Sebelum Minahasaraad Sejarah Pembentukan Dewan-Dewan Daerah di Hindia Belanda, 1905–1918
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto kelompok anggota Minahasaraad bersama Sam Ratulangi, yang menurut keterangan arsip foto duduk di barisan depan, ketiga dari kiri. Circa 1925 - Wikimedia Commons
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sebelum pembentukan Minahasaraad pada 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mendirikan sejumlah dewan daerah di berbagai wilayah Nusantara. Pembentukan dewan-dewan tersebut dimulai pada 1905, melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan pengaturan tersendiri bagi sejumlah wilayah administratif.
Dalam artikel Decentralisatie van bestuur in Ned. Indië, yang diterbitkan dalam majalah Onze Eeuw tahun 1916, J. C. Kielstra mencatat bahwa tiga dewan kota pertama dibentuk di Batavia, Meester Cornelis, dan Buitenzorg. Pembentukan tersebut kemudian diikuti oleh dewan-dewan lainnya di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Madura.
Perkembangan lembaga tersebut juga tercatat dalam laporan pemerintah kolonial Koloniaal Verslag serta buku Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, 1905–1930, yang diterbitkan pada 1930.
Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903
Pada 23 Juli 1903, pemerintah Belanda menetapkan undang-undang desentralisasi untuk Hindia Belanda. Peraturan ini tercantum dalam Nederlandsch Staatsblad Nomor 219 dan kemudian diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië Nomor 329. Dalam penelitian Ontwerpen aan de stad: Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905–1950), Paulina K. M. van Roosmalen menjelaskan bahwa pembahasan mengenai desentralisasi telah berlangsung sejak beberapa dasawarsa sebelum undang-undang tersebut disahkan.
Undang-undang tahun 1903 membuka kemungkinan pembentukan wilayah yang memiliki dana tersendiri untuk membiayai kepentingan daerah. Ketentuan pelaksanaannya diatur melalui keputusan kerajaan tanggal 20 Desember 1904, yang dimuat dalam Indisch Staatsblad 1905 Nomor 137 dan dikenal sebagai Decentralisatiebesluit.
Pada 8 Maret 1905, pemerintah menetapkan Locale Raden-ordonnantie melalui Indisch Staatsblad Nomor 181. Menurut Koloniaal Verslag 1905, kedua peraturan tersebut mengatur pembentukan dewan daerah serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan wilayah yang memperoleh dana tersendiri dari pemerintah kolonial.
Tiga Dewan Kota Pertama pada 1905
Pada 1 April 1905, pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan pembentukan dewan kota di Batavia, Meester Cornelis, dan Buitenzorg. Ketiganya merupakan wilayah pertama yang menerapkan ketentuan desentralisasi tersebut. Dalam Koloniaal Verslag 1905, pembentukan dewan kota itu dicatat melalui Indisch Staatsblad 1905 Nomor 204 untuk Batavia, Nomor 206 untuk Meester Cornelis, dan Nomor 208 untuk Buitenzorg.
Pemerintah juga menetapkan anggaran pertama masing-masing wilayah melalui Staatsblad Nomor 205, 207, dan 209. Ketiga wilayah tersebut memperoleh status gemeente, sedangkan lembaga dewannya disebut gemeenteraad. Pada awal pembentukannya, para anggota dewan masih diangkat oleh Gubernur Jenderal. Nama-nama anggota pertama yang mulai menjabat pada 1 April 1905 diumumkan melalui Javasche Courant tahun 1905 Nomor 25.
Dalam buku Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, A. B. Cohen Stuart juga mencatat pembentukan ketiga gemeente tersebut sebagai awal pelaksanaan desentralisasi pemerintahan kolonial.
Dua Belas Dewan Kota Baru pada 1906
Setahun kemudian, pemerintah kolonial memperluas pembentukan dewan kota. Menurut Koloniaal Verslag 1906, sebanyak 12 gemeenteraad baru mulai diberlakukan pada 1 April 1906. Sembilan dewan kota dibentuk di Jawa, yakni Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang, Kediri, Blitar, dan Surabaya. Tiga dewan lainnya dibentuk di luar Jawa, yakni Padang, Palembang, dan Makassar.
