Di Balik Kuasa Dotulong: Jejak Awal Kritik Multatuli di Minahasa

Sejarah kerap menghadirkan ironi: kritik terhadap kekuasaan justru lahir dari dalam sistem itu sendiri.

Di Minahasa, pertengahan abad ke-19, ironi tersebut menemukan momentumnya dalam perjumpaan dua figur yang berbeda dunia, Hermanus Willem Dotulong dan Eduard Douwes Dekker.

Yang satu adalah penguasa lokal dengan legitimasi tradisional sekaligus militer; yang lain, seorang birokrat muda Belanda yang kelak dikenal dunia sebagai Multatuli, penulis Max Havelaar.

Jauh sebelum Lebak menjadi simbol perlawanan moralnya, benih kritik Dekker telah tumbuh di tanah Minahasa.

Kuasa Tradisional dalam Bingkai Kolonial

Pada kurun 1848–1851, Eduard Douwes Dekker menjabat sebagai Sekretaris Karesidenan Manado di bawah Residen A.L.N. Scherius.

Di wilayah Sonder, kekuasaan berada di tangan H.W. Dotulong seorang Opperhoofd atau Hukum Besar yang bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan figur sentral dalam struktur sosial Minahasa.

Status Dotulong tidak biasa. Ia adalah veteran Perang Jawa (1825–1830), memimpin pasukan bantuan Minahasa, dan memperoleh gelar kehormatan Groot-Majoor Titulair.[1]

Dalam logika kolonial, loyalitas seperti ini bernilai strategis.

Namun, seperti banyak kisah kekuasaan, legitimasi sering kali berjalan beriringan dengan penyimpangan.

Dari Kewajiban Adat ke Eksploitasi

Dalam praktiknya, kekuasaan Dotulong mencakup hak untuk mengerahkan tenaga kerja rakyat, dikenal sebagai herendiensten atau wachtvolk.

Awalnya, kerja paksa ini berfungsi untuk kepentingan kolektif: pembangunan fasilitas umum atau kewajiban adat.

Tetapi laporan pemerintah Karesidenan menunjukkan adanya pergeseran. Tenaga rakyat tidak lagi sepenuhnya digunakan untuk kepentingan bersama, melainkan untuk proyek-proyek pribadi.

Masyarakat Sonder dipaksa bekerja di ladang milik sang pemimpin, memotong rumput, hingga menjalankan berbagai pekerjaan domestik yang menguntungkan elite lokal.[2]

Di titik inilah, struktur kolonial dan feodalisme lokal saling menguatkan, bukan saling mengawasi.

Catatan dari Seorang Sekretaris

Douwes Dekker bukanlah pengamat pasif. Dalam notebook-nya tahun 1849, ia mencatat dengan rinci penghasilan, hak istimewa, dan praktik kekuasaan para Hukum Besar di Minahasa.[3]

Catatan tersebut bukan sekadar dokumentasi, melainkan dasar bagi kritik administratif. Bersama Residen Scherius, Dekker mendorong teguran terhadap Dotulong.

Bagi mereka, eksploitasi tenaga kerja bukan hanya persoalan moral, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas ekonomi lokal, karena rakyat kehilangan waktu untuk mengurus tanahnya sendiri.

Apa yang terjadi di Sonder menunjukkan pola yang kelak menjadi tema utama Max Havelaar: rakyat kecil terjepit di antara pejabat kolonial dan elite lokal.

Mesin yang Dilarang

Ketegangan antara kekuasaan lokal dan pemerintah kolonial mencapai puncaknya dalam sebuah keputusan yang tampak teknis: pelarangan pembelian mesin penggiling padi.

Dotulong berniat membeli rice-husking mill dari Eropa, sebuah teknologi baru penggilingan padi pada masa itu. Namun, Residen Scherius justru melarangnya.

Alasannya bukan teknologi, melainkan kekuasaan.

Pemerintah kolonial khawatir mesin tersebut akan menjadi alat monopoli. Dengan kontrol penuh, Dotulong bisa memaksa rakyat menggiling padi di fasilitas miliknya dan menarik biaya tinggi.

Alih-alih modernisasi, mesin itu berpotensi memperkuat eksploitasi dalam bentuk baru.[4]

Keputusan ini mencerminkan kecemasan kolonial terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan elite lokal, sebuah kecemasan yang ironis, mengingat sistem kolonial itu sendiri bersifat eksploitatif.

Loyalitas Lebih Penting dari Keadilan

Meski kritik telah disampaikan, hasil akhirnya menunjukkan batas-batas keberanian administratif.

Berbeda dengan kasus di Lebak, di mana Dekker berkonfrontasi dengan bupati setempat, di Sonder tidak terjadi perubahan signifikan. Dotulong tetap berkuasa.

Alasannya sederhana: pragmatisme kolonial.

Peran pasukan Minahasa dalam Perang Jawa, termasuk kontribusi strategis dalam operasi militer Belanda, membuat Dotulong menjadi aset politik yang terlalu berharga untuk diganggu.[5]

Popularitasnya di kalangan rakyat semakin memperkuat posisinya.

Alih-alih reformasi, yang terjadi adalah kompromi, teguran administratif tanpa konsekuensi struktural.

Jejak Awal Multatuli

Peristiwa di Sonder mungkin tidak setenar Lebak, tetapi ia menyimpan arti penting dalam perjalanan intelektual Douwes Dekker.

Di sinilah ia menyaksikan secara langsung bagaimana kekuasaan bekerja: bukan hanya melalui penjajahan formal, tetapi juga melalui kolaborasi dengan elite lokal.

Kritiknya terhadap ketidakadilan tidak lahir tiba-tiba di Banten, melainkan telah ditempa dalam pengalaman birokrasi sebelumnya.

Sonder, dengan demikian, adalah bayang-bayang awal dari Max Havelaar, sebuah panggung kecil yang memperlihatkan drama besar kolonialisme: kekuasaan, loyalitas, dan rakyat yang menjadi korban di antaranya.

Catatan Kaki

[1] M.J.C. Schouten, Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa, 1677–1983 (Leiden: KITLV Press, 1998).
[2] M.J.C. Schouten, “Minahasa around 1850: Plans for reform during Eduard Douwes Dekker’s term as secretary of the Residency of Manado,” Archipel 87 (2014): 159–182.
[3] Catatan harian (notebook) Eduard Douwes Dekker tahun 1849, dalam Schouten (2014).
[4] Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) / Nationaal Archief, Memorie van Overgave Karesidenan Manado (1849–1851); dibahas dalam Schouten (1998).
[5] Laporan militer Java-Oorlog mengenai peran hulptroepen Minahasa dalam strategi benteng stelsel Jenderal De Kock.