Beras yang Tak Mau Diserahkan: Perlawanan Minahasa pada 1693

Pada 27 Februari sekitar tahun 1693, rombongan pejabat Kompeni Belanda tiba di Manado. Mereka semula hendak melanjutkan perjalanan ke arah lain, tetapi angin timur laut membawa kapal mereka menyusuri pesisir Celebes dan Selat Banka. Manado akhirnya dipilih sebagai tempat persinggahan.

Kedatangan itu bukan sekadar urusan perjalanan.

Di wilayah yang berada di bawah pengaruh Kompeni, perselisihan antarkampung telah berkembang menjadi persoalan yang mengancam ketertiban. Ada pembunuhan, tuntutan balas dendam, perselisihan antarkelompok, serta ketegangan antara kepentingan para kepala kampung dengan pejabat Kompeni.

Dari benteng Manado, rombongan tersebut berusaha melakukan sesuatu yang tidak sederhana yakni mendamaikan masyarakat Minahasa tanpa sepenuhnya menghancurkan tata hukum yang telah mereka kenal selama turun-temurun.

Namun, beberapa bulan kemudian persoalan lain muncul. Kali ini bukan hanya tentang darah dan hukum adat, melainkan tentang sesuatu yang lebih sehari-hari sekaligus lebih menentukan yaitu bagaimana hasil padi yang harus diserahkan kepada Kompeni.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa pada akhir abad ke-17, hubungan Minahasa dan Kompeni tidak hanya dibentuk oleh peperangan dan perjanjian. Ia juga ditentukan oleh tawar-menawar mengenai siapa yang berhak menentukan hukuman, siapa yang harus membayar ganti rugi dan bahkan dalam bentuk apa beras harus diserahkan.

Darah, Perjanjian, Dan Beras

Sesaat setelah tiba di Manado, pejabat Kompeni meminta Harmen Jansz Steijn Kuijler, onderkoopman sekaligus kepala bawahan di Manado (residen) memberikan gambaran mengenai keadaan wilayah tersebut.

Untuk mengumpulkan para kepala kampung, mereka menunjuk Tijmon Lambertsz, seorang constabel (kepala penembak meriam) yang menurut laporan Kompeni dikenal baik oleh para petani kampung-kampung pesisir maupun pegunungan.

Para bobato (pemimpin adat) dari sejumlah negeri kemudian dipanggil ke benteng Manado.

Pertemuan yang semula diharapkan dapat segera digelar ternyata tertunda. Sebagian kepala kampung masih berada di Toumon dan menurut laporan yang diterima Kompeni, mereka sedang menunggu kedatangan kepala-kepala kampung lain.

Di balik penundaan itu terdapat persoalan yang lebih kecil tetapi dianggap penting oleh masyarakat setempat, beberapa orang yang datang telah terlebih dahulu hendak menyelesaikan suatu penghinaan melalui mekanisme adat.

Bagi pejabat Kompeni, persoalan semacam itu mudah berkembang menjadi perkara besar.

Mereka mencatat bahwa masyarakat setempat mempunyai kecenderungan membawa persoalan kecil menjadi pertikaian yang lebih luas. Karena itu, mereka memilih membiarkan sebagian perkara diselesaikan terlebih dahulu secara lokal, selama para pihak merasa telah memperoleh kepuasan.

Pada 10 Maret, para bobato akhirnya berkumpul.

Salah satu persoalan yang dibicarakan berkaitan dengan pembunuhan beberapa orang di sekitar perairan Tondano sekitar tiga tahun sebelumnya. Tidak seorang pun mengetahui dengan pasti siapa pembunuhnya. Namun karena jenazah ditemukan di wilayah Tondano, menurut hukum setempat, orang-orang Tondano dianggap bertanggung jawab.

Di sinilah hukum adat berhadapan langsung dengan cara berpikir hukum Kompeni.

Bagi masyarakat setempat, keberadaan korban di suatu wilayah dapat menjadi dasar tanggung jawab. Bagi pejabat kolonial, persoalan itu membutuhkan pertimbangan lain, terutama ketika hukuman tersebut berpotensi menghasilkan rangkaian pembalasan baru.

