak yang dulu dibuat Kompeni kini menjadi pegangan mereka sendiri.

Mereka berpegang pada “‘t Contract ‘t welk sij met den S.D. heer oudgouverneur en directeur der Molluccos Robbertus Padbrugge in den jare 1679“, kontrak yang mereka buat dengan mendiang gubernur Padtbrugge pada 1679, dan pada janji kapitein Paulus de Brievings atas nama Kompeni pada 1699.

Mereka meminta agar penjahat yang dihukum mati benar-benar dieksekusi, supaya anak-anak mereka bisa belajar darinya, dan agar meriam kembali dipasang di benteng untuk menghalau musuh dan menundukkan “alle onrustige geesten“, semua orang yang suka membuat onar. [13]

Dewan VOC di Ternate menjawab dengan beberapa keputusan. Pelaku kejahatan yang diancam hukuman mati tetap harus diserahkan kepada Kompeni. Tetapi kejahatan kecil, “als steelen, hoererije, en liegen“, seperti mencuri, berzina, dan berbohong, boleh mereka selesaikan “op hunne ‘s lands wijse“, menurut adat negeri mereka.

Keluhan hukum atau bobato lain terhadap ketiganya tidak akan dipercaya begitu saja, karena para utusan sudah melihat sendiri keadaannya. Atas kesaksian baik dari Hofman, Ternate juga setengah bersedia mengabulkan permintaan dua pucuk meriam. [13] Bagi Lonto, kontrak 1679 yang tidak memuat namanya kini menjadi dasar hak yang ia tuntut bersama kedua rekannya.

Pada 1708 Kompeni menyebut Tonsaronson dan Tomohon sebagai negeri “waer in woonagtig zijn de Hooft rigters“, tempat tinggal para hakim kepala. [14] Pada Rabu 16 Juli 1710 Lonto turun ke loji bersama putra Paat.

Ia membawa kabar bahwa para pejabat empat negeri terdepan tak mau lagi menghadiri rapat tentang Tondano, kecuali bila diputuskan untuk menghancurkannya. Lonto sudah mencoba membujuk mereka, tetapi mereka tetap pada pendiriannya. [15]

Tahun-tahun terakhirnya diwarnai perselisihan dengan Soepit. Pada Senin 19 Agustus 1720, Paat dan Lonto datang ke benteng mengadukan “de Grote brutaliteijten en Suvreijniteijt” Soepit, kekasaran besar dan sikapnya yang sewenang-wenang. Pengaduan itu terutama menyangkut Soepit yang menghasut rakyatnya di Tombariri melawan rakyat Lonto. Pangkalnya kematian seseorang yakni kerabat orang yang meninggal itu tinggal di Tonsaronsa dan termasuk rakyat Lonto. [16]

Dalam laporan residen, Lonto digambarkan sebagai pihak yang berbeda dari Soepit “den hooftrigter Lonto tot vreede geneijgt is maar Soepit in tegendeel“, hakim kepala Lonto condong pada damai, sedangkan Soepit sebaliknya. [16]

Paat sakit pada masa itu, dan Lonto yang menjadi perantara ke benteng. Pada tahun yang sama, Paat dan Lonto bersama-sama memilih para rigters baru untuk Tondano. [17]

Beberapa minggu kemudian Paat wafat. Dalam surat 10 Juli 1721, Ternate menyetujui pengeluaran residen untuk pemakamannya: 21 pon mesiu dan 30 kan arak, diberikan kepada “hooft rigters of landregenten“, para hakim kepala yang tersisa, Soepit dan Lonto. [18]

Wafat dan kenangan

Sesudah Paat tiada, arsip 1722 menyebut “de 2: hoeccum majors soepit Lonto“, kedua hukum mayor Soepit dan Lonto. Sebuah surat dari para kepala tahun itu masih ditandai “het merk van mij Hoekum Maijoor supit, Lonto, Moenincka“. [19] Itulah jejak terakhir Lonto yang masih hidup.

