Minahasaraad: Babak Baru Pemerintahan Lokal di Minahasa, 1919–1930

Pada tahun 1919, Minahasa memasuki babak baru dalam sejarah pemerintahan lokal. Melalui penerapan kebijakan desentralisasi, pemerintah Hindia Belanda membentuk “plaatselijken raad van de Minahasa”, yang kemudian dikenal sebagai Minahasaraad, bersamaan dengan pembentukan Gemeenteraad van Manado. Pertemuan pertama Minahasaraad berlangsung pada Oktober 1919. Dalam pidato pembukaannya, ketua dewan saat itu bahkan menyampaikan harapan agar Oktober 1919 dikenang sebagai hari bersejarah dalam perjalanan Minahasa.

Sebuah dewan dengan karakter yang berbeda

Menurut buku Cohen Stuart, sejak awal Minahasaraad memiliki posisi yang cukup istimewa dibandingkan sejumlah dewan lokal lainnya pada masa tersebut. Dari 23 anggota, sebanyak 18 anggota, yaitu seluruh anggota pribumi, ditentukan melalui pemilihan. Karena itu, penulis menggambarkan Minahasaraad sebagai sebuah dewan yang pada kenyataannya merupakan perwakilan yang dipilih dari masyarakat Minahasa.

Wilayah kerja Minahasaraad meliputi bagian dari Gewest Manado yang dikenal sebagai Minahasa. Untuk pemilihan anggota pribumi, wilayah tersebut dibagi menjadi 16 distrik pemilihan. Pada akhir 1929, wilayah kerja dewan ini memiliki sekitar 280.000 penduduk, terdiri dari sekitar 268.000 penduduk pribumi, 10.000 Vreemde Oosterlingen, dan sekitar 1.500 orang Eropa. Jumlah pemilih tercatat sekitar 54.000 orang.

Manado menjadi pusat Minahasaraad

Meskipun wilayah kerjanya mencakup seluruh Minahasa, kedudukan Minahasaraad berada di Manado. Kantor pusatnya juga berada di kota tersebut.

Administrasi Minahasaraad dibagi menjadi lima bagian utama:

1. Algemeene zaken — urusan umum
2. Comptabiliteit — keuangan/akuntansi
3. Belastingen — perpajakan
4. Technische dienst — pekerjaan teknis
5. Bedrijven — perusahaan/usaha

Untuk pekerjaan teknis lokal, wilayah Minahasaraad kemudian dibagi menjadi tiga bagian: Manado, Tondano, dan Amoerang.

Dengan struktur tersebut, Minahasaraad bukan hanya sebuah forum untuk membahas kebijakan, tetapi juga memiliki perangkat administratif dan tenaga teknis sendiri.

Pasar menjadi salah satu sumber pendapatan

Salah satu usaha yang berada di bawah Minahasaraad adalah passerbedrijf, atau usaha pasar. Pada masa itu terdapat 24 pasar dalam wilayah kerja Minahasaraad dan pembukuannya dilakukan secara komersial. Pendapatan pasar dikumpulkan melalui aparat lokal sebelum disetorkan ke kas Minahasaraad.

Hasilnya cukup besar. Pada 1929, passerbedrijf menghasilkan keuntungan bersih lebih dari f 30.000, sementara modal yang ditanamkan Minahasaraad dalam usaha pasar mencapai lebih dari f 82.000.

Karena itu, foto-foto seperti “Minahasaraads-passer te Tondano” dan “Minahasaraads-passer te Kawangkoan” bukan sekadar dokumentasi pasar. Keduanya merupakan bagian dari jaringan fasilitas ekonomi yang berada dalam sistem pengelolaan Minahasaraad pada akhir 1920-an.

Pasar Minahasaraad di Kawangkoan

Pasar Minahasaraad di Tondano

Lebih dari sekadar dewan jalan

Ruang kerja Minahasaraad sebenarnya cukup luas. Dalam ordonansi pendiriannya, dewan memiliki kewenangan terhadap pemeliharaan, perbaikan, pembaruan dan pembangunan jalan, jembatan, serta berbagai pekerjaan kepentingan lokal.

Termasuk di dalamnya:

• lapangan dan taman,
• saluran air,
• air minum,
• rumah potong hewan,
• pasar,
• penerangan jalan,
• pemakaman,
• pemadam kebakaran,
• serta berbagai fasilitas lokal lainnya.

