Loloda Mokoagow dan Akhir Klaim Mongondow atas Minahasa

Pada abad ke-17, kekuasaan di Sulawesi Utara tidak selalu dapat diukur dari luas wilayah yang diklaim seorang raja. Kekuasaan juga ditentukan oleh siapa yang benar-benar dapat menggerakkan orang, menguasai jalur perdagangan, menghimpun hasil bumi, dan membuat keputusan politik dipatuhi di lapangan.

Di antara tokoh yang memperlihatkan kerumitan itu adalah Loloda Mokoagow, penguasa Bolaang Mongondow. Dalam arsip Kompeni, ia muncul sebagai sosok yang sulit ditempatkan dalam satu kategori.

Di satu sisi, ia adalah seorang penguasa yang mampu bernegosiasi, mengerahkan pasokan beras dalam jumlah besar, dan memainkan posisi politiknya di tengah persaingan kekuatan regional. Di sisi lain, ketika klaimnya atas pedalaman Minahasa diperiksa lebih jauh, arsip yang sama justru mempertanyakan apakah gelar kebesarannya benar-benar ditopang kekuasaan nyata.

Kontradiksi itu membuat Loloda Mokoagow menjadi salah satu figur menarik dalam catatan kolonial mengenai Sulawesi Utara: seorang raja yang memiliki pengaruh nyata di sejumlah tempat, tetapi menghadapi batas kekuasaan ketika berhadapan dengan struktur politik masyarakat pedalaman.

Raja yang Sulit Ditaklukkan

Pertengahan abad ke-17 merupakan masa ketika kekuatan-kekuatan besar saling berhadapan di kawasan Indonesia Timur. Dalam ruang politik seperti itu, penguasa lokal tidak selalu memilih untuk berdiri di belakang satu kekuatan.

Loloda Mokoagow tampaknya mengambil posisi yang lentur.

Bagi Kompeni, kelenturan tersebut justru menjadi persoalan. Ia bukan tipe penguasa yang mudah dimasukkan ke dalam sistem hubungan politik yang dikehendaki VOC. Dalam catatan Robertus Padtbrugge, Gubernur Maluku, karakter Loloda bahkan digambarkan dengan istilah yang sangat keras.

Dalam Memorie van Overgave kepada Jacob Lobs pada 1682, Padtbrugge menuliskan:

“Vuil, gierig en vasthoudende, listig en loos.”

Ungkapan itu menggambarkan Loloda sebagai sosok yang “kotor, tamak, keras kepala, licik, dan penuh tipu daya”.¹

Catatan tersebut tentu harus dibaca sebagai penilaian pejabat Kompeni terhadap seorang penguasa yang sulit dikendalikan, bukan sebagai gambaran objektif mengenai kepribadian Loloda.

Justru dari kata-kata itu terlihat persoalan yang lebih besar: hubungan antara seorang penguasa lokal yang mempertahankan ruang geraknya dan sebuah perusahaan dagang-kekuasaan yang menghendaki hubungan politik yang lebih teratur dan dapat dikendalikan.

Loloda tidak mudah ditempatkan dalam kerangka tersebut.

Dari Bolaang hingga Poelisan

Ambisi politik Loloda terlihat lebih jelas dalam laporan-laporan yang berasal dari Ternate. Dalam catatan tersebut, Loloda disebut dengan gelar Manadische Koning atau “Raja Manado”. Klaim wilayahnya digambarkan membentang dari Boelang di sebelah barat hingga ujung Poelisan di utara.

Klaim tersebut bahkan disertai dengan cerita mengenai penaklukan yang dilakukan leluhurnya terhadap negeri Bonton dan Caudipan.²

Bila dibaca sekilas, gambaran tersebut menunjukkan sebuah kerajaan dengan cakupan wilayah yang sangat luas.

Namun, arsip yang sama memberikan peringatan penting. Penulis laporan tidak menerima begitu saja klaim Loloda atas wilayah pedalaman. Setelah menyebut gelar Manadische Koning dan wilayah yang diklaimnya, laporan tersebut justru mempertanyakan dasar kekuasaannya.