Surat Ternate 28 Juni 1723 sudah menulis “alsoo Lonto, en Paat overleden is“, karena Lonto dan Paat sudah wafat, sehingga Soepit kini dipandang sebagai yang terutama. [20]

Lonto wafat antara 1722 dan pertengahan 1723. Tanggal pastinya belum ditemukan dan tidak ada catatan tentang upacara pemakamannya, berbeda dengan Paat.

Soepit wafat 20 Desember 1724. Surat Ternate 12 Juni 1725 mencatat bahwa dengan kematiannya “uijtgestorven sijnde drie hooftrigters Paat, Lonto, en Soepit“, ketiga hakim kepala sudah tiada. Sejak itu setiap negeri Manado diperintah oleh kepala negerinya sendiri. Kompeni tidak mengangkat penggantinya. [21]

Hampir tiga puluh tahun kemudian, nama Lonto muncul sekali lagi, kali ini dari mulut orang Mongondow. Dalam surat Melayu para pembesar Mongondow kepada residen Gerrard de Goede di Manado, yang diterima di Ternate pada 22 Oktober 1752, mereka menceritakan peristiwa beberapa tahun sebelumnya.

Waktu itu mereka sedang menebang kayu untuk membangun gereja batu dan rumah seorang guru di Bolaang, tetapi pekerjaan itu terhalang karena orang Alfur berbondong-bondong lari ke negeri mereka:

“‘t welke te vooren onder de Regeering van de hoekums Soupie Lonto en paat niet is geschied, maar Sedert als de Comp: Tololie als hoekum major heeft aangesteld so Zijn Sij door Zyne quade regeering op Monado alle arm en bolorig geworden.”

Artinya: hal itu tak pernah terjadi pada masa pemerintahan hukum Soepit, Lonto, dan Paat, tetapi sejak Kompeni mengangkat Tololie sebagai hukum mayor, mereka semua jatuh miskin dan melarat karena pemerintahannya yang buruk di Manado. Para pelarian itu kemudian mengatakan kepada komandan Amurang yang bernama Willem Samuel, bahwa hukum Tololie telah merampas harta mereka, dan bahwa karena perlakuannya mereka lari untuk kedua kalinya. [22]

Perlu diingat, keluhan ini ditulis untuk kepentingan Mongondow, jadi tidak bisa dibaca sebagai penilaian yang netral. Tetapi ia menunjukkan bagaimana tiga hukum mayor kepala dikenang sesudah mereka tiada. Lonto, yang dalam arsip Kompeni jarang berbicara paling keras, tercatat sebagai orang yang membela padi orang miskin, condong pada kedamaian dan menjadi bagian dari masa yang kemudian dirindukan.

Akhir kata

Lonto mungkin telah lama hilang dari ingatan banyak orang, tetapi namanya tetap hidup dalam lembaran catatan VOC. Dari Tonsaronson, ia meninggalkan jejak tentang kepemimpinan, keadilan, dan diplomasi Minahasa pada masa ketika Kompeni mulai menancapkan pengaruhnya.

Sejarah tidak selalu mengabadikan mereka yang paling lantang bersuara, tetapi arsip telah memberi tempat bagi Lonto untuk dikenang.

Catatan kaki

Untuk membaca/mengunduh data selengkapnya, silakan masuk ke akun komunitas Anda. Jika belum ada silakan register.

