Kontrak yang Diingkari: Manado dan Runtuhnya Perjanjian 1699

Kontrak Minahasa–Manado ditutup pada 10 September 1699 di loji Kompeni di sisi benteng Amsterdam lalu disumpahkan menurut cara Alfur dan dibubuhi sembilan belas tanda kepala negeri di bawah naskah Melayunya.

Sebelas tahun kemudian, jabatan yang membubuhkan tanda-tanda itu dibiarkan punah. Rangkaian ini di antaranya terekam pada paruh kedua bab VII Godée Molsbergen, Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, hlm. 94–104, hampir seluruhnya dari surat-surat Batavia ke Belanda (Afgaande Patriase Brieven), resolusi Hooge Regeering, memori serah-terima gubernur, dan Moluksche Historiaelen.[^1]

Yang tersusun dari situ bukan kisah pelaksanaan sebuah perjanjian, melainkan kisah perjanjian yang tidak pernah benar-benar berlaku.

1700: Eksekusi Harus Di Ternate

Akibat pertama kontrak itu langsung menyentuh pasal yang paling keras. Pasal 3 mewajibkan penyerahan setiap pembunuh dan penjahat berat ke tangan Kompeni.

Pada 21 Desember 1700 Hooge Regeering memutuskan bahwa para pembunuh yang melakukan kejahatan berat di Manado harus dieksekusi di Ternate, karena Tuan Negerilah yang harus menghukum penjahat dalam hal ini kompeni.

Orang Minahasa sama sekali tidak melihat kebaikan di dalamnya. Mereka menuntut agar dapat menyaksikan eksekusi itu, supaya rasa keadilan mereka terpenuhi. Godée Molsbergen menambahkan pembacaannya sendiri, di balik tuntutan itu ada kehendak mengikuti adat dan seandainya terpidana diadili di Manado, masih terbuka peluang mencegah eksekusi berlangsung. Dan kontrak baru ini di mata mereka, tidak sebanding dengan perjanjian Padtbrugge 1679 yang baik dan dapat dipahami.[^2]

1702: Kontrak Disangkal, Dengan Alasan Tak Bisa Baca-tulis

Akhir 1702 Hooge Regeering menulis kepada Heeren Zeventien bahwa keadaan di Manado liar sesuai tabiat negeri dan penduduknya dan bahwa penduduk di sana secara resmi menyangkal kontrak tahun 1699 dengan alasan mereka tidak dapat membaca maupun menulis lalu menyerukan sebulat suara hendak melanjutkan adat lama negeri mereka tanpa perubahan apa pun. Pihak Ternate memilih membiarkannya lewat tanpa banyak diperhatikan, supaya orang-orang itu tidak makin getir.[^3]

Alasan yang mereka pakai layak dibaca pelan-pelan. Kontrak itu memang disahkan dengan tanda, bukan tanda tangan dan melalui tiga lapis bahasa — Belanda, Melayu, Alfur — dengan seorang juru bahasa yang menandatangani terjemahannya secara terpisah. Ketidakmampuan membaca bukan dalih yang dikarang belakangan, namun itu keadaan yang tercermin pada bentuk fisik dokumennya sendiri.

Kompeni menahan diri. Resolusi 27 Desember 1702 menetapkan bahwa bila ketenangan pulih, jumlah serdadu di Manado tidak boleh melebihi yang ditetapkan misif (surat resmi) 28 Januari 1696. Ke Ternate diperintahkan agar di masa depan penduduk Manado lebih sedikit dikekang dan agar benteng kecil di sana diperbaiki karena usianya, sebab beban Kompeni tidak lebih dari besi dan upah harian.[^4]

1703: Tembok Batu Menggantikan Pagar

Di Manado kebetulan ada seorang komandan yang gemar membangun dan tampaknya dapat bergaul baik dengan penduduk. Namanya Sersan Komandan Henry de Chiese, salah seorang dari dua saksi yang menandatangani kontrak 1699. Dia mengabulkan permintaan penduduk untuk dibebaskan dari beban pagar (omheining), dengan cara mengelilingi benteng memakai tembok batu setebal tiga setengah kaki.