Loloda disebut sebagai penguasa yang “die slegts met een bloten naam van Koning zich behelpt”. Artinya, ia dianggap hanya bertahan dengan “nama Raja” belaka.²

Di sinilah dua wajah Loloda muncul secara bersamaan. Bagi Kompeni, ia cukup kuat untuk disebut raja dan cukup berpengaruh untuk diperhitungkan. Tetapi kekuasaan tersebut tidak otomatis berarti bahwa seluruh wilayah yang diklaimnya berada di bawah kendali langsungnya.

Empat Puluh Last Beras

Bahwa pengaruh Loloda bukan sekadar gelar terlihat dari sebuah peristiwa pada 1665.

Pada 4 Oktober tahun itu, Komandan Antony van Voorst mengunjungi Loloda. Dalam catatan perjalanan tersebut, Loloda digambarkan secara positif sebagai “een bescheyden persoon van goede conditie”, seorang yang bersahabat atau berkelakuan baik dan berkedudukan baik.³

Yang lebih penting adalah apa yang dapat dilakukannya. Loloda mampu memobilisasi 40 last beras di Manado. Ia juga menjanjikan tambahan 50 last dari Amurang. Dalam hubungan dengan Kompeni, ia bahkan berunding mengenai pembangunan sebuah benteng VOC.³

Angka tersebut penting karena menunjukkan bahwa pengaruh politik Loloda mempunyai konsekuensi material.

Ia tidak hanya hadir sebagai pemilik gelar. Ia memiliki kemampuan untuk menghubungkan dirinya dengan sumber pasokan dan mengerahkan komoditas dalam jumlah yang dapat diperhitungkan oleh Kompeni.

Tetapi kemampuan tersebut sekaligus memperlihatkan batas kekuasaannya. Memobilisasi beras di kawasan pesisir tidak sama dengan menguasai seluruh pedalaman.

Di sinilah perbedaan antara pengaruh politik dan kedaulatan teritorial menjadi penting.

Mahkota yang Berhenti di Pesisir

Klaim Loloda atas Minahasa menghadapi persoalan mendasar: struktur politik masyarakat pedalaman. Dalam gambaran yang digunakan arsip tersebut, negeri-negeri Minahasa terdiri atas walak-walak yang memiliki otonomi sendiri.

Dengan struktur seperti itu, klaim seorang penguasa dari luar untuk mengikat seluruh wilayah secara mutlak menghadapi persoalan legitimasi dan pelaksanaan kekuasaan.

Kekuatan Loloda di pesisir dapat dibuktikan melalui kemampuan mengerahkan beras dan melakukan negosiasi. Tetapi bukti tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kepala-kepala walak di pedalaman berada di bawah perintahnya.

Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa laporan VOC dapat menyebutnya Manadische Koning sekaligus menyatakan bahwa ia hanya memiliki “nama Raja” yang kosong.²

Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah Loloda seorang raja atau bukan.

Persoalannya adalah: sejauh mana mahkota itu benar-benar bekerja di lapangan?

VOC dan Masalah Mandat

Cara Kompeni membaca hubungan politik dengan masyarakat lokal memberikan petunjuk penting mengenai persoalan tersebut.

Pada 22 Juli 1664, seorang utusan dari Totoly atau Tolitoli datang ke Kasteel Orange untuk meminta perlindungan. Permintaan tersebut tidak serta-merta diterima.

Masalahnya, menurut catatan yang dikutip dalam Dagh-Register, utusan tersebut tidak membawa mandat penuh dari seluruh wilayah negeri yang diwakilinya.⁴

Peristiwa itu menunjukkan bahwa bagi Kompeni, pengakuan terhadap sebuah perjanjian atau perlindungan tidak cukup hanya didasarkan pada kedatangan seorang tokoh yang mengaku mewakili suatu wilayah.

Kompeni menghendaki adanya representasi yang dianggap mencakup pihak-pihak yang berkepentingan. Preseden tersebut menjadi penting ketika persoalan Loloda dan Minahasa muncul.

