Menjaga Harmoni Mempererat Persatuan
- calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
- visibility 95
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Catatan Focus Group Discussion ASRAMA MAHASISWA NUSANTARA Manado – Oleh Jerry F. G. Bambuta (Forum Literasi Masyarakat)

Dari kiri ke kanan : Ir. Florendo V. Jacobus, M.Si, M.Tr, Ops.La (Manager Pengelola AMN Manado), Jerry F. G. Bambuta (Narasumber dari Forum Literasi Masyarakat), Letkol Inf. Drs. Masgen Abas (Narasumber dari TNI)
Judul di atas adalah tema FGD (focus group discussion) yang di selenggarakan oleh Asrama Mahasiswa Nsantara (AMN) Manado pada tanggal 3-5 November 2025 di Hotel Mercure Manado. Melibatkan audiens para tenaga staff dan mentor AMN yang setiap hari harus mengasuh 200 lebih anak-anak mahasiswa yang berasal dari berbagai etnis Nusantra. Bagi saya, tema di atas begitu penting agar bisa menjadi denyut kesadaran kolektif untuk merawat pluralitas Indonesia.
Apalagi, peran penting para pimpinan, staff dan mentor di AMN yang setiap hari berhadapan dengan ratusan anak-anak mahasiswa dari berbagai lintas etnis Nusantara. Di tangan pengabdian para pimpinan, staff dan mentor AMN Manado, di letakan tanggung jawab untuk bisa melukis “miniatur Indonesia” di setiap nurani para anak-anak asuh. Dan ini menjadi sebuah investasi masa depan Indonesia yang berharga. Kita amini upaya ini akan memberikan insentif signifikan membangun masa depan dari para generasi garuda muda Indonesia.
Sejatinya, tanggung jawab kaum intelektual bukan hanya sekedar menyebar pengetahuan melalui berbagai forum pendidikan formal atau non formal. Tanggung jawab kaum intelektual lainnya adalah mampu memantik kesadaran kolektif yang penuh tanggung jawab bagi setiap warga negara. Dan, salah satu sisi kesadaran kolektif ini adalah menyadari realitas plural Indonesia dalam ruang suku, agama, ras dan antar golongan.
Realitas plural ini bisa memicu dua sisi potensi, yaitu sisi potensi persatuan dan sisi potensi perpecahan. Indonesia memiliki 17.360 pulau, 300 kelompok etnis, 1.340 suku (sensus BPS tahun 2010). Dari keragaman budaya tersebut, Indonesia mengkoleksi 718 jenis bahasa daerah (Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2025). Di samping itu, Indonesia memiliki 6 agama resmi serta 187 aliran kepercayaan di bawah pengawasan kemendikbud (media Indonesia, 2024).
Kita harus bisa mengawetkan konsensus kebangsaan kita, agar supaya semua unsur pluralitas di atas bisa menciptakan kekuatan kolektifitas nasional dan ikut mengokohkan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang berdikari secara budaya, ekonomi dan politik. Sebaliknya, jika degradasi terhadap konsensus kebangsaan terjadi, maka unsur pluralitas di atas bukannya menjadi “perekat persatuan” tapi berpotensi menjadi “bumerang perpecahan” bagi bangsa ini.
Tak mudah membangun optimisme ini ketika aroma sinisme publik kian mengental karena melihat teladan bobrok dari para pemimpin publik yang koruptif. Akan tetapi, saat berdialog langsung dengan manager pengelola AMN Manado, Ir Florendo Jacobus, M.Si, M.Tr, Ops.La sekaligus menyimak testimony dari anak-anak asuh di AMN Manado, saya salut sekaligus terharu karena kita masih punya segelintir pemerhati dengan segenggam harapan. Kita patut berbangga karena masih ada tangan-tangan tulus dengan penuh dedikasi menabur benih-benih perubahan bagi para garuda muda yang akan mewarisi masa depan bangsa ini.