Pada tanggal yang sama, pemerintah juga membentuk Afdeelingsraad untuk wilayah Deli di Pantai Timur Sumatra. Berbeda dari gemeenteraad yang dibentuk bagi wilayah perkotaan, Afdeelingsraad merupakan dewan bagi satu wilayah administratif yang disebut afdeeling. Laporan pemerintah kolonial tahun 1906 mencantumkan rangkaian peraturan pembentukan lembaga tersebut dalam Indisch Staatsblad 1906 Nomor 120–126, 148–151, 154, dan 171.
Pemerintah juga menetapkan anggaran pertama bagi wilayah-wilayah tersebut. Nama anggota dewan yang diangkat oleh Gubernur Jenderal diumumkan dalam Javasche Courant tahun 1906 Nomor 21 dan 23.
Dewan Wilayah di Jawa dan Madura, 1907–1908
Pembentukan dewan dilanjutkan pada 1907 dan 1908 dengan pengaturan pemerintahan pada tingkat wilayah yang lebih luas. J. C. Kielstra dalam tulisannya tahun 1916 menjelaskan bahwa pada dua tahun tersebut, wilayah-wilayah administratif pemerintah kolonial di Jawa dan Madura memperoleh dana tersendiri dan dewan wilayah. Lembaga tersebut dikenal sebagai gewestelijke raad, berbeda dari gemeenteraad yang dibentuk khusus untuk kota.
Dalam Koloniaal Verslag 1908, tercatat dewan wilayah di Madura, Banten, Madiun, Kedu, Batavia, Semarang, Pekalongan, Priangan, Surabaya, dan Pasuruan yang telah memperoleh pengesahan peraturan tata tertib sidang. Pengesahan tersebut dilakukan melalui sejumlah keputusan pemerintah sepanjang 1907 dan 1908. Kielstra menjelaskan bahwa dewan-dewan daerah dibentuk untuk menangani kepentingan setempat yang sebelumnya berada dalam penyelenggaraan pemerintah pusat kolonial.
Urusan daerah yang dibahas mencakup pekerjaan umum dan pelayanan setempat, antara lain jalan, jembatan, serta kebutuhan perkotaan lainnya.
Peraturan Pemilihan Anggota Tahun 1908
Pada awal pembentukannya, anggota dewan daerah ditentukan melalui pengangkatan atau berdasarkan jabatan pemerintahan. Perubahan terjadi pada 1908 ketika pemerintah mulai mengatur pemilihan anggota dewan kota dari golongan Eropa. Dalam Koloniaal Verslag 1908, peraturan pemilihan bagi anggota golongan Eropa atau yang disamakan tercatat dalam ordonansi tanggal 19 Januari 1908, Indisch Staatsblad Nomor 53. Peraturan Nomor 54 pada tanggal yang sama menetapkan jumlah kursi yang akan diisi melalui pemilihan di Batavia, Meester Cornelis, dan Buitenzorg.
H. J. Levelt, dalam tulisan Samenstelling van de raden der autonome ressorten yang dimuat dalam buku peringatan desentralisasi tahun 1930, menjelaskan bahwa hak pilih diberikan kepada laki-laki golongan Eropa atau yang disamakan yang telah berusia 23 tahun, memenuhi persyaratan tempat tinggal, serta ketentuan perpajakan. Pemilih harus telah tinggal sekurang-kurangnya tiga bulan dalam wilayah dewan bersangkutan dan memenuhi kewajiban pajak personal atau pajak paten sebagaimana diatur. Perubahan berikutnya tercantum dalam Indisch Staatsblad 1908 Nomor 459 dan 460.
Menurut Levelt, perubahan itu menghapus kewajiban mayoritas anggota dewan kota berasal dari pejabat pemerintah dan mengatur pemilihan seluruh anggota dari golongan Eropa atau yang disamakan. Adapun anggota pribumi dan Timur Asing pada masa tersebut belum memperoleh sistem pemilihan yang sama.