Jika seorang penguasa tidak dapat menunjukkan bahwa para pemimpin lokal memang berada di bawah otoritasnya, maka klaim teritorialnya akan sulit diterjemahkan menjadi hubungan administratif yang nyata.

Ketika Kompeni Memilih Berunding Langsung

Perubahan paling penting terjadi pada 10 Januari 1679. Pada tanggal tersebut, VOC menandatangani kontrak aliansi secara langsung dengan para kepala walak Minahasa.⁵

Langkah itu mempunyai arti politik yang besar. Kompeni tidak lagi membutuhkan Loloda sebagai perantara untuk berhubungan dengan para pemimpin lokal Minahasa.

Di atas kertas, mungkin saja klaim Mongondow atas wilayah tersebut tetap memiliki sejarah dan narasi politiknya sendiri. Namun dalam praktik hubungan dengan VOC, yang menjadi penting adalah siapa yang dapat menandatangani, memberikan mandat, dan menjalankan kesepakatan.

Sejak hubungan langsung itu terbentuk, posisi Loloda sebagai penghubung antara Kompeni dan masyarakat Minahasa semakin kehilangan arti. Inilah salah satu titik terpenting dalam memahami kemunduran pengaruhnya.

Kekuasaannya tidak harus dihancurkan dalam sebuah pertempuran besar. Cukup dengan mengubah mekanisme hubungan politik, Kompeni dapat melewati dirinya.

Dari sudut pandang administratif, mahkota yang sebelumnya diklaim Loloda tidak lagi diperlukan.

Dari Politik Besar ke Perselisihan Keluarga

Beberapa tahun kemudian, arsip menunjukkan gambaran yang jauh berbeda tentang Loloda.

Pada 1682–1683, ketika Padtbrugge kembali mencatat berbagai persoalan yang berkaitan dengan Bolaang, Loloda tidak lagi tampil terutama sebagai penguasa yang sedang memperluas pengaruhnya.

Ia justru muncul dalam persoalan domestik. Ia terlibat perselisihan mengenai warisan dengan saudaranya, Pangeran Maccarompius.⁶

Perselisihan lainnya melibatkan penguasa Siau, d’Arras. Pemicunya bukan persoalan wilayah besar atau perdagangan rempah, melainkan pengembalian mahar perkawinan.

Barang-barang yang dipersoalkan mencakup anting emas, manik-manik, dan seorang budak.⁶

Detail tersebut mungkin tampak kecil dibandingkan klaim Loloda atas wilayah yang luas. Namun justru detail itu memperlihatkan perubahan skala politik dalam catatan mengenai dirinya.

Seorang raja yang sebelumnya tampil dalam konteks beras, benteng, wilayah, dan hubungan antar-kekuatan kini tercatat dalam sengketa keluarga dan perkawinan.

Ketika Raja Menghilang dari Perundingan

Puncak ironi muncul ketika Padtbrugge berusaha menengahi sengketa tersebut. Dalam kunjungannya ke Bolaang, Loloda tidak bersedia menyelesaikan persoalan melalui perundingan.

Ia justru menyingkir dan dalam catatan tersebut disebut “voortvlugtig wierd”, yakni melarikan diri atau menjadi orang yang menghindar.⁶

Adegan itu berbeda jauh dari citra Loloda pada 1665. Tujuh belas tahun sebelumnya, ia digambarkan sebagai seorang tokoh yang dapat berhubungan baik dengan Kompeni, mampu mengerahkan 40 last beras dari Manado, menjanjikan 50 last dari Amurang, dan berunding mengenai pembangunan benteng.

Kini, dalam catatan 1683, ia justru menghindari perundingan yang hendak dilakukan oleh gubernur.

Perubahan tersebut memberikan gambaran tentang perjalanan kekuasaannya: dari seorang penguasa yang memiliki daya tawar besar menjadi tokoh yang pengaruhnya semakin sulit diterjemahkan ke dalam tata hubungan politik yang dikehendaki Kompeni.