Para pimpinan, staff dan mentor AMN Manado sebagai pelaksana dan peserta Focus Group Discussion
Dan, bagi saya pribadi, adalah sebuah kehormatan saat bisa mengambil bagian mencicipi secuil visi dalam padepokan AMN yang membidik visi “generasi emas Indonesia 2045”. Mendapatkan kesempatan menjadi salah satu narasumber, Saya seperti terciprat dengan kobaran energi visi untuk terus bergerak secara kolaboratif melalui gerakan literasi pada ruang non formal dalam setiap inisiasi “Forum Literasi Masyarakat”.
Hari ini, posisi kepemimpinan publik di berbagai sektor cenderung di dominasi oleh generasi X yang lahir pada rentang tahun 1965-1985. Generasi X lahir dari orang tua dari kelompok “baby boomer” yang lahir pada rentang tahun 1946 – 1964. Generasi “baby boomer” lahir pada fase pasca perang dunia II ketika terjadi ledakan kelahiran bayi (baby boom).
“Baby boomer” di kenal sebagai generasi tradisional dan sangat saklek pada nilai-nilai feodalisme. Mereka lahir saat dunia dalam transisi kesukaran pasca perang dunia II. Generasi X yang lahir dari rahim generasi “baby boomer” ikut mewarisi tradisi feodalisme. Generasi X memasuki era transisi dari era manual ke era digital pertama dengan tetap membawa residu feodalisme dari generasi sebelumnya. Nah, generasi X ini melahirkan generasi Y atau milenial yang lahir pada rentang tahun 1981-1996. Antara generasi X dan generasi Y terjadi “lompatan inovasi teknologi” yang sangat lebar melalui digitalisasi global dan inovasi AI (artifical intelligence). Akibatnya, pola hidup dan arah pemikiran dari generasi X dan generasi Y memiliki “gap” yang sangat lebar.
Dalam situasi di atas, peran dan tanggung jawab pendidikan formal/non formal menjadi sangat sentral. Mengapa demikian? Dalam sebuah perang antara negara, senjata militer bisa meluluh lantakan kehidupan manusia. Tetapi, melalui ujung pena dan lembaran kertas dunia pendidikan yang bisa membangun kembali reruntuhan kehidupan manusia. Di tengah eforia penggunaan media sosial dan masifikasi AI (artificial intelligence), kita harus sadar bahwa dunia global sementara berada pada transisi geopolitik dari uni polar ke arah multi polar.
Konsekuensi perang hegemoni antar negara dan antar aliansi global tak bisa di hindari. Pola dan kontak konflik pun berubah bukan lagi dalam bentuk “simetric war” (perang persenjataan militer). Tapi, telah bertransformasi menjadi “asimetric war”, di mana penetrasi asing ke dalam negara target menggunakan “proxy” atau boneka kepentingan asing. Dan, yang menggerakan proxy ini bisa berbentuk “state actor’ (negara) ataupun “non state actor” (non negara). Skenario dari perang proxy bisa di lakukan dengan melemahkan negara dari dalam melalui adu domba. Stabilitas negara dan ekonomi domestik tertanggu, dan bisa menjadi akses infiltrasi kepentingan asing ke dalam negara.
Data tahun 2025 yang di rilis oleh Data Reportal, mencatat pengguna internet di Indonesia mencapai 212 juta orang. Angka tersebut setara dengan 74,6% dari total populasi masyarakat Indonesia. Sedangkan, menurut data yang di rilis oleh Goodstat pada tahun 2025, melaporkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan waktu per hari di media sosial mencapai durasi 188 menit per hari (atau setara dengan 3 jam 8 menit per hari). Durasi ini jauh lebih tinggi dari durasi rata-rata masyarakat global yang menghabiskan waktu hanya 144 menit per hari.
Masyarakat kita tergolong konsumen yang tinggi terhadap penggunaan internet dan media sosial. Sedangkan, data yang di laporkan oleh IPSOS dan UNESCO melalui survey di 16 negara yang melaksanakan pemilihan umum pada tahun 2024 (termasuk Indonesia), 68% responden menyatakan bahwa media sosial adalah sumber hoax terbesar (katadata, 2023).
