Pilihan Pembaca
light_mode
Topik Menarik
Beranda » Sejarah » Otonomi Gemeente Manado pada Masa Hindia Belanda

Otonomi Gemeente Manado pada Masa Hindia Belanda

  • calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pada awal abad ke-20 sudah ada bentuk otonomi pemerintahan daerah di Hindia Belanda, tetapi kewenangannya terbatas dan tetap berada di bawah pemerintah kolonial. Istilah otonomi daerah di sini merujuk pada kewenangan kotapraja untuk mengurus sejumlah keperluan setempat dan mengelola anggarannya sendiri. Cakupannya berbeda dari otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sekarang. Di Manado, kewenangan tersebut dapat ditelusuri melalui anggaran kotapraja dan keputusan gemeenteraad atau dewan kota. [1][3][5]

Pada 1919, anggaran pertama Gemeente Manado berjumlah ƒ57.201. Di dalamnya tercantum biaya penerangan jalan, pengelolaan pasar, hingga pemeriksaan ternak dan daging. Dalam laporan serah terima bertanggal 16 Juni 1933, Wali Kota F.H. van de Wetering menyandingkan anggaran pertama itu dengan anggaran tahun terakhir yang ia laporkan. Ia juga mencatat perkara yang masih menunggu keputusan dewan, termasuk rencana pembangunan balai kota. [1][2]

Dari dana kota menuju kotapraja, 1915–1919

Dalam buku Menangkap Peluang di Tanah Wenang, Rita Krisdiana dan rekan-rekannya mencatat bahwa pada 1915 Residen Manado W.F.J. Kroon mulai menjajaki penerapan desentralisasi di Manado dan kampung-kampung sekitarnya. Setahun kemudian, residen membentuk gemeentefonds, yang dalam buku itu disebut Dana Haminte. Pengelolanya mencakup pegawai Belanda dan pribumi, tokoh masyarakat, serta pemimpin atau pemilik perusahaan swasta di Manado. Salah satu tugas mereka ialah mencari sumber dana dari kegiatan ekonomi yang sudah berkembang di kota. [3]

Van de Wetering menyebut keputusan Residen Manado tanggal 23 Desember 1916 Nomor 402 sebagai dasar pengaturan pengelolaan dan administrasi dana tersebut. Menurut Krisdiana dan rekan-rekannya, keberadaan gemeentefonds menjadi pertimbangan pemerintah pusat ketika menyetujui pembentukan kotapraja. Mereka merujuk keputusan gubernur jenderal Nomor 32 tanggal 30 April 1919 dan Staatsblad 1919 Nomor 205. Manado memperoleh status gemeente pada 1 Juli 1919. Sejak itu, menurut Van de Wetering, perundang-undangan desentralisasi 1903 berlaku bagi Manado sebagai daerah yang memiliki keuangan sendiri. [1][3]

Apa yang dibiayai anggaran pertama?

Anggaran tahun dinas 1919 ditetapkan melalui ordonansi berdasarkan Pasal 18 Decentralisatiebesluit yang telah diubah. Dalam bab pembuka De Gemeente Manado, Van de Wetering mencatat jumlah anggaran itu sebesar ƒ57.201. Dari sisi penerimaan, pemerintah kolonial menyediakan ƒ34.360, atau sekitar 60 persen dari seluruh anggaran. Kota juga menganggarkan penerimaan ƒ9.500 dari pasar, ƒ6.600 dari sewa gedung bioskop, dan ƒ1.325 dari usaha pemotongan hewan. Sewa lapangan tenis tercantum sebesar ƒ150. [1]