Dua Wajah dalam Satu Arsip

Arsip Kompeni memperlihatkan bahwa Loloda Mokoagow tidak mudah dipahami melalui satu label.

Jika hanya menggunakan penilaian Padtbrugge, ia akan tampak sebagai raja yang licik, tamak, keras kepala, dan penuh tipu daya.¹

Namun, jika melihat catatan 1665, muncul gambaran berbeda. Ia adalah tokoh yang mampu membangun hubungan dengan pejabat Kompeni, mengerahkan pasokan beras dalam jumlah besar, serta melakukan negosiasi mengenai kepentingan VOC.³

Jika melihat klaim wilayahnya, ia tampil sebagai Manadische Koning yang wilayah pengaruhnya disebut membentang dari Boelang sampai Poelisan.²

Tetapi pada saat yang sama, sumber yang sama mempertanyakan apakah ia benar-benar memiliki kekuasaan atas pedalaman dan menyebutnya sebagai seseorang yang hanya memiliki nama Raja.²

Dua gambaran tersebut tidak harus saling meniadakan. Justru keduanya dapat dibaca sebagai gambaran tentang jenis kekuasaan yang dimiliki Loloda.

Ia memiliki pengaruh, tetapi pengaruh tidak selalu sama dengan kedaulatan. Ia memiliki kemampuan mengerahkan sumber daya, tetapi kemampuan tersebut tidak otomatis berarti ia dapat memerintah semua komunitas yang diklaimnya.

Ia mempunyai gelar dan sejarah penaklukan leluhur, tetapi gelar tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan kepatuhan administratif.

Kekuasaan yang Tidak Berhasil Menjadi Administrasi

Pada akhirnya, kelemahan utama klaim Loloda bukan semata-mata terletak pada kurangnya kekuatan militer. Persoalannya adalah kemampuan mengubah klaim politik menjadi hubungan kekuasaan yang dapat dijalankan.

VOC menemukan jalan yang lebih sederhana.

Alih-alih memperdebatkan seberapa luas klaim Loloda, Kompeni membangun hubungan langsung dengan para kepala walak Minahasa. Kontrak 10 Januari 1679 menunjukkan pilihan tersebut secara nyata.⁵

Dengan demikian, persoalan yang sebelumnya mungkin dapat dinegosiasikan melalui seorang raja menjadi persoalan hubungan langsung antara Kompeni dan pemimpin-pemimpin lokal.

Dalam tata kerja semacam itu, klaim teritorial yang tidak disertai kemampuan mengikat para pemimpin lokal menjadi semakin sulit dipertahankan.

Mahkota Loloda tidak harus direbut, ia cukup dilewati.

Raja Tanpa Mahkota Pedalaman

Kisah Loloda Mokoagow memperlihatkan bahwa sejarah kekuasaan di Sulawesi Utara abad ke-17 tidak dapat disederhanakan menjadi pertarungan antara raja dan kolonialisme.

Ada lapisan lain yang lebih rumit: hubungan antara gelar dan kekuasaan, antara klaim wilayah dan kepatuhan masyarakat, serta antara pengaruh seorang penguasa dan kemampuan administratif sebuah negara atau perusahaan untuk berhubungan langsung dengan komunitas-komunitas lokal.

Loloda jelas bukan tokoh tanpa pengaruh. Catatan 1665 menunjukkan kemampuannya mengerahkan beras dalam jumlah besar dan bernegosiasi dengan Kompeni.³ Klaimnya sebagai Manadische Koning juga tercatat dalam sumber VOC.²

Namun, sumber yang sama memperlihatkan batas kekuasaannya. Di pedalaman Minahasa, struktur walak membuat klaim kekuasaan dari luar tidak otomatis menjadi pemerintahan nyata. Ketika VOC kemudian memilih membuat kontrak langsung dengan para kepala walak pada 1679, ruang politik yang sebelumnya mungkin dapat diklaim Loloda semakin menyempit.⁵

Beberapa tahun kemudian, arsip menggambarkan sang raja dalam sengketa warisan, persoalan mahar dan bahkan tindakan menghindari perundingan.⁶

Karena itu, menyebut Loloda sekadar sebagai “raja licik” akan terlalu sederhana. Sebaliknya, menyebutnya sebagai penguasa yang sepenuhnya menguasai wilayah yang diklaimnya juga tidak didukung oleh sumber yang digunakan di sini.

