Sebelum Indonesia Merdeka, Politikus Minahasa Membayangkan Negara Federal
- calendar_month Senin, 21 Sep 2026
- visibility 69
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Gagasan mengenai Indonesia sebagai negara federal telah dibicarakan oleh politikus Minahasa sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut David E.F. Henley dalam disertasinya Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies, sejumlah pemimpin politik Minahasa membayangkan Indonesia merdeka yang terdiri atas berbagai bangsa. Setiap bangsa, termasuk bangsa Minahasa, akan mempertahankan otonomi politik dan kebudayaannya dalam susunan federal.
Henley mencatat bahwa pemimpin Minahasa mulai memperhatikan perkembangan politik di Jawa dan wilayah lain di Hindia Belanda. Perserikatan Minahasa didirikan pada 1909, tahun yang sama ketika cabang-cabang militer Budi Utomo dibentuk. Hubungan dengan gerakan dari wilayah lain tidak segera menghilangkan pandangan bahwa Minahasa merupakan sebuah bangsa yang mempunyai kepentingan sendiri.
Gerakan mahasiswa turut mempertemukan orang Minahasa dengan gagasan kebangsaan Indonesia. Dalam disertasinya, Henley mencatat bahwa dua dari tujuh pembicara dalam Kongres Pemuda Indonesia Pertama pada 1926 berasal dari Minahasa. Dua tahun kemudian, sejumlah anggota perkumpulan mahasiswa Minahasa di Batavia ikut mengucapkan ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Gagasan federal telah dikemukakan lebih awal. Henley menulis bahwa dalam Kongres Seluruh Hindia yang diselenggarakan Indische Partij pada 1922, G.S.S.J. Ratulangie menganjurkan pemakaian nama Indonesia sekaligus federalisme sebagai dasar perkembangan politiknya. Indonesia diakui sebagai satu kesatuan geografis dan politik, tetapi masa depannya tidak dibayangkan sebagai negara yang menghapus keberadaan berbagai bangsa di dalamnya.
Pada 1927, Ratulangie bersama sejumlah intelektual mendirikan Persatuan Minahasa sebagai pengganti sayap sipil Perserikatan Minahasa. Menurut Henley, tujuan Persatuan Minahasa mencakup pembentukan sistem pemerintahan berdasarkan asas federal. Pada tahun yang sama, Partai Nasional Indonesia muncul dengan nasionalisme Indonesia yang bersifat unitaris. Persatuan Minahasa menyatakan solidaritas dengan kelompok-kelompok etnis di Indonesia, tetapi tidak bergabung dengan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang disponsori PNI.
Ratulangie menjelaskan sikap tersebut dalam kongres Persatuan Minahasa pada Mei 1928. Laporan pidatonya dimuat dalam surat kabar Fikiran edisi 23 Juni 1928 dan kemudian dikutip Henley. Ratulangie menyatakan bahwa bentuk kemerdekaan harus mempertimbangkan keberagaman bangsa di Indonesia. Menurutnya, penduduk Indonesia dapat dibagi ke dalam kesatuan-kesatuan teritorial yang masing-masing mempunyai hak sebagai sebuah bangsa.
Dalam penjelasan yang sama, Ratulangie mengusulkan federasi dalam dua tingkat. Tingkat pertama terdiri atas kesatuan pulau, seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Tingkat kedua berbentuk kesatuan yang lebih setempat. Ia mengkritik susunan PPPKI karena, menurutnya, persatuan organisasi tersebut belum mencerminkan hak setiap bangsa di Indonesia. Sarekat Islam dan PNI, meskipun memakai dasar kebangsaan, dinilainya tidak mewakili bangsa tertentu menurut pengertian yang ia kemukakan.
Tidak semua anggota Persatuan Minahasa menyetujui keputusan itu. A. Mononutu, yang berbicara mewakili cabang Jakarta, menyayangkan kritik terhadap Sarekat Islam dan PNI. Ia mengingatkan bahwa Minahasa merupakan bagian kecil dari Indonesia dan pada akhirnya akan bergabung dengan kelompok-kelompok lain. Pada 1930, sejumlah anggota yang lebih radikal meninggalkan Persatuan Minahasa dan membentuk Perserikatan Celebes. Menurut Henley, organisasi baru itu hampir tidak memperoleh dukungan di Minahasa.