Pada sisi pengeluaran, pekerjaan umum memperoleh alokasi ƒ34.835. Untuk penerangan jalan, anggarannya mencapai ƒ8.058, sedangkan penyiraman dan pembersihan mendapat ƒ1.220. Ada pula pos tersendiri untuk pemadam kebakaran sebesar ƒ440, pemakaman ƒ420, serta pemeriksaan ternak dan daging ƒ415. Pasar muncul pada kedua sisi pembukuan kota. Selain memperkirakan penerimaan dari pasar, kotapraja menyediakan ƒ3.664 untuk pengelolaannya. Seluruh angka tersebut disajikan Van de Wetering dalam tabel anggaran tahun dinas pertama. [1]

Krisdiana dan rekan-rekannya merinci pekerjaan yang menjadi urusan Verkeer en Waterstaat, dinas pekerjaan umum di Manado. Petugasnya menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan, saluran air, serta pemasangan pipa air minum kepada pelanggan. Lingkup kerjanya juga mencakup gedung pemerintah, rumah dinas, tempat pertemuan, lapangan olahraga, dan perbaikan kampung. Di luar pekerjaan yang ditangani dinas, badan ini memberi rekomendasi kepada pihak swasta. Buku tersebut menyebut perusahaan Lie Boen Yat & Co. dalam pembangunan kawasan hunian di pesisir Sario. [3]

Keputusan dewan mengenai penduduk dan bangunan, 1920–1924

Sejak 1920, kantor Dewan Kota Manado menempati sebuah rumah pribadi kecil di Rodaweg. Salah satu keputusan dewan yang dicatat Van de Wetering menyangkut warga yang datang menetap atau berpindah tempat tinggal. Pada September 1924, dewan menunjuk sekretaris kotapraja sebagai pejabat yang berwenang menerima pemberitahuan mengenai kedua hal itu. Van de Wetering mencantumkan keputusan tersebut dalam bagian laporannya yang membahas penduduk dan penyelenggaraan daftar penduduk kota. [2][4]

Pada 13 Desember 1924, Dewan Kotapraja Manado memberikan persetujuan mengenai peraturan rumah tinggal dan bangunan di Manado. Arsip Nasional Republik Indonesia memuat dokumennya dalam Citra Kota Manado dalam Arsip, halaman 134. Keterangan pada halaman itu menyebut lembaga yang memberikan persetujuan, pokok yang diatur, dan tanggal keputusan. Dokumen tersebut berasal dari koleksi Binnenland Bestuur Nomor 2288 dan dapat ditelusuri pula melalui entri 85 dalam daftar arsip buku itu. [5]

Perbaikan kampung dan perbedaan catatan subsidi, 1925–1931

Dalam Under Construction, Freek Colombijn mencatat bahwa selama 1925–1929 Manado mengeluarkan ƒ80.000 dari anggaran kotapraja untuk perbaikan kampung. Angka tersebut merupakan belanja selama lima tahun. Di tengah periode itu, pada 1927, kantor pemerintah kota berpindah dari rumah di Rodaweg. Menurut Van de Wetering, lantai atas deretan pertokoan milik perusahaan Liem Oei Tiong kemudian digunakan sebagai kantor kotapraja. Di tempat itulah pemerintah kota berkantor sebelum dewan membahas pembangunan gedungnya sendiri. [2][6]

Pada 1929, peraturan daftar penduduk untuk warga Eropa diumumkan melalui Javasche Courant. Pada Juli 1930, peraturan itu diperluas kepada penduduk Tionghoa dan warga lain yang masuk dalam golongan Timur Asing menurut klasifikasi pemerintah kolonial, sepanjang mereka belum dipersamakan secara hukum dengan warga Eropa. [4]

Pembiayaan kampung juga menjadi pokok korespondensi antara Manado dan pemerintah pusat. Dalam catatan kaki 26, Colombijn merujuk surat Wali Kota Manado kepada gubernur jenderal tanggal 7 Agustus 1929, surat penasihat desentralisasi kepada wali kota tanggal 22 Desember 1930, serta petikan keputusan gubernur jenderal tanggal 26 Juni 1931. Ketiga dokumen itu dirujuk dalam koleksi Binnenlandsch Bestuur Nomor 1728 di ANRI. Colombijn mencatat subsidi pusat sebesar ƒ17.680 pada 1930 dan ƒ14.500 pada 1931. [6]