Loloda Mokoagow lebih tepat dipahami sebagai penguasa yang memiliki daya tawar nyata, tetapi menghadapi batas-batas struktural ketika klaim politiknya bertemu dengan kenyataan sosial Minahasa.

Pada akhirnya, yang runtuh bukan sekadar sebuah ambisi teritorial. Yang kehilangan tempat adalah sebuah cara untuk mendefinisikan kekuasaan.

Bagi Loloda, mahkota dapat dikenakan melalui gelar dan klaim sejarah. Bagi Kompeni, mahkota baru memiliki arti ketika ada pihak yang dapat memberikan mandat, menandatangani kontrak dan memastikan kesepakatan dijalankan.

Di antara dua pengertian kekuasaan itulah Loloda Mokoagow berdiri sebagai seorang raja yang cukup kuat untuk diperhitungkan, tetapi tidak cukup berkuasa untuk membuat seluruh pedalaman yang diklaimnya tunduk kepadanya.

Dan dalam arsip Kompeni, di situlah paradoks dirinya paling jelas terlihat.

Catatan Kaki

¹ Robertus Padtbrugge, Memorie van Overgave aan Jacob Lobs, 1682. Dokumen memori serah terima jabatan Gubernur Maluku. Kutipan mengenai Loloda: “Vuil, gierig en vasthoudende, listig en loos.”

² Laporan arsip dari Ternate pada masa Robertus Padtbrugge, disalin secara literal dari berkas kolonial dalam E.C. Godée Molsbergen, Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928, hlm. 41. Sumber ini memuat penyebutan Loloda sebagai Manadische Koning, klaim wilayah dari Boelang hingga ujung Poelisan, riwayat penaklukan atas Bonton dan Caudipan, sekaligus keraguan terhadap kekuasaannya atas pedalaman dan ungkapan “die slegts met een bloten naam van Koning zich behelpt”.

³ J.A. van der Chijs (ed.), Dagh-Register Gehouden int Casteel Batavia Anno 1665, Batavia: Generale Landsdrukkerij, 1894, hlm. 292, entri 4 Oktober. Catatan tersebut memuat kunjungan Komandan Antony van Voorst kepada Loloda, penggambaran Loloda sebagai “een bescheyden persoon van goede conditie”, mobilisasi 40 last beras di Manado, janji 50 last dari Amurang, serta perundingan mengenai pembangunan benteng VOC.

⁴ J.A. van der Chijs (ed.), Dagh-Register Gehouden int Casteel Batavia Anno 1664, Batavia: Landsdrukkerij; ‘s-Hage: M. Nijhoff, 1893, hlm. 292, entri 22 Juli. Catatan tersebut berkaitan dengan utusan Totoly (Tolitoli) yang meminta perlindungan di Kasteel Orange, tetapi tidak membawa mandat penuh dari seluruh wilayah negeri tersebut.

⁵ J.E. Heeres (ed.), Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Jilid III, ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1907. Kompilasi teks perjanjian resmi VOC, termasuk kontrak aliansi yang ditandatangani pada 10 Januari 1679 dengan para kepala walak Minahasa.

⁶ L. A. Bat., Afg. Patr. Br. 1682/3, surat 19 Maart 1683, dikutip dalam transkripsi arsip oleh E.C. Godée Molsbergen, Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928, hlm. 77–78. Sumber tersebut mencatat perselisihan Loloda dengan Pangeran Maccarompius mengenai warisan, sengketa dengan penguasa Siau d’Arras mengenai pengembalian mahar berupa anting emas, manik-manik, dan seorang budak, serta tindakan Loloda yang menyingkir atau melarikan diri ketika Padtbrugge berusaha melakukan mediasi.

Editor: Alfa Leo