Batavia menyambutnya dengan senang, penyelesaiannya tidak lebih mahal daripada ongkos seorang tukang batu dan seorang pekerja upahan pribumi dan dikerjakan tanpa kejengkelan penduduk. Sekalian pula atap adap diganti atap genting dan benteng dilengkapi kembali enam pucuk meriam.

Pekerjaan itu disetujui agar penduduk makin terikat pada Kompeni, dengan satu syarat: permintaannya harus benar-benar datang dari para hukum dan bukan dorongan Sersan de Chieze sendiri, yang dalam hal itu justru pantas ditegur.[^5]

Butir ini penting untuk membaca daftar kewajiban 1699. Dua kelompok negeri di sana dibebani mengerahkan pekerja untuk pagger benteng dan pagger loji. Kewajiban itu hilang hanya sekitar empat tahun kemudian dan permintaan penghapusannya datang dari bawah, bukan dari Batavia.

1704: Kompeni Mengalah Soal Pidana

Dua tahun setelah kontrak disangkal, Hooge Regeering mundur pada pokok Pasal 3. Diakui bahwa orang Alfur Manado yang dijatuhi hukuman mati di Ternate boleh dikembalikan dan menerima hukumannya di negerinya sendiri sebagai peringatan bagi yang lain. Diakui pula bahwa selama tidak ada pegawai atau kawula Kompeni yang dirugikan, para hukum atau hakim pribumi dibiarkan menjalankan cara peradilan mereka sendiri, setelah lebih dulu memberitahu Sersan Komandan.

Alasannya dinyatakan terbuka dalam surat itu, pengalaman bertahun-tahun sudah menunjukkan bahwa mengubah adat mereka dengan cara paksa adalah mustahil bagi Kompeni dan tidak ada keuntungan maupun keharusan di dalamnya.[^6]

Godée Molsbergen menyimpulkan babnya dengan kalimat yang kering, “tidak mudah menjadi pegawai Kompeni.”

Bolaang Menuntut Manado, 1704 Dan 1711

Bolaang-Mongondow tetap tetangga yang merepotkan. Raja baru, Jacobus Manoppo yang adalah putra Loloda Maccoago dan seorang Kristen menuntut kembali tanah Manado dengan alasan daerah itu dahulu selalu berada di bawah ayahnya.

Permintaan tahun 1704 ditolak mentah-mentah dengan penjelasan bahwa raja Ternate memiliki hak yang lebih tua dan karenanya lebih besar. Ketika ia mendesak lagi dengan keras pada 1711, ia justru dipanggil ke Ternate untuk dimarahi atas tuntutan yang dianggap lancang.[^7]

Batas antara kedua wilayah dinyatakan pada 1708 dengan menunjuk perjanjian 1694, orang Bolaang tidak boleh melewati tanjung Poigar tempat distrik Bolaang berakhir, sesuai onderling contract dengan para kepala Manado tanggal 21 September 1694 di hadapan Sekretaris Pieter Alsteijn dan panji David Haak.

Larangan itu berulang kali dilanggar, onderkoopman Hendrik van der Burgh pernah berpapasan dengan sepuluh orang Bolaang beserta dua perahu besar di teluk itu dan menyuruh mereka pergi seketika.