Perkara Timani

Perselisihan lain yang lebih rumit menyangkut orang-orang Timani. Menurut laporan Kompeni, kelompok ini sebelumnya tinggal di daratan ketika wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan orang Kastilia. Untuk menghindari tekanan, mereka kemudian berpindah dan menetap bersama orang Tondano. Mereka hidup di sana dalam waktu lama dan bahkan telah terikat melalui perkawinan. Orang Timani, pada masa orang Kastila menguasai tanah-tanah itu, tinggal op het vaste landt (di daratan). Untuk lolos dari penindasan Spanyol mereka menyingkir dari sana dan pindah bermukim bersama orang Tondano, dan sampai hari itu hidup tenang di bawah pemerintahan mereka sendiri.

Ketegangan kemudian muncul antara kelompok Timani dan Tondano.

Seorang hoecum atau pemimpin lokal dari pihak Timani berusaha mendorong kelompoknya meninggalkan wilayah Tondano dan kembali ke tempat asal mereka. Persoalan itu kemudian melibatkan beberapa pemimpin lain, termasuk Soepit dan Paat, serta Steijn Kuijler.

Berbagai kabar dan perkataan yang dianggap buruk memperbesar rasa curiga.

Steijn Kuijler akhirnya menyadari bahwa dirinya telah terlalu terburu-buru dalam menangani perkara tersebut. Setelah dilakukan pembicaraan secara sipil, persoalan itu berhasil diredakan. Orang-orang Timani bersedia tetap tinggal di antara masyarakat Tondano.

Perkara itu menjadi contoh penting tentang bagaimana Kompeni bekerja di lapangan. Mereka tidak selalu mampu memaksakan penyelesaian dengan kekuasaan. Dalam banyak perkara, mereka justru harus memahami hubungan perkawinan, permukiman, kewibawaan para pemimpin lokal dan hukum adat.

Tetapi masalah yang lebih besar segera muncul. Lima orang Tonsea dibunuh.

Pembunuhan itu dilakukan oleh sejumlah orang dari Magondo. Setelah membunuh, mereka mundur melalui wilayah Poenesackan menuju Magondo.

Orang-orang Tonsea kemudian mengejar mereka. Namun dalam pengejaran itu, Letnan Campor justru menemukan beberapa penduduk Poenesackan dan membunuh mereka, meskipun mereka bukan pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan sebelumnya. Bagi Poenesackan, darah telah tertumpah. Dan darah menuntut darah.

Hukum Adat

Masyarakat Poenesackan menolak penyelesaian biasa. Mereka menghendaki pembalasan menurut hukum adat yang dalam laporan Kompeni disebut Tok-tocken. Bagi pejabat VOC, persoalannya sangat berbahaya.

Jika pembunuhan dibalas dengan pembunuhan, maka satu perkara dapat melahirkan perkara berikutnya. Kompeni kemudian berusaha menggantikan hukuman darah dengan denda atau amende.

Pada 11 Maret, sebuah bentuk penyelesaian akhirnya disusun.

Pihak Tonsea dikenai kewajiban membayar sejumlah barang, antara lain seorang budak atau enam lasten padi, 15 span emas alfoerse, lima tombak, lima kloijsacken, lima vadem kain chits, lima wartel, serta sebuah periuk minyak. Disediakan pula tiga potong kain Guinea untuk membantu keluarga orang-orang yang terbunuh.

Besarnya dan bentuk denda tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan uang semata. Nilai ganti rugi diterjemahkan ke dalam benda-benda yang memiliki arti ekonomi dan sosial pada masa itu.

Yang lebih penting, orang-orang Poenesackan menerima penyelesaian tersebut. Perdamaian kemudian disahkan melalui sumpah menurut kebiasaan setempat. Untuk sementara, darah digantikan oleh benda. Tetapi hukum adat belum benar-benar dikalahkan.

Bayang-bayang Magondo

Ketika urusan Tonsea dan Poenesackan mulai diredakan, kabar lain datang.

Beberapa orang Magondo dilaporkan terbunuh oleh penduduk Tonsawan. Karena Raja Magondo belum menyampaikan pengaduan kepada pejabat Manado dan belum secara resmi menuntut mereka sebagai rakyatnya, Kompeni memilih menunda tindakan.

Mereka memerintahkan masyarakat Tonsawan agar tidak melakukan tindakan lebih jauh sebelum persoalan tersebut diperiksa dengan istana Magondo.

