Sekolah Zending vs Sekolah Pemerintah di Minahasa

Pendidikan di Minahasa pada akhir abad 19 berlangsung melalui dua lingkungan sekolah yang berbeda, yaitu sekolah yang dikelola oleh lembaga zending dan sekolah pemerintah. Dalam catatan A. Bierens de Haan tahun 1892, perbedaan antara keduanya terlihat bukan hanya dari tujuan pendidikan, tetapi juga dari jumlah sekolah, keadaan keuangan, gaji guru, dan minat masyarakat Minahasa terhadap sekolah pemerintah.

Ia mencatat bahwa anak-anak Minahasa pergi ke sekolah pemerintah terutama karena keinginan memperoleh pangkat, yaitu jabatan atau pekerjaan dalam pemerintahan. Menurutnya, dorongan tersebut bukan terutama karena keinginan memperoleh pendidikan umum. Karena itu, terdapat kecenderungan tertentu dalam pilihan sekolah: terutama anak perempuan yang bersekolah di sekolah zending, sedangkan anak laki-laki, setelah terlebih dahulu bersekolah di sekolah zending, kemudian dikirim ke sekolah pemerintah.

Keadaan tersebut membuat sekolah zending memiliki posisi yang berbeda dibandingkan sekolah pemerintah. Ia menyebut bahwa ketika itu terdapat 123 sekolah zending di Minahasa. Sekolah-sekolah tersebut tidak dapat seluruhnya dipelihara dengan dana yang dikumpulkan oleh organisasi zending di negeri Belanda. Ia juga mencatat bahwa masyarakat Minahasa tidak mampu membiayai pendidikan mereka sendiri dalam skala seperti yang dilakukan kelompok masyarakat yang lebih mampu di tempat lain.

Persoalan keuangan itu berpengaruh langsung terhadap kondisi sekolah zending. Dalam laporan yang dikutip oleh Bierens de Haan, Gallois menyatakan bahwa pendidikan di sekolah-sekolah zending masih berada pada tingkat yang rendah. Salah satu sebab yang disebutkan adalah rendahnya gaji para guru, sehingga tuntutan yang tinggi terhadap mereka sulit diberikan.

Keadaan sekolah pemerintah digambarkan berbeda. Menurut laporan W. O. Gallois, pendidikan pemerintah, khususnya jika dilihat dari gaji tenaga pengajarnya, memiliki organisasi yang dianggap terlalu mewah untuk Minahasa. Kepala sekolah pribumi di sekolah pemerintah memperoleh gaji yang bahkan lebih tinggi daripada seorang hoekoem kadoewa atau kepala distrik kedua. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pekerjaan kepala distrik itu lebih berat dan membutuhkan berbagai pengeluaran, termasuk pemeliharaan beberapa ekor kuda.

Perbedaan gaji itu kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perbandingan antara guru sekolah pemerintah dan guru sekolah zending. Gallois menyatakan bahwa gaji guru pemerintah yang tinggi membuat sebagian dari mereka merasa lebih tinggi daripada pegawai pemerintah lain yang bergaji lebih rendah. Menurut laporan tersebut, keadaan itu menimbulkan hubungan yang tidak diinginkan di negorijen dan turut membuat sebagian guru menjalani kehidupan yang dianggap tidak sesuai dengan kedudukan mereka.

Sementara itu, guru sekolah zending menghadapi keadaan yang jauh lebih sederhana. Ia mencatat bahwa sebagian guru bahkan menjalankan beberapa tugas sekaligus. Ada yang selain menjadi guru juga bertugas sebagai pemimpin jemaat, penginjil, dan pengajar katekisasi. Untuk semua tugas tersebut, ada yang hanya menerima ƒ5 sebulan. Di luar tugas sekolah dan gereja, mereka masih harus berusaha menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ia memberikan contoh seorang guru yang ditemuinya. Guru tersebut memiliki seorang istri yang sedang sakit, sementara sawahnya telah habis dimakan tikus. Dalam keadaan demikian, keluarganya tidak mempunyai banyak pilihan selain makan sagu. Catatan ini menunjukkan keadaan kehidupan seorang guru sekolah zending sebagaimana dilihat dan dicatat oleh de Haan pada masa itu.

Beban guru sekolah zending tidak berhenti pada persoalan penghasilan. de Haan menulis bahwa pada waktu itu mereka juga diwajibkan bekerja di jalan. Dengan penghasilan yang kecil, mereka tidak mampu menebus kewajiban tersebut. Pada saat yang sama, bangunan dan perlengkapan sekolah zending yang kekurangan dana sangat berbeda dengan sekolah pemerintah yang dibiayai dengan dana lebih besar.

Perbedaan keadaan sekolah tersebut juga berhubungan dengan posisi guru di mata murid. de Haan menulis bahwa keadaan bangunan dan perlengkapan sekolah zending yang kurang baik dibandingkan sekolah pemerintah turut berpengaruh terhadap penghormatan murid kepada guru dan terhadap ketertiban serta ketenangan selama pelajaran berlangsung.

Dalam persoalan pendidikan, Gallois kemudian mengusulkan perubahan. Ia bersedia memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah zending dengan syarat adanya perbaikan pendidikan. Subsidi itu juga akan digunakan untuk meningkatkan gaji guru, berbeda dari ketentuan yang berlaku sebelumnya. de Haan mencatat bahwa organisasi zending sebenarnya lebih menginginkan perbaikan yang dapat dilakukan melalui sumber dan kemampuannya sendiri, tetapi keadaan keuangan tidak memungkinkan.

Jumlah 123 sekolah zending menjadi penting dalam persoalan tersebut. Menurut de Haan, dana yang dikumpulkan di negeri Belanda tidak cukup untuk mempertahankan seluruh sekolah itu. Karena itu, ia berharap sumbangan dari negeri Belanda yang lebih besar dapat digabungkan dengan subsidi pemerintah sehingga organisasi zending mampu melakukan perubahan yang diperlukan.

Ada pula persoalan mengenai keberadaan sekolah pemerintah di samping sekolah zending. de Haan menulis bahwa ketika pendidikan “netral” menjadi perhatian pemerintah, sekolah-sekolah netral didirikan berdampingan dengan sekolah zending yang sudah ada. Dalam tulisannya, ia menghubungkan persoalan tersebut dengan keadaan pendidikan dan kehidupan keagamaan di Minahasa pada masa itu.

Pada akhirnya, menurut catatan Bierens de Haan, komisaris pemerintah W. O Gallois menginginkan ketidakseimbangan tersebut diakhiri dengan menyerahkan pendidikan dasar biasa kepada organisasi zending. Dengan demikian, perdebatan mengenai sekolah zending dan sekolah pemerintah di Minahasa pada akhir abad ke-19 tidak hanya menyangkut siapa yang mengelola sekolah, tetapi juga menyangkut pembiayaan, gaji guru, kondisi bangunan, serta pilihan masyarakat terhadap jenis pendidikan.

Note:

• Willem Otto Gallois adalah anggota Raad dari Hindia Belanda di Batavia ditunjuk oleh pemerintah sebagai Komisaris Pemerintah untuk melakukan penyelidikan di Minahasa era kebijakan heerendiensten (kerja wajib/kerja paksa)
• negorijen – istilah ini berasal dari negerij / negorij, yang dalam penggunaan kolonial Belanda merujuk pada permukiman atau desa.

Referensi: De Minahasa karya A. Bierens de Haan (1892)