Ada perbedaan keterangan mengenai tahun pertama bantuan itu. Dalam uraian utamanya, Colombijn menyebut dana tahun 1930 sebagai subsidi pertama dari pemerintah pusat untuk perbaikan kampung di Manado. Dalam catatan kaki yang menyertai uraian tersebut, ia juga mencantumkan keterangan Rückert, yang pada 1930 menulis bahwa Manado memperoleh subsidi ƒ13.050 pada 1929. Keterangan Rückert di sini berasal dari catatan Colombijn. Colombijn mencatat perbedaan tersebut tanpa menjelaskan hubungan antara dana yang disebut Rückert dan subsidi yang tercantum dalam uraian utamanya. [6]

Rencana balai kota dan anggaran 1933

Pada Desember 1932, atas usul dr. A.B. Andu, dewan membentuk panitia untuk menyusun rencana balai kota. Van de Wetering mengaitkan kebutuhan ruang dengan bertambahnya layanan, antara lain pengelolaan air minum, kas kota, dan bank kotapraja. Panitia mengusulkan lokasi di Julianalaan, di tanah yang saat itu digunakan sekolah dasar Eropa kedua. Rencananya mencakup pengambilalihan tanah sekolah, pembangunan sekolah pengganti di tempat lain, dan pendirian balai kota menurut rancangan arsitek Sittrop. [2]

Biaya keseluruhan diperkirakan ƒ65.000 dan diusulkan untuk dibiayai melalui pinjaman. Rinciannya diajukan kepada dewan pada 27 April 1933. Sampai Van de Wetering menandatangani laporan serah terimanya pada 16 Juni, dewan belum mengambil keputusan. Untuk tahun dinas yang sama, wali kota mencatat anggaran kotapraja sebesar ƒ461.400. Di antaranya terdapat ƒ84.000 untuk penyediaan air minum, ƒ70.730 untuk pekerjaan umum, dan ƒ4.500 untuk pengawasan bangunan dan perumahan. [1][2]

Dalam perbandingan yang menutup uraian tentang anggaran pertama, Van de Wetering kembali menyebut kontribusi pemerintah kolonial terhadap anggaran kota. Menurut catatannya, bagian yang pada 1919 mencapai sekitar 60 persen itu turun menjadi kurang dari 3 persen pada 1932 dan nihil pada 1933. Persentase tersebut merujuk pada kontribusi pemerintah dalam perbandingan anggaran yang dibuat wali kota. Sementara itu, angka subsidi yang ditelusuri Colombijn secara khusus merujuk pada pembiayaan perbaikan kampung pada tahun-tahun sebelumnya. [1][6]

Catatan kaki

[1] Van de Wetering (1933), bab I, § 1, Instelling der Gemeente, termasuk tabel pengeluaran dan penerimaan.
[2] Van de Wetering (1933), bab I, § 8, Gemeentehuis, hlm. 15.
[3] Krisdiana dkk. (2023), bagian Manado sebagai Gemeente, hlm. 64–65.
[4] Van de Wetering (1933), bab II, § 1, Bevolking der Gemeente, hlm. 15–16.
[5] ANRI (2016), hlm. 134, entri 85, Binnenland Bestuur No. 2288.
[6] Colombijn (2010), hlm. 201–202, khususnya catatan kaki 26. Rujukan atas surat-surat dalam Binnenlandsch Bestuur No. 1728 dan tulisan Rückert (1930, hlm. 173) mengikuti Colombijn.