Namun situasi berkembang lebih cepat daripada diplomasi. Poenesackan segera melaporkan bahwa ratusan orang Magondo telah memasuki wilayah mereka.

Hoecum Makatoppa meminta bantuan kepada Kompeni.

Sebenarnya, sejak awal kedatangan mereka ke Manado, pejabat VOC telah menerima informasi mengenai pergerakan orang-orang Magondo. Mereka bahkan telah mengirim surat kepada Raja Laloda agar pasukannya yang sedang bergerak menuju wilayah tersebut diperintahkan kembali. Namun tidak ada jawaban.

Kompeni kemudian mengirim seorang sersan, seorang kopral dan enam prajurit lain untuk meminta pasukan Magondo meninggalkan wilayah tersebut. Jika mereka menolak, para prajurit diperintahkan menyampaikan protes.

Ketika rombongan Kompeni tiba, pasukan Magondo telah lebih dahulu mundur. Tetapi mereka tidak pergi tanpa bentrokan.

Sebelumnya terjadi dua kali pertempuran dengan penduduk setempat. Beberapa orang terbunuh dan sejumlah lainnya terluka. Dua orang Magondo yang terluka kemudian meninggal ketika dalam perjalanan pulang.

Penduduk Poenesackan mengizinkan kedua jenazah itu dikuburkan di wilayah mereka. Keputusan tersebut justru memicu persoalan baru.

Penduduk Tonsawan menganggap pemakaman itu sebagai sesuatu yang sangat buruk. Serangan kemudian kembali terjadi. Bagi Kompeni, persoalan ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian yang baru saja mereka bangun.

Perjanjian Padbrugge Dibacakan Kembali

Dalam keadaan seperti itu, Kompeni mencoba mengembalikan hubungan dengan dasar yang lebih formal. Pada 16 Mei, para bobato Poenesackan akhirnya datang.

Pada 19 Mei, setelah terlebih dahulu dipersiapkan, sebuah perjanjian yang pernah dibuat dengan Robbertus Padbrugge dibacakan kembali.

Dokumen itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang disebut arsip sebagai bahasa Alfoerse, agar para kepala kampung memahami isinya.

Para bobato menyatakan mengakui isi perjanjian dan berjanji mematuhinya. Peristiwa tersebut penting karena memperlihatkan bahwa perjanjian kolonial tidak selalu berhenti pada sebuah dokumen tertulis dalam bahasa Belanda.

Kompeni membutuhkan penerjemahan, pembacaan ulang dan pengakuan dari para pemimpin lokal agar perjanjian memiliki kekuatan politik di lapangan. Namun ketika urusan politik selesai, muncul persoalan yang justru lebih sulit yaitu beras.

Perlawanan Terhadap Beras Tumbuk

Pada 17 Mei, Kompeni membicarakan kewajiban penyerahan hasil pertanian. Atas perintah sebelumnya, para petani pegunungan diminta memberikan rijs, yakni beras yang telah ditumbuk, sebagai pengganti padij atau padi.

Permintaan itu tampaknya sederhana. Namun bagi para bobato, tidak.

Mereka menolak perubahan tersebut. Alasannya sangat praktis. Padi yang disimpan terlalu lama di dalam lumbung akan mengalami perubahan. Jika padi tua itu baru ditumbuk kemudian, bulirnya akan menjadi kering dan mudah pecah.

Lebih dari itu, beras yang telah dilepaskan dari kulitnya tidak memiliki daya simpan yang sama dengan padi. Dalam iklim tropis Celebes, beras lebih mudah diserang cacing dan kutu. Persediaan yang seharusnya menjadi cadangan pangan justru akan lebih cepat rusak.

Argumen itu bukan sekadar alasan untuk menghindari kewajiban. Para kepala kampung sedang menjelaskan kepada Kompeni bagaimana pertanian mereka bekerja.

Mereka juga mengingat pengalaman sebelumnya. Menurut kesaksian para bobato, pada masa Residen Carelsz, penyerahan beras hanya dapat dilakukan melalui paksaan dan tekanan. Artinya, perubahan bentuk setoran bukan perkara teknis semata.

Ia menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat sekaligus pengalaman mereka terhadap kekuasaan kolonial. Kompeni akhirnya memilih mundur.

Pejabat yang hadir menyatakan tidak melihat manfaat memaksa para petani pegunungan dengan ancaman. Penjelasan mereka akan disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi.