Dewan Kota Medan dan Dewan Kawasan Perkebunan, 1909
Pada 1909, pemerintah kolonial kembali membentuk lembaga pemerintahan daerah di Sumatra Timur. Melalui Indisch Staatsblad 1909 Nomor 180, Medan ditetapkan sebagai gemeente yang memiliki gemeenteraad. Dewan Kota Medan mulai menjalankan fungsinya pada 1 April 1909. Dalam Koloniaal Verslag 1919, pemerintah kolonial juga mencatat Staatsblad 1909 Nomor 181 mengenai pembentukan dewan setempat untuk kawasan perkebunan di Pantai Timur Sumatra.
Lembaga tersebut dikenal sebagai Cultuurraad. Menurut H. J. Levelt dalam buku tahun 1930, wilayah dewan kawasan perkebunan tersebut mencakup Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan. Sebelumnya, wilayah Deli telah mempunyai Afdeelingsraad sejak 1906. Perubahan kelembagaan tahun 1909 menghasilkan pengaturan tersendiri bagi Kota Medan dan kawasan perkebunan di sekitarnya.
Perkembangan Dewan Kota Tahun 1914–1918
Sesudah pembentukan lembaga-lembaga tahun 1909, perluasan dewan kota tidak berlangsung dengan jumlah yang sama seperti pada 1905–1906. Dalam artikel tahun 1916, Kielstra mencatat pembentukan dua gemeenteraad baru di Malang dan Sukabumi pada 1914. Perkembangan berikutnya mencakup perubahan ketentuan hak pilih.
Dalam Koloniaal Verslag 1919, pemerintah mencatat bahwa ordonansi tahun 1917 Nomor 586 telah memperluas hak pilih bagi anggota dewan kota kepada penduduk pribumi dan golongan yang dipersamakan, dengan persyaratan ijazah pendidikan serta tingkat kesejahteraan tertentu. Laporan tersebut juga mencatat pembentukan dewan kota baru di Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sawahlunto, dan Fort de Kock atau Bukittinggi pada periode 1918.
Dengan demikian, menjelang pembentukan Minahasaraad, sejumlah kota di Jawa dan Sumatra telah memiliki gemeenteraad.
Empat Dewan Setempat Dibentuk pada 1918
Selain pembentukan dewan kota, pemerintah kolonial menetapkan empat dewan setempat atau plaatselijke raad pada 1918. Keempat dewan tersebut berada di Padang Panjang, Ogan Ilir, Komering Ilir, dan Lematang Ilir. Menurut Koloniaal Verslag 1919, Dewan Padang Panjang dibentuk melalui ordonansi tanggal 15 Juni 1918 yang dimuat dalam Indisch Staatsblad Nomor 308.
Sementara itu, tiga dewan lainnya dibentuk melalui ordonansi tanggal 27 Juni 1918, masing-masing berdasarkan Staatsblad Nomor 350 untuk Ogan Ilir, Nomor 351 untuk Komering Ilir, dan Nomor 352 untuk Lematang Ilir. Laporan tersebut juga mencatat susunan anggota keempat dewan.
Dewan Padang Panjang memiliki 27 anggota, terdiri atas 25 pribumi, seorang Eropa, dan seorang Timur Asing. Dewan Ogan Ilir memiliki 26 anggota yang seluruhnya pribumi. Begitu pula Dewan Komering Ilir yang beranggotakan 19 orang pribumi. Adapun Dewan Lematang Ilir memiliki 23 anggota, terdiri atas 21 pribumi, seorang Eropa, dan seorang Timur Asing.
Dalam Samenstelling van de raden der autonome ressorten, Levelt menjelaskan bahwa keanggotaan dewan-dewan tersebut juga melibatkan pejabat pemerintahan setempat. Dewan Padang Panjang, misalnya, mencakup 23 kepala nagari, seorang demang, seorang asisten demang, serta dua penduduk kota yang diangkat. Adapun dewan di Ogan Ilir dan Komering Ilir disusun dari kepala distrik, kepala onderdistrik, dan kepala marga. Pada Lematang Ilir, keanggotaannya melibatkan kepala distrik dan kepala onderdistrik.