Residen Bartran Bichon melaporkan pada 4 Juli 1708 bahwa raja kecil itu bahkan membantu para pengungsi Minahasa dengan bantuan dan bahan makanan. Sesuatu yang tulis laporan itu, patut dicurigai sebagai upaya menangguk di air keruh.[^8]

Godée juga memuat daftar negeri Bolaang beserta Mongondow yang diketahui Kompeni waktu itu: Lolajang, Pojowa, Mouhanaij, Motobooij, Koepandakan, Kottoebangon, Mojang, Doemogo, Gogagomman, Pinoba, Kansil, Tabang, Oewanga, Patssij, dan Otam — lima belas negeri, disebut padat penduduk dan subur, dan wilayahnya terbentang sampai ke seluruh pedalaman Manado.[^9]

Manado Pada 1706: Potret Rooselaar

Landvoogd Maluku Pieter Rooselaar, yang memerintah 1700–1706, meninggalkan sebuah uraian tentang wilayah pemerintahannya, ditulis di Kasteel Orange, Ternate, 11 Juni 1706. Di dalamnya Manado memperoleh potret yang jarang setajam ini untuk masa sebelum 1800.[^10]

Ia menyebut ketiga hukum kepala satu per satu beserta walak mereka yaitu Soupit dari Tombariri, Lonto dari Tonsea atau Tonsaronson, dan Paät dari Tomohon — satu-satunya keterangan sezaman yang mengaitkan ketiga nama itu dengan negeri asal.

Selebihnya, mereka dan sebagian besar penduduk masih menganut agama leluhur. Jumlah orang Kristen 567 jiwa, tinggal di dekat redout dan terbagi dalam dua negeri kecil, Negeri Kristen Lama dan Negeri Kristen Baru, yang belakangan disebut sebagai Manado dalam arti sebenarnya.

Orang Kristen itu punya hukum atau kepala sendiri, seorang guru sekolah pribumi dan seorang guru keliling yang mengurus ibadah dan mengajar anak-anak. Tanahnya sangat subur: padi, kacang hijau (cadjang), kacang-kacangan, dan jagung (miloe atau “gandum Turki”), serta ternak terutama babi. Karena itu, tulis Rooselaar, comptoir dan distrik ini dapat dan harus dipandang sebagai lumbung pangan Ternate.

Tentang Bolaang-Mongondow ia mencatat bahwa raja Jacobus Manoppo beragama Kristen dan bahwa pendeta Arnoldus Brants pada visitasi 1705 menghitung 152 orang Kristen di sana, sehingga seorang guru sekolah pribumi ditempatkan pula di situ.[^11]

Dua bencana melengkapi gambaran itu yaitu pada tahun 1707 empat puluh rumah besar di Tondano runtuh oleh gempa berat dan seluruh padi rusak oleh hujan deras. Pada tahun 1712 hujan terus-menerus menyebabkan banjir dari pegunungan yang menghanyutkan pagar dan rumah di Negeri Lama maupun Negeri Baru. Penanganannya berupa saluran pembuang sepanjang 252 roede 12 kaki, selebar dan sedalam delapan kaki, digali dalam dua puluh enam hari dan dialirkan ke laut di Falla djawa, dikerjakan gubernur bersama para warga dan mandor tanpa biaya Kompeni.[^12]

1707–1710: Perang, Dan Pengungsian Ke Amurang

Dari memori serah-terima Gubernur Jacob Claesz. kepada David van Petersom, 14 Juli 1710, terbaca prinsip yang masih dipegang Kompeni: penduduk Minahasa “bukan orang taklukan dan tidak dihitung sebagai kawula, melainkan berdiri dalam ikatan tetap dengan Kompeni”, bahkan sejak kontrak dengan mantan Gubernur Robbertus Padtbrugge tahun 1679.[^13]

Ketenangan itu tidak lama. Tak lama setelah pergantian Sersan Cornelis van Werken oleh ondercoopman Bartram Bichon pada 1707, sebuah kerusuhan umum tumbuh dari sebab kecil dan berkembang menjadi permusuhan yang tak terpulihkan.

Yang dianggap memberontak adalah negeri Tondano, diperkuat Cacas dan Rambocco, melawan tiga negeri Alfur di bawah; Tonkienboet atas dan bawah ikut getir karena pembunuhan seorang dari negeri Cacas.

Sekitar tiga puluh orang dari negeri-negeri bawah dibunuh tanpa memperoleh pemulihan apa pun. Sebagian dari mereka lalu memutuskan meninggalkan negeri mereka dan menetap di teluk Amurang dan mereka benar-benar melakukannya.