Minahasaraad juga memiliki pelayanan kesehatan, kedokteran hewan, dan pertanian.

Jembatan gantung Poigar (panjang 80 meter) di atas sungai yang menjadi batas antara Minahasa dan Bolaang Mongondow, dibangun pada tahun 1929 oleh Landschap Mongondow dengan subsidi dari Minahasaraad sebesar ƒ25.000

Stoomwals (mesin penggilas/rol jalan bertenaga uap) dengan para pekerja pembongkar jalan sedang bekerja di daerah pedalaman

Namun dalam praktiknya, penulis mengakui bahwa Minahasaraad masih terutama dikenal sebagai “wegenraad”, atau secara harfiah “dewan jalan”, karena sebagian besar pekerjaan nyata yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Persoalan jalan di Minahasa

Jaringan jalan menjadi salah satu pekerjaan terbesar Minahasaraad. Pada akhir 1920-an, keseluruhan jaringan jalan dalam wilayahnya mencapai sekitar 1.265 kilometer.

Jalan tersebut dibagi menjadi tiga kelas: primer, sekunder, dan tersier. Jalan kelas pertama dan kedua telah diperkeras dan memiliki panjang keseluruhan sekitar 744 kilometer.

Meningkatnya lalu lintas, terutama kendaraan berat dan bus, membuat biaya pemeliharaan semakin tinggi. Karena itu, pada 1929 Minahasaraad melakukan percobaan pengaspalan pada beberapa ruas jalan. Dengan dana sendiri, sekitar 25 kilometer jalan di berbagai bagian wilayah Minahasa diberi lapisan aspal. Hasilnya dinilai sangat baik; setelah hampir setahun digunakan, ruas tersebut disebut belum menunjukkan keausan berarti.

Untuk jalan tersier, Minahasaraad kemudian menerapkan pola kerja sama dengan penduduk. Masyarakat menyediakan material pengerasan, sementara dewan melakukan penggilasan. Pada 1929, sekitar 20 kilometer jalan tersier berhasil diperkeras dengan sistem tersebut.

Jalan tersier dengan perkerasan

Jalan aspal di Tonsea

Minahasaraad dan persoalan tanah

Salah satu masalah sosial-ekonomi yang mendapat perhatian dewan adalah persoalan kalakéran, yaitu sistem kepemilikan tanah tertentu di Minahasa.

Menurut buku tersebut, banyak bidang tanah yang sebenarnya subur justru tidak dimanfaatkan karena masih menjadi bagian dari warisan yang belum terbagi. Kondisi ini menimbulkan berbagai sengketa tanah dan dalam beberapa kasus bahkan berkembang menjadi persoalan serius.

Minahasaraad kemudian membahas kemungkinan penyelesaian persoalan tersebut dan mengajukan solusi kepada pemerintah.

Kolonisasi di Minahasa Selatan

Minahasaraad juga mencoba menangani masalah kekurangan tanah pertanian. Pada 1925, dewan membentuk sebuah usaha kolonisasi di onderdistrict Tompasso, terutama untuk mengatasi kekurangan lahan bagi penduduk pribumi di daerah yang padat.

Percobaan pertama ternyata tidak berhasil dan dihentikan pada 1927. Pada 1929, pendekatan baru dilakukan. Hasilnya jauh lebih baik: sekitar 500 keluarga menjadi bagian dari pertambahan penduduk kolonisasi, tiga permukiman baru didirikan, dan ratusan bidang tanah hutan dibuka serta ditanami.

Penulis melihat program tersebut sebagai persoalan sosial-ekonomi yang sangat penting bagi Minahasa karena diharapkan dapat mengurangi kepadatan wilayah tertentu sekaligus membuka kawasan pertanian baru.

Akhir sistem heerendienst

Tahun 1925 juga menjadi titik penting karena heerendiensten atau kerja wajib/paksa di Minahasa dihapuskan.

Penghapusan tersebut menimbulkan persoalan bagi pemeliharaan jalan dan pekerjaan kecil lainnya karena sebelumnya tenaga kerja dari sistem heerendienst digunakan untuk pekerjaan tersebut. Sebagai pengganti, diberlakukan verkeersbelasting atau pajak lalu lintas yang berlaku bagi berbagai kelompok penduduk, kemudian diikuti pajak kendaraan.

