Wanua Matungkas: Dari Tanah yang Diungkit Menjadi Ruang Hidup Orang Tonsea
- calendar_month Senin, 25 Mei 2026
- visibility 202
- comment 0 komentar
- print Cetak

Desa Matungkas, kecamatan Dimembe, Minut
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Di Minahasa, sejarah sebuah kampung sering kali tidak dimulai dari arsip pemerintahan atau keputusan administrasi kolonial. Ia lahir dari cerita yang berpindah dari mulut ke mulut, dari ingatan para tetua, dari nama tempat yang diwariskan turun-temurun, serta dari jejak manusia yang pertama kali membuka tanah.
Demikian pula kisah Desa Matungkas di wilayah Tonsea, yang kini berada di Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
Sejarahnya tumbuh pada persimpangan antara tradisi lisan masyarakat Minahasa, perjalanan para perintis (Dotu), dan perubahan besar yang dibawa oleh kolonialisme ke tanah Minahasa.
Dari Malesung dan Musyawarah Leluhur
Dalam tradisi lisan Minahasa, asal-usul masyarakat berawal dari Opo Toar dan Opo Lumimuut, figur leluhur yang dipercaya melahirkan keturunan penghuni tanah Malesung.[1]
Seiring pertambahan penduduk, masyarakat mulai meninggalkan permukiman awal untuk mencari ruang hidup baru. Perjalanan membuka wilayah baru ini dikenal sebagai tumani, yakni tradisi berpindah dan membuka lahan demi keberlanjutan hidup.
Menurut tradisi yang berkembang, pada sekitar abad ketujuh, para tona’as dan wali’an berkumpul dalam suatu musyawarah besar di Watu Pinabetengan.[2]
Tempat ini dipandang sebagai ruang simbolik bagi pembagian wilayah dan kesepakatan hidup bersama.
Dalam berbagai penuturan, pertemuan itu menghadirkan tokoh-tokoh seperti Tona’as Kopero, Tona’as Muntu-Untu, dan Tonaas Mandey. Dari sana lahir pembagian wilayah besar yang kemudian berkembang menjadi Tombulu, Tonsea, Toulour, dan Tompakewa (sekarang Tontemboan).
Bagi masyarakat Minahasa, Pinabetengan tidak semata-mata dipahami sebagai titik geografis, melainkan sebagai simbol kesepakatan sosial yang menegaskan bahwa kehidupan bersama dibangun melalui musyawarah.
Jejak Tumani dan Lahirnya Matungkas
Setelah pembagian wilayah tersebut, kelompok masyarakat Tonsea bergerak meninggalkan daerah sebelumnya menuju sejumlah wilayah baru.
Tradisi lisan menyebut perjalanan itu dimulai dari Niaraan menuju Kembuan. Dari sana, perpindahan berlanjut ke Kumelembuai yang kini dikenal sebagai wilayah Airmadidi.[1]
Beberapa waktu kemudian, sebuah kelompok yang dipimpin Walian Wangko bernama Opo Do’odoh bergerak lebih jauh ke arah selatan.
Ia tidak sendiri.
Bersama dirinya hadir para Dotu dan Tona’as yang disebut memiliki keahlian berbeda-beda: Dotu Mantiri, Pinontoan, Wagiu, Longdong, Tumbol, Tete Tius, hingga Dien.[1]
Mereka dipercaya memiliki kemampuan sebagai pembuat alat, perajin logam, pembangun waruga, penyembuh, serta pelindung masyarakat.
Dalam perjalanan itu, rombongan menemukan sebuah sumber air yang jernih.
Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Doud Wanua, yang secara harfiah dimaknai sebagai mata air kehidupan.[1]
Namun tanah di sekelilingnya tidak mudah disentuh. Kawasan itu dipenuhi duaya semak berduri yang tumbuh rapat dan sulit dibuka.
Dengan alat sederhana dan tenaga sendiri, para perintis mulai membersihkan kawasan tersebut.
Dari proses mengungkit, membersihkan, dan membuka lahan inilah lahir nama Matungkas, yang menurut penuturan lokal berasal dari kata tungkas atau mengungkit.[1]
Nama itu menjadi penanda bahwa kampung tersebut lahir dari kerja fisik manusia, bukan dari perintah kekuasaan.
Ketika Tanah Subur Masuk ke Peta Kolonial
Berabad-abad kemudian, perubahan besar datang ke Minahasa.
Ketika VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memperluas pengaruhnya, banyak wanua yang sebelumnya berdiri mandiri mulai dimasukkan ke dalam sistem administrasi kolonial.