  • Penulis: Alfa Leo

Rekomendasi

  • Paat dari Tomon, sosok hukum mayor yang mewariskan jejak kekuasaan dua generasi pada masa Kompeni VOC 1680–1720. (ilustrasi)

    Akhir Sebuah Jabatan: Kematian Paat dan Runtuhnya Tiga Hakim Kepala

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Selama empat puluh tahun negeri Tomon dipimpin oleh dua orang bernama Paat, seorang ayah dan seorang anak. Sang ayah naik dari kapitan menjadi hukum mayor dan wafat sebelum akhir Agustus 1697. Anaknya, Rontom Paat, menggantikannya dan memegang jabatan itu sampai wafat pada tahun 1720. Bersama Soepit dari Tombariri dan Lonto dari Sarongsong, keduanya termasuk “tiga […]

  • Majoor H.W Dotulong bersama pasukan tiba di pelabuhan Semarang 1829 (ilustrasi)

    Ketika Minahasa Mengirim Pasukan ke Perang Jawa

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Pada tahun keempat Perang Jawa, tentara Hindia Belanda kekurangan orang. Perekrutan serdadu di pulau-pulau luar Jawa yang diatur lewat dokumen Resolutie 13 Februari 1827 hasilnya mengecewakan.¹ Satu-satunya kabar baik datang dari Maluku. Sultan Ternate dan Sultan Tidore bersedia mengirim orang ke Jawa, tetapi hanya sebagai pasukan bantu (hulptroepen), bukan sebagai serdadu tetap. Jenderal De Kock menyambut […]

  • Benarkah Marga Minahasa Berasal dari Nama Leluhur?

    Benarkah Marga Minahasa Berasal dari Nama Leluhur?

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Nama seperti Lasut, Lolong, Kaligis, Supit, Paat, dan Rondonuwu sekarang dikenal sebagai marga orang Minahasa. Namun, jika ditelusuri melalui arsip abad ke-17 dan ke-18, muncul persoalan menarik: apakah nama-nama itu sejak awal memang merupakan marga, atau justru nama diri yang kemudian diwariskan sebagai nama keluarga? Sejumlah catatan kolonial menunjukkan bahwa nama-nama tersebut pada mulanya tidak […]

  • Kyai Modjo dan rombongan tiba di pelabuhan Manado tahun 1830 (Ilustrasi)

    Diplomasi Opo’ Tombokan: Saat Tanah Adat Mengalahkan Ambisi Kolonial

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Kebijakan pengasingan internering yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda setelah perang Jawa kerap dipahami semata sebagai strategi mematahkan perlawanan. Namun di Minahasa, kebijakan itu justru melahirkan sebuah babak sejarah yang berbeda: pertemuan antara eksil politik, kekuatan adat, dan kemampuan beradaptasi yang menghasilkan komunitas baru, Jawa Tondano. Pada pertengahan 1830, seorang tokoh sentral perlawanan Jawa, tiba di […]

  • Gubernur Pieter Rooselaar diatas benteng Amsterdam (ilustrasi)

    Bencana Alam dan Rekayasa Infrastruktur: Manado dalam Catatan Gubernur Pieter Rooselaar

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Di balik dinamika politik dan diplomasi panjang yang mewarnai lahirnya kesepakatan kolonial pada akhir abad ke-17, wilayah pesisir utara Sulawesi justru menghadapi ancaman lain yang tak kalah dahsyat: bencana alam. Catatan penting mengenai fase ini terekam dalam naskah Geschiedenis van de Minahassa tot 1829 melalui laporan Gubernur Pieter Rooselaar. Berbeda dengan laporan-laporan sebelumnya yang didominasi […]

  • Tradisi musyawarah para pemimpin Minahasa turun-temurun (ilustrasi)

    Minahasa: Bangsa yang Diciptakan Sejarah, Bukan Dilahirkan

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Di ruang-ruang diskusi sejarah, pertanyaan ini belum benar-benar usai, apakah Minahasa layak disebut sebagai sebuah bangsa? Di atas kertas linguistik, jawabannya tampak goyah. Tidak ada satu bahasa tunggal yang mempersatukan seluruh komunitasnya. Tombulu, Tonsea, Tontemboan, hingga Tonsawang, berdiri sebagai dunia yang berbeda, bahkan kerap tidak saling dipahami. Namun sejarah jarang tunduk pada peta bahasa. Para […]

expand_less