Komisaris tahun 1708, Kapten militer Jacob Cloek dan fiscaal Gijsbert van der Woerd, berhasil memperoleh sumpah para kepala pengungsi untuk kembali tetapi orang kebanyakan tidak mau mengikatkan diri pada sumpah pemimpin mereka. Upaya terakhir Sekretaris van der Burgh dengan pantjallang Nova Guinea pada 23 April, lalu galiot de Hamer setelah keputusan Dewan 14 September 1709, sama-sama berakhir gagal.[^14]

Perdamaian sempat coba dirundingkan. Para kepala Clabbat boven dan Tonsea menawarkan datang sendiri ke loji Kompeni pada malam hari, dengan usul memberi ganti penuh atas pembunuhan empat orang Taroenesen dan enam Baaijtjes — mula-mula dengan sejumlah budak, yang kemudian dapat ditukar dengan para pembunuh yang sebenarnya bila ada jaminan perkaranya selesai.[^15]

Peradilan Yang Menjadi Beban

Salah satu sebab keruntuhannya ada pada wewenang yang justru diberikan kontrak 1699 kepada para kepala. Pasal 8 menempatkan perkara berat pada Landvergadering di loji. Perkara sipil tetap di tangan hoofdrigters. Menurut catatan yang dikutip Godée, mereka boleh menyelesaikan semua kejahatan sipil dengan sepengetahuan residen seperti perzinaan, pencurian, atau persundalan. Sementara hak hukuman mati tetap pada Kompeni.

Wewenang itu dijalankan “dengan kekuasaan yang berdaulat”. Dua contoh dicatat onderkoopman Hendrik van der Burgh: seorang hukum didenda senilai seorang budak oleh hoofdrigter Soupit, karena air untuk mencuci kakinya tidak cukup cepat dibawakan oleh seorang lain, yang anak kecilnya mematahkan sepotong pipa tembakau Kopral Hans Hoffman, didenda kain senilai lebih dari empat puluh rijksdaalder — padahal si kopral sendiri tidak menuntut apa pun dan sepenuhnya memaafkan anak itu.

Dengan cara-cara semacam itu, tulis laporan tersebut, orang-orang diperas sampai ke tulang dan dari situ mengalir kebencian yang hanya tertahan oleh segan pada Kompeni.[^16]

Pada 1706 para hoofdrigter menyatakan perbaikan keadaan sebagai hal yang mustahil di hadapan komisaris Kompeni.

Setahun kemudian pendeta Wilhelmus van Weelij, pada visitasi gereja dan sekolahnya, masih menjumpai kelesuan lama dalam urusan agama di sana.[^17]

18 Desember 1710: Jabatan Dibiarkan Punah

Godée Molsbergen menutup babnya dengan resolusi Hooge Regeering tanggal 18 Desember 1710: mengingat kecilnya harapan penyelesaian kekacauan Manado, jabatan para hoecum dicabut secara halus dan untuk mencegah keributan, kehormatan lahiriahnya bila perlu dibiarkan melekat seumur hidup — ad vitam.

Moluksche Historiaelen merumuskannya lebih tajam bahwa pemerintahan yang tak tertanggungkan dari empat hoofdhoekum atau rigter telah membuat banyak orang Alfur Manado menyingkir ke teluk Amurang tanpa dapat dibujuk kembali. Karena itu diputuskan membiarkan jabatan itu punah dan membiarkan para pengungsi tetap tinggal di Amurang, sebab di sana pun mereka dapat menyerahkan hasil bumi kepada Kompeni sebagaimana di Manado.[^18]

Kalimat terakhir itu telanjang bahwa yang menentukan bukan kembalinya rakyat, melainkan tetap masuknya hasil bumi.

Godée menutupnya dengan satu kalimat: sulit bagi Kompeni memberi orang Minahasa kehidupan yang tenang dan tertib.

Catatan kaki