  • Penulis: Engel Yong

Rekomendasi

  • Menguak Ambiguitas Ekonomi Indonesia

    Menguak Ambiguitas Ekonomi Indonesia

    • calendar_month Rabu, 20 Sep 2023
    • visibility 109
    • 0Komentar

    (Sebuah Otokritik Terhadap Konsep Penguatan Ekonomi Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045) Meroketnya ekonomi Indonesia saat ini menjadi narasi populis di berbagai media dan ruang diskusi. Sebuah pencapaian nasional dan global yang wajib di apresiasi dan di dukung oleh setiap komponen bangsa ini. Kita semua memiliki cita-cita bersama agar bangsa ini benar-benar berdaulat secara budaya, ekonomi […]

  • Ilustrasi Taghaloang

    Taghaloang: Laut Luas, Sang Penguasanya, dan Sebuah Nama yang Ditemukan Kembali

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Bagi masyarakat Sangihe dan Talaud di ujung utara Sulawesi, laut bukan pemisah melainkan penghubung. Ia jalan raya, sumber pangan, dan dalam kepercayaan pra-Kristen ruang yang berpenguasa. Nama yang paling sering disebut ketika orang membicarakan hal ini adalah Taghaloang, yang dalam banyak tulisan populer disamakan begitu saja dengan Tagaroa, sepupu jauh Tangaroa di Polinesia. Persoalannya, dua […]

  • Kue Panada (foto ist)

    Jejak Iberia di Tanah Minahasa: Sejarah dan Asal-usul Kue Panada

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Di tengah kekayaan kuliner Sulawesi Utara, Panada menempati posisi yang istimewa. Kue berbentuk lonjong menyerupai pastel ini telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Manado dan Minahasa. Namun di balik rasanya yang gurih dan pedas, Panada menyimpan jejak sejarah panjang tentang perjumpaan bangsa-bangsa di jalur rempah Nusantara. Dari pelabuhan-pelabuhan Iberia hingga pesisir Minahasa, Panada adalah […]

  • Ritual Malua, sumpah damai orang Minahasa dengan melangkahi senjata tiga kali, sebagaimana dicatat Robertus Padtbrugge pada 1679. (Ilustrasi)

    Malua 1679: Cara Orang Minahasa Mengakhiri Perang

    • calendar_month Minggu, 4 Okt 2026
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Pada akhir Desember 1678 Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge tiba di Manado dan tinggal hampir sebulan. Ia datang antara lain untuk mendamaikan para kepala negeri yang berselisih dan menutup kontrak baru dengan mereka.[^1] Selama di sana ia mencatat adat penduduk, termasuk cara mereka memulai perang dan cara mereka menghentikannya. Dari catatan itulah kita mengenal sebuah sumpah […]

  • Beras untuk Membiayai Perlindungan: Beban Minahasa Menghadapi Serangan Perompak

    Beras untuk Membiayai Perlindungan: Beban Minahasa Menghadapi Serangan Perompak

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Tahun 1777, enam kora-kora bersenjata bersama 300 orang pasukan bantuan dikirim ke pesisir Sulawesi untuk menghadapi perompak. Menurut E.C. Godée Molsbergen dalam Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, pengiriman itu dijelaskan dalam memori Gubernur Paulus Jacob Valckenaer bertanggal 20 Agustus 1778. Valckenaer menyebut perlunya melindungi Manado dari serangan tanpa mendatangkan sejumlah besar tentara Eropa. Usulnya […]

  • gunung tampusu

    Gunung Tampusu, Pesona Alam Tersembunyi di Minahasa

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • visibility 620
    • 0Komentar

    Gunung Tampusu: Pesona Alam Tersembunyi di Minahasa   Gunung Tampusu merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terus mencuri perhatian para pecinta alam di Sulawesi Utara. Terletak di wilayah Minahasa, gunung ini menyimpan potensi keindahan yang belum sepenuhnya dikenal luas oleh wisatawan. Dengan ketinggian sekitar 750 meter di atas permukaan laut, Gunung Tampusu menawarkan suasana […]

expand_less