Kegembiraan Para Petani

Ada satu detail menarik dalam laporan itu. Ketika para pejabat Kompeni menerima alasan para petani dan berjanji menyampaikannya kepada atasannya, keputusan tersebut disebut menghasilkan “kegembiraan yang luar biasa” di antara mereka.

Detail kecil itu memperlihatkan sesuatu yang sering hilang ketika sejarah hanya dibaca dari sisi kebijakan kolonial. Para petani bukan sekadar penerima perintah.

Mereka dapat berunding, menolak, menyampaikan alasan dan dalam keadaan tertentu membuat pejabat VOC memilih untuk tidak menggunakan paksaan. Perlawanan semacam ini tentu berbeda dengan pemberontakan bersenjata. Tidak ada pasukan yang dikerahkan, tidak ada benteng yang diserang, tidak ada deklarasi perang.

Tetapi ada penolakan terhadap sebuah kebijakan yang dianggap merugikan kehidupan sehari-hari, disertai argumentasi mengenai kualitas hasil pertanian, daya tahan pangan, dan pengalaman sebelumnya dengan pemaksaan.

Jika istilah “perlawanan” digunakan untuk menggambarkan peristiwa tersebut, maka ia perlu dipahami dalam arti yang lebih luas bahwa kemampuan masyarakat Minahasa mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi dan penolakan terhadap keputusan penguasa.

Bukan Sekadar Soal Beras

Laporan VOC dari Manado tersebut memperlihatkan sebuah dunia yang jauh lebih rumit daripada gambaran sederhana mengenai hubungan Kompeni dengan masyarakat Minahasa.

Pada satu sisi, Kompeni berusaha membangun ketertiban melalui perjanjian, denda, dan pengawasan politik.

Pada sisi lain, masyarakat lokal tetap mempertahankan aturan dan ukuran mereka sendiri.

Ketika berhadapan dengan Tok-tocken, para pejabat VOC berusaha mengganti pembalasan darah dengan denda. Namun mereka menghadapi penolakan keras dari para tetua yang percaya bahwa darah harus dibayar dengan darah.

Ketika berhadapan dengan persoalan politik dan ancaman Magondo, Kompeni membutuhkan kembali sumpah dan pengakuan para bobato terhadap perjanjian Padbrugge. Dan ketika menyangkut beras, justru Kompeni yang harus mendengarkan.

Di hadapan para kepala kampung pegunungan, persoalannya bukan lagi siapa yang memiliki senjata lebih banyak. Persoalannya adalah siapa yang lebih memahami sawah, lumbung, musim, dan daya tahan pangan.

Pada hari itu, pengetahuan agraris menjadi alat tawar.

Arsip kolonial yang biasanya memperlihatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang diperintah justru tanpa sengaja merekam sebuah momen ketika para petani berhasil memengaruhi keputusan penguasa.

Mereka tidak menolak seluruh hubungan dengan Kompeni. Mereka juga tidak membatalkan perjanjian politik. Mereka hanya mengatakan bahwa ada hal tertentu yang tidak dapat dipaksakan begitu saja.

Padi tidak sama dengan beras.

Dan bagi masyarakat yang hidup dari hasil pertanian, perbedaan kecil dalam istilah itu dapat menentukan apakah persediaan makanan akan bertahan atau rusak.

Karena itu, peristiwa Mei 1693 bukan hanya catatan mengenai kewajiban setoran hasil bumi. Ia merupakan salah satu gambaran awal mengenai bagaimana masyarakat Minahasa bernegosiasi dengan kekuasaan kolonial melalui sesuatu yang sangat mendasar, pengetahuan atas tanah dan pangan mereka sendiri.

Sumber arsip

Nationaal Archief, Den Haag, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), inv. no. 1515, folio 0299.

Catatan: Istilah, nama tempat, jabatan, dan bentuk barang dalam artikel ini mengikuti pembacaan transkripsi arsip sejauh memungkinkan. Beberapa ejaan dalam sumber asli bersifat historis dan berbeda dari ejaan modern. “Magondo” merujuk pada kerajaan Bolaang Mongondow dalam konteks sumber, sedangkan “Alfoerse/Alphoerese” merupakan istilah yang digunakan penulis arsip Belanda untuk bahasa penduduk setempat (Minahasa).