Pada 1822 pemerintah kolonial memberlakukan Koffiestelsel atau sistem tanam paksa kopi di Minahasa.[3]
Tanah-tanah subur di wilayah Tonsea, termasuk Matungkas, menjadi bagian dari rantai produksi komoditas ekspor.
Masyarakat yang sebelumnya mengelola lahan untuk kebutuhan sendiri mulai diwajibkan menanam dan menyetor kopi kepada pemerintah kolonial dengan harga yang ditentukan secara monopoli.
Selain itu, penduduk juga dikenai heerendiensten atau kerja wajib untuk pembangunan infrastruktur kolonial, termasuk jalan pengangkutan hasil produksi menuju pelabuhan.[3]
Tidak semua bentuk perlawanan berlangsung melalui perang terbuka.
Dalam berbagai catatan mengenai masyarakat Minahasa abad ke-19, resistensi sering muncul dalam bentuk yang lebih sunyi: menghindari kewajiban kerja, memperlambat proses produksi, atau mencari ruang agar kehidupan kampung tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi kolonial.[3]
Reorganisasi Pemerintahan dan Perubahan Wajah Desa
Perubahan berikutnya terjadi pada 1856 ketika Residen A.J.F. Jansen melakukan reorganisasi pemerintahan di Minahasa.[4]
Melalui kebijakan tersebut, struktur adat yang sebelumnya lebih bersifat komunal mulai dilembagakan ke dalam sistem administrasi Hindia Belanda.
Jabatan Hukum Tua yang sebelumnya tumbuh dalam struktur sosial masyarakat kemudian ditempatkan sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan kolonial.
Pemimpin kampung tidak lagi semata menjalankan fungsi adat, tetapi juga memikul tanggung jawab administratif: memastikan pungutan, produksi, dan kewajiban masyarakat kepada pemerintah kolonial berjalan sesuai ketentuan.[4]
Di titik itu, banyak kampung Minahasa mengalami perubahan identitas: dari komunitas adat yang relatif mandiri menjadi bagian dari tata kelola negara kolonial.
Berkat dari Tanah yang Diungkit
Meski melewati berbagai perubahan zaman, Matungkas tetap mempertahankan karakter utamanya sebagai wilayah agraris.
Tanah yang dahulu dibuka dengan menebas semak dan mengangkat akar kini tumbuh menjadi kawasan yang subur.
Kelapa, cengkih, pala, pisang, pepaya, serta berbagai tanaman pangan tumbuh di lahan masyarakat.
Pada sejumlah wilayah, kolam-kolam budidaya ikan juga menjadi bagian dari sumber penghidupan warga.
Bagi sebagian masyarakat setempat, kisah tentang Doud Wanua tetap hidup hingga sekarang.
Mata air itu bukan sekadar sumber air, tetapi juga pengingat bahwa setiap kampung memiliki ingatan panjang mengenai orang-orang yang pertama kali membuka jalan bagi generasi berikutnya.
Di Matungkas, sejarah tidak hanya tinggal dalam dokumen.
Ia juga hidup pada nama tempat, tanah yang terus diolah, dan cerita yang tetap dipelihara oleh masyarakatnya.
Catatan Kaki
[1] Tradisi lisan mengenai Opo Toar–Lumimuut, perjalanan Opo Do’odoh, para Dotu, Doud Wanua, dan asal-usul nama Matungkas diperoleh dari penuturan sejarah lokal serta dokumentasi adat yang dihimpun oleh Rommy Kumontoy.
[2] Mengenai Watu Pinabetengan sebagai simbol pembagian wilayah sub-etnis Minahasa dapat ditemukan dalam tradisi sejarah Minahasa dan sejumlah kajian etnografi mengenai struktur awal masyarakat Minahasa.
[3] Mieke Schouten, Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa 1677–1983, Leiden: KITLV Press, 1998. Kajian ini membahas perkembangan sosial Minahasa, termasuk Koffiestelsel, kerja wajib (heerendiensten), dan relasi masyarakat dengan kolonialisme Belanda.
[4] Staatsblad van Nederlandsch-Indië Tahun 1856 Nomor 28 mengenai reorganisasi pemerintahan Minahasa di bawah Residen A.J.F. Jansen, termasuk penataan struktur Binnenlands Bestuur dan kedudukan Hukum Tua.
[5] J.G.F. Riedel, De Minahasa in 1825, Batavia: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, berbagai edisi, sebagai salah satu rujukan awal mengenai struktur sosial dan budaya Minahasa.
- Penulis: Moderator Malesung