Dalam pidato di Manado pada 1930, Ratulangie kembali menjelaskan tujuan Persatuan Minahasa. Berdasarkan laporan surat kabar Fikiran edisi 31 Mei 1930 yang dikutip Henley, tujuan utama organisasi tersebut adalah menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa Minahasa. Ratulangie menyatakan bahwa setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban menjaga kepentingannya sendiri, selama tidak merugikan kepentingan umum atau bangsa lain.
Ratulangie tidak menempatkan Persatuan Minahasa di luar perjuangan Indonesia. Dalam pidato yang sama, ia menyatakan bahwa organisasi tersebut harus menerima semangat keindonesiaan. Namun, bentuk negara yang dibayangkannya tetap federal. Ia mengatakan bahwa susunan negara pada masa depan harus berdasarkan asas federal dengan pengakuan penuh terhadap hak setiap bangsa yang otonom dalam lingkungan Indonesia.
Persatuan Minahasa kemudian menjadi kekuatan penting dalam politik setempat. Menurut Henley dalam artikel Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa, setengah dari anggota Minahassaraad yang terpilih antara 1934 dan 1938 berasal dari Persatuan Minahasa. Dalam pemilihan Dewan Kota Manado pada 1934 dan 1938, calon organisasi tersebut memenangkan semua kursi pribumi. Persatuan Minahasa baru kehilangan satu kursi kepada calon independen pada 1939.
Dukungan Persatuan Minahasa berhubungan pula dengan perhatiannya terhadap masalah-masalah setempat. Henley menyebut pembiayaan sekolah, otonomi gereja, dan monopoli pengangkutan kopra oleh perusahaan pelayaran negara sebagai beberapa persoalan yang diperhatikan organisasi tersebut. Persatuan Minahasa juga secara terbuka menggunakan sentimen kebangsaan Minahasa dalam kegiatan politiknya.
Pada 1936, Ratulangie menjadi salah satu penggerak Petisi Soetardjo yang meminta peralihan menuju kemerdekaan Indonesia dalam waktu sepuluh tahun. Majalahnya, Nationale Commentaren, menjadi salah satu suara gerakan nasional Indonesia antara 1937 dan 1942. Pada 1939, Persatuan Minahasa menjadi salah satu organisasi pembentuk Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, gabungan partai yang berdiri berdasarkan prinsip persatuan Indonesia.
Dukungan terhadap persatuan Indonesia tidak berarti gagasan tentang hak politik bangsa Minahasa telah ditinggalkan. Kekhawatiran mengenai susunan negara masa depan masih muncul pada 1938. Henley mengutip tulisan W.S.T. Pondaag dalam majalah Maesa. Pondaag mempertanyakan siapa atau apa yang dapat menjamin bahwa orang Minahasa benar-benar akan menjadi bagian utuh dari Indonesia, sementara jumlah mereka hanya bagian kecil dari seluruh penduduk. Persatuan Minahasa menjawab persoalan itu dengan konsepsi federasi yang terdiri atas berbagai bangsa daerah.
Ratulangie kembali menjelaskan gagasannya melalui Nationale Commentaren edisi 26 November 1938. Ia membedakan organisasi nasionalis unitaris seperti Parindra dari organisasi nasionalis federal seperti Pasundan. Menurut penjelasan yang dikutip Henley, organisasi federal mengakui perbedaan etnis dan kebudayaan sebagai dasar bagi hak setiap kelompok untuk menjalani kehidupan politik yang mandiri di wilayahnya sendiri. Organisasi unitaris, sebaliknya, dianggap bertolak dari anggapan bahwa rakyat Indonesia merupakan masyarakat yang homogen.