Apakah masyarakat Indonesia cukup siap menghadapi fenomena disrupsi digital ini?
Angka buta huruf di Indonesia pada tahun 2024 telah mengalami penurunan signifikan. Pada rentang usia 15 tahun-44 tahun, angka buta huruf nasional berada pada angka di bawah 1%. Sayangnya, penurunan buta huruf ini malah tak linier dengan skor literasi nasional. Survey literasi yang di lakukan oleh OECD (organization for economic co-operation & development), menunjukan skor literasi Indonesia ada pada level 62 dari 70 negara responden. Hal ini berarti, penurunan angka buta huruf belum signifikan menaikan skor literasi nasional.
Kemampuan literasi bukan hanya sebatas kemampuan “calistung” (baca, tulis dan berhitung). Salah satu sisi kemampuan literasi adalah kemampuan dalam menganalisis secara kritis informasi tertentu. Artinya, kemampuan literasi akan membangun masyarakat yang kritis dalam memilah antara hoax, asumsi subyektif dan fakta obyektif. Nah, jika kita minim dari sisi skor literasi, itu artinya meski kita sudah bisa membaca tapi kita lamban memilah antara hoax, asumsi subyektif dan fakta obyektif dari informasi di sekitar kita!
Artinya, masyarakat kita sangat rentan dengan hoax dan provokasi! Jika kemampuan literasi masyarakat kita tak di bangun, dan di tengah realitas plural SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), kita menjadi rentan dengan provokasi yang mau memecah belah solidaritas nasional. Kita harus sadar, sejak era pra kemerdekaan, kita sering di lemahkan oleh politik “divide it impera” (pecah belah) dari penjajah asing. Hari ini, isu hoax dan provokasi yang mau memecah belah solidaritas nasional adalah bentuk modern dari praktek “divide it impera”.
Kita lihat hari ini, negara besar seperti Uni Soviet pun terpecah’-pecah menjadi banyak negara. Eropa adalah sebuah benua besar yang di dalamnya banyak sekali negara dan beragam etnis. Indonesia bukan sebuah benua tapi satu negara ribuan pulau dengan beragam suku, agama, ras dan golongan. Dan, sampai hari ini, Indonesia masih utuh dari setiap jengkal dari Miangas hingga Pulau Rotte, dari Merauke hingga Sabang.
Kesadaran kolektif terhadap jati diri kearifan lokal dari berbagai budaya masyarakat Indonesia harus selalu di hidupkan. Jati diri kearifan lokal ini akan menjadi “puzzle” yang membangun identitas pluralitas nasional. Dengan demikian, keragaman budaya menjadi kekayaan sekaligus perekat menciptakan solidaritas dalam pluralitas Indonesia.
Dalam ruang realitas inilah, maka tanggung jawab memantik kesadaran kolektif terhadap pluralitas harus di rawat bersama-sama. Kesadaran kolektif ini bertumpu pada makna Indonesia bukan hanya sebagai negara majemuk, tapi sebagai negara multi kultural. Negara majemuk adalah realitas beragamnya kelompok suku, agama, ras dan golongan dalam sebuah negara. Akan tetapi, dalam realitas negara majemuk, perbedaan seringkali memicu dikotomi kelompok mayoritas dan minoritas. Tak heran, karena dikotomi tersebut bisa memicu kondisi diskriminasi dan marginalisasi.
Indonesia harus di maknai sebagai negara multi kultural. Artinya, pluralitas dari sisi suku, agama, ras dan golongan di sadari sebagai jati diri sekaligus kekayaan kemanusiaan yang berharga dan wajib di lestarikan. Secara spesifik, konteks realitas mayoritas dan minoritas di maknai sebagai kondisi kuantitas dari populasi tapi bukan dalam dimensi keadilan sosial. Negara multi kultural memeluk pluralitas agama sekaligus memangku pluralitas kultural secara harmonis. Dan menghembusi semua sisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan atmosfer keadilan yang egaliteristik.
- Penulis: Moderator Malesung