Persoalan ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya berbagai masalah pada jalan tersier. Minahasaraad harus mencari cara baru agar masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan jalan tanpa kembali kepada sistem kerja wajib.

Perubahan dalam sistem pemilihan

Menjelang 1930, terjadi perubahan penting dalam sistem politik Minahasaraad.

Melalui Staatsblad 1929 No. 355, aturan pemilihan diperbarui. Hak pilih diberikan kepada penduduk pribumi laki-laki yang bukan warga negara Belanda di Minahasa yang memenuhi persyaratan pajak penghasilan negara, sekaligus menghapus batas pendapatan yang sebelumnya digunakan dalam aturan 1919. Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia, dan pemilihan dengan aturan baru dijadwalkan berlangsung pada pertengahan 1930.

Bahkan, dalam sidang-sidang awal pernah muncul gagasan untuk memberikan hak pilih aktif kepada perempuan Minahasa. Namun gagasan tersebut belum diterapkan.

Dari kritik menuju pembenahan

Perjalanan Minahasaraad tidak selalu berjalan mulus. Cohen Stuart secara terbuka mencatat adanya berbagai “kinderziekten”, atau “penyakit masa kanak-kanak”, dalam sepuluh tahun pertama keberadaannya.

Salah satu masalah utama adalah posisi Resident Manado sebagai ketua dewan. Menurut penulis, jabatan tersebut membuat pengelolaan Minahasaraad kurang efektif karena Resident harus sekaligus menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan gewest. Anggota dewan juga sering datang tanpa persiapan yang memadai.

Masalah lain adalah penggunaan bahasa. Rapat berlangsung dalam bahasa Melayu, tetapi notulen dan berbagai dokumen sering dibuat dalam bahasa Belanda. Akibatnya, banyak anggota mengalami kesulitan memahami bahan yang dibahas.

Perbaikan kemudian dilakukan. Notulen mulai dibuat dalam bahasa Melayu, dokumen penting diterjemahkan bila diperlukan, distribusi notulen diperluas, dan setiap proposal dipersiapkan dengan lebih baik sebelum dibahas. Perubahan tersebut disebut mulai meningkatkan perhatian publik terhadap pekerjaan Minahasaraad.

Minahasaraad dan cita-cita pemerintahan lokal

Menjelang akhir uraian, buku ini menunjukkan bahwa Minahasaraad mulai berusaha memperluas bidang kerjanya. Pemerintah diharapkan secara bertahap menyerahkan lebih banyak kewenangan kepada dewan, termasuk mengenai pertanahan, irigasi, dan pendidikan.

Dalam persoalan pendidikan, misalnya, percobaan pada 1926 untuk sekaligus menyerahkan seluruh pendidikan pribumi kepada Minahasaraad dianggap terlalu berat bagi dewan yang masih muda. Buku tersebut justru menganjurkan pengalihan secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah.

Pada akhirnya, Cohen Stuart menilai bahwa meskipun Minahasaraad memiliki berbagai kekurangan dan pernah melakukan kesalahan dalam pelaksanaannya, dewan tersebut telah menunjukkan daya hidup dan kemampuan untuk mendukung perkembangan Minahasa. Dalam konteks pemerintahan lokal di wilayah luar Jawa, penulis menempatkan Minahasa, bersama dewan lokalnya dan Gemeenteraad Manado, sebagai salah satu wilayah yang berada di garis depan penerapan pemerintahan lokal.

Catatan Akhir

Minahasaraad pada periode 1919–1930 memperlihatkan bagaimana gagasan desentralisasi diterapkan di Minahasa. Dewan ini tidak hanya berkaitan dengan politik atau administrasi, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari melalui jalan, jembatan, pasar, air, kesehatan, pertanian, kolonisasi, perpajakan, dan berbagai pekerjaan umum.

Menariknya, sumber ini juga memperlihatkan adanya proses belajar: dari persoalan organisasi, keterbatasan kewenangan, masalah komunikasi, hingga usaha memperluas partisipasi politik. Karena itu, Minahasaraad dalam buku Cohen Stuart dapat dilihat sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah perkembangan pemerintahan lokal dan politik perwakilan di Minahasa pada awal abad ke-20.

Sumber: M. Hamerster, “De Minahasaraad”, dalam A. B. Cohen Stuart, Vijfentwintig jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indië, 1905–1930