10 September 1699: Kontrak Lanjutan VOC yang Memperketat Kendali atas Minahasa
- calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
- visibility 124
- comment 0 komentar
- print Cetak

Paulus de Brievings (Ilustrasi Ai)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pada 10 September 1699, di bawah bayang-bayang Benteng Amsterdam di Manado, sebuah peristiwa penting berlangsung yang mengubah wajah politik dan hukum di tanah Minahasa.
Para pemimpin walak berkumpul bukan sekadar untuk pertemuan adat, melainkan untuk membubuhkan cap dan tanda tangan pada sebuah dokumen yang diajukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).
Dokumen yang dikenal sebagai Kontrak 1699 atau Nader Contract (kontrak lanjutan) ini merupakan pembaruan dari perjanjian 1679 pada masa Gubernur Robertus Padtbrugge.
Namun lebih dari sekadar pembaruan, kontrak ini menjadi instrumen hukum yang memperketat kendali Belanda atas kehidupan masyarakat Minahasa, mulai dari yurisdiksi pidana hingga kewajiban logistik benteng.
Para Aktor di Meja Perundingan
Perjanjian ini tidak dihadiri langsung Gubernur Maluku Salomon Lesage. Ia diwakili pejabat VOC di Manado:
- Kapten Paulus de Brievings
- Onderkoopman (Pedagang Muda) Samuel Hattingh
Di pihak Minahasa, dokumen mencatat para Hukum Besar (Mayor) :
- Soepit
- Lonto
- Paät
Serta kepala negorij seperti Lolaby, Lasoet, dan Diogo. Kehadiran pemimpin walak utama menegaskan pentingnya legitimasi adat bagi kekuasaan VOC di Minahasa.
Revolusi Hukum: Akhir Tocktocken dan Lahirnya Peradilan VOC
Pasal 3 kontrak 1699 menandai intervensi langsung VOC terhadap hukum adat Minahasa.
Dalam praktik lama berlaku tanggung jawab kolektif: pembunuhan dibalas terhadap siapa saja dari kelompok pelaku. Dalam dokumen VOC praktik ini disebut:
- Tocktocken — membunuh atau memukul balasan
- Huspot cappen — mencincang korban
VOC memaksa penghapusan praktik tersebut dan mengambil alih yurisdiksi pidana: pelaku harus diserahkan hidup-hidup kepada Kompeni untuk diadili menurut hukum Belanda.
Intervensi ini dipertegas Pasal 8 yang memperkenalkan lembaga Landvergadering (Majelis Tanah).
Sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepala desa wajib dibawa ke majelis di loji Kompeni yang dihadiri pejabat VOC. Ini menandai lahirnya peradilan kolonial formal yang menggantikan pengadilan adat murni.
Politik Isolasi: “Teman Kompeni Teman Kami”
Pasal 5–6 kontrak memasukkan Minahasa ke dalam sistem monopoli VOC melalui politik isolasi ketat.
- Larangan bangsa Eropa lain: Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, termasuk Denmark dan Swedia
- Larangan bangsa Asia lain: Makassar, Jawa, Aceh, dan Melayu tanpa izin VOC
Para kepala walak bersumpah: “Teman Kompeni adalah teman kami, musuh Kompeni adalah musuh kami.” Ketentuan ini memutus jaringan dagang bebas Minahasa dengan dunia luar.
Kewajiban Logistik: Beban Nyata Rakyat
Lampiran kontrak memuat pembagian kewajiban rinci setiap walak, menunjukkan transformasi hubungan menjadi sistem kerja paksa (corvée) bagi operasional VOC.
- Tomon & Tomeriry: menyuplai atap rumbia benteng dan gudang
- Tondano & Tonsea: mengirim pekerja membangun pagar benteng
- Langoeban & Clabat: menyediakan bambu untuk kakus (secreethuis) dan rumah sumur
- Manado: menyediakan tukang besi, kurir surat, dan pemeliharaan sekolah
Rincian ini memperlihatkan VOC mengatur logistik kolonial secara detail dengan membebankan tenaga dan sumber daya kepada masyarakat Minahasa.
Kesimpulan: Dari Sekutu Menjadi Bawahan
Kontrak 10 September 1699 kerap tertutup bayang-bayang perjanjian 1679. Namun dokumen inilah yang menjadi petunjuk operasional kolonialisme VOC di Minahasa.
Jika pada 1679 Minahasa masih diposisikan sebagai sekutu dalam aliansi militer, maka pada 1699 kedudukannya bergeser menjadi bawahan hukum kolonial: wajib menyerahkan tenaga, tunduk pada yurisdiksi asing, dan terisolasi dari jaringan dagang luar.
Tanda tangan Soepit, Lonto, dan Paät pada hari itu mengikat Minahasa dalam sistem kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie selama generasi berikutnya.
Sumber: Arsip Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie (Corpus Diplomaticum)
- Penulis: Moderator Malesung