Ratulangie tetap menyatakan perlunya persatuan Indonesia. Menurutnya, persatuan nasional Indonesia adalah persatuan politik yang dibentuk oleh kemauan untuk menjadi satu kesatuan politik. Persatuan tersebut harus mengakui perbedaan kebudayaan dan etnis beserta konsekuensi politiknya. Ia juga menolak penggunaan perbedaan antarkelompok untuk politik pecah belah. Dalam susunan tersebut, setiap kelompok etnis tetap mempunyai hak mempertahankan otonomi dalam wilayahnya.
Gagasan otonomi daerah juga berhubungan dengan Minahassaraad, sebuah dewan yang dihasilkan oleh kebijakan desentralisasi kolonial. Orang Minahasa mengkritik kewenangannya yang terbatas; J.H. Pangemanann bahkan menyebutnya sebuah “lelucon” pada 1919. Namun, menurut Henley, hanya sedikit orang Minahasa yang mengecam Minahassaraad sebagai alat politik pecah belah. Persatuan Minahasa justru menetapkan keikutsertaan dalam dewan-dewan setempat sebagai bagian dari kegiatannya.
Pada penghujung masa kolonial, perhatian juga diarahkan kepada Pemerintahan Timur Besar yang dibentuk pada 1938 dan berkedudukan di Makassar. Rencana lain yang masih dibahas sampai 1942 adalah pengembangan Minahassaraad menjadi sebuah groepsgemeenschap atau pemerintahan kelompok untuk Minahasa. Ratulangie memperjuangkan agar Pemerintahan Timur Besar dilengkapi dewan penasihat dengan anggota terpilih. Anggota Minahassaraad juga mengusahakan agar Manado dimasukkan ke dalam rencana groepsgemeenschap Minahasa.
Sikap Ratulangie berubah sesudah Proklamasi 1945. Henley menyebutnya sebagai perubahan publik terpenting menuju doktrin unitaris. Pada Agustus 1945, Ratulangie ikut dalam persiapan kemerdekaan dan kemudian diangkat sebagai Gubernur Sulawesi untuk Republik Indonesia. Menurut Henley, sejak saat itu ia berkomitmen kepada perjuangan Republik. Dalam surat kepada pemuda Minahasa pada Januari 1946, Ratulangie bahkan menyatakan dirinya “seorang Indonesia dan bukan seorang Minahasa”.
Pernyataan itu menunjukkan perbedaan dengan pendirian Ratulangie sebelum perang. Namun, sumber yang diperiksa tidak memuat pernyataan langsung Ratulangie yang secara harfiah berbunyi bahwa ia “menolak federalisme”. Rumusan yang didukung sumber adalah bahwa sejak Agustus 1945 ia meninggalkan pendirian federal sebelum perang dan berpihak kepada Republik Indonesia yang unitaris.
Perubahan tersebut juga harus dibedakan dari rencana federal yang disponsori Belanda sesudah 1945. Henley menjelaskan bahwa politikus yang memilih kelanjutan proses desentralisasi kemudian bergantung kepada rencana federal Belanda yang dipandang luas sebagai usaha memulihkan kekuasaan kolonial. Persiapan memasukkan Minahasa ke dalam Negara Indonesia Timur berlangsung sejak akhir 1946. Perkembangan tersebut terjadi sesudah Ratulangie menjadi Gubernur Sulawesi untuk Republik.
Dengan demikian, Ratulangie dan Persatuan Minahasa telah membicarakan Indonesia federal sejak sebelum kemerdekaan, tetapi bukan sebagai penolakan mutlak terhadap persatuan Indonesia. Mereka membayangkan persatuan politik Indonesia yang tetap mengakui otonomi berbagai bangsa, termasuk bangsa Minahasa. Ratulangie membicarakan federalisme pada 1922, asas pemerintahan federal dimasukkan dalam tujuan Persatuan Minahasa pada 1927, susunannya dijelaskan pada 1928 dan 1930, kemudian ditegaskan kembali pada 1938. Sesudah Proklamasi 1945, Ratulangie berpihak kepada Republik Indonesia yang unitaris.
Referensi
Henley, David. “Nationalism and Regionalism in Colonial Indonesia: The Case of Minahasa.” Indonesia, no. 55, April 1993, hlm. 91–112.
Henley, David E.F. Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies. Disertasi doktor, Australian National University, 1992.
- Penulis: Engel Yong