Sistem Keanggotaan dan Perbandingan L. Adam – tentang Minahasaraad
Dalam artikel Uit en over de Minahasa. V. Bestuur, yang diterbitkan pada 1925, L. Adam membandingkan Minahasaraad dengan dewan-dewan daerah yang sebelumnya telah dibentuk. Pada halaman 419–420, Adam mencatat bahwa empat dewan tahun 1918 tersebut mempunyai anggota yang seluruhnya atau sebagian besar berasal dari penduduk pribumi.
Namun, Adam menjelaskan bahwa anggota dewan-dewan tersebut belum ditentukan melalui pemilihan perwakilan rakyat. Sementara itu, uraian Levelt tahun 1930 memperinci sistem keanggotaan yang didasarkan pada jabatan pemerintahan dan pengangkatan anggota. Kedua penulis tersebut mencatat susunan keanggotaan dewan tahun 1918 dengan penekanan yang berbeda. Adam membahas perbedaannya dengan sistem perwakilan Minahasaraad, sedangkan Levelt menjelaskan ketentuan keanggotaan masing-masing dewan.
Menjelang Pembentukan Minahasaraad pada 1919
Sesudah pembentukan dewan-dewan tersebut, pemerintah kolonial menetapkan Minahasaraad melalui ordonansi tanggal 8 Februari 1919, yang dimuat dalam Indisch Staatsblad Nomor 64. Peraturan pemilihan anggota pribumi Minahasaraad dicantumkan dalam Staatsblad 1919 Nomor 65. Dalam tulisannya tahun 1925, Adam menyebut Minahasaraad sebagai de eerste wezenlijke «volksraad» van geheel Nederlandsch-Indië, atau “dewan rakyat yang sesungguhnya pertama di seluruh Hindia Belanda”.
Menurut Adam, penyebutan tersebut berkaitan dengan mayoritas anggota pribumi serta ketentuan pemilihan langsung yang digunakan dalam pembentukan dewan tersebut. Pada 1919, sebanyak 36 anggota pribumi Minahasaraad dipilih secara langsung, sedangkan empat anggota Eropa atau yang disamakan dan seorang anggota Timur Asing masih diangkat oleh Gubernur Jenderal.
Kelima kursi tersebut kemudian mulai diisi melalui pemilihan pada 1920. Dengan demikian, sebelum Minahasaraad dibentuk pada 1919, pemerintah kolonial telah mendirikan berbagai dewan daerah sejak 1905. Dewan-dewan tersebut mempunyai wilayah kerja, komposisi anggota, dan ketentuan pemilihan yang berbeda-beda sesuai peraturan yang berlaku pada masing-masing periode.
Referensi
Adam, L. (1925). “Uit en over de Minahasa. V. Bestuur.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, jilid 81. Arsip Brill
Cohen Stuart, A. B. (1930). “25 Jaren Decentralisatie,” dalam Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, 1905–1930. Weltevreden: Vereeniging voor Locale Belangen, G. Kolff & Co.
Levelt, H. J. (1930). “Samenstelling van de raden der autonome ressorten,” dalam Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, 1905–1930. Weltevreden: Vereeniging voor Locale Belangen, G. Kolff & Co.
Kielstra, J. C. (1916). “Decentralisatie van bestuur in Ned. Indië.” Onze Eeuw, Tahun 16.
Pemerintah Hindia Belanda. Koloniaal Verslag van 1905, Koloniaal Verslag van 1906, Koloniaal Verslag van 1908, dan Koloniaal Verslag van 1919 – Arsip pemerintah Belanda
Van Roosmalen, Paulina K. M. (2008). Ontwerpen aan de stad: Stedenbouw in Nederlands-Indië en Indonesië (1905–1950). Disertasi, Technische Universiteit Delft.
Hestiliani, Teti. (2019). “Decentralisatie Wet van Nederland Indies 1903.” ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, Vol. 15, No. 2. DOI: 10.21831/istoria.v15i2.27389.
- Penulis: Engel Yong

