Pasukan KNIL Minahasa: Dari Perjanjian 1679 hingga Perang Pasifik

Keterlibatan masyarakat Minahasa dan Manado dalam struktur militer kolonial Belanda memiliki akar sejarah yang jauh lebih tua daripada pembentukan Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) itu sendiri.

Loyalitas militer tersebut tidak lahir semata melalui penaklukan kolonial, melainkan terbentuk melalui aliansi politik dan pertahanan yang berlangsung selama berabad-abad.

Dalam sejarah Hindia Belanda, orang-orang Minahasa dan Manado kemudian dikenal sebagai salah satu kelompok pribumi yang paling dominan dalam tubuh KNIL, bahkan menjadi tulang punggung berbagai operasi militer Belanda di Nusantara hingga Perang Pasifik.

Aliansi Awal antara Minahasa dan VOC

Hubungan militer antara Minahasa dan Belanda bermula dari Verbond atau Perjanjian 1679 yang disepakati antara para walak Minahasa dengan Gubernur VOC di Maluku, Robert Padtbrugge.¹

Perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan pakta pertahanan bersama untuk menghadapi ancaman eksternal, terutama dari kekuatan-kekuatan regional yang saat itu bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Sulawesi Utara dan Maluku.

Berbeda dengan banyak wilayah lain di Nusantara yang ditaklukkan melalui ekspedisi militer, Minahasa justru masuk ke dalam orbit VOC melalui pola kerja sama politik.

Dalam praktiknya, VOC memperoleh dukungan militer dan logistik dari masyarakat Minahasa, sementara para kepala daerah Minahasa mendapatkan perlindungan politik dan akses perdagangan.

Dari hubungan inilah lahir tradisi pasukan Tulungan, yakni pasukan bantuan dari Minahasa yang kerap dikerahkan untuk mendukung operasi militer Belanda di berbagai wilayah Hindia Belanda.

Pada abad ke-19, pasukan Minahasa bahkan ikut terlibat dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825–1830).²

Keterlibatan itu memperkuat reputasi mereka sebagai kelompok militer yang dianggap disiplin dan loyal oleh pemerintah kolonial.

Ketika KNIL resmi dibentuk pada tahun 1830 setelah berakhirnya Perang Jawa, fondasi hubungan yang telah dibangun sejak abad ke-17 membuat orang-orang Manado dan Minahasa dengan cepat direkrut dan diintegrasikan ke dalam struktur tentara kolonial tersebut.

Status Khusus dalam Struktur KNIL

Dalam tubuh KNIL, prajurit asal Manado menempati posisi yang unik. Pemerintah kolonial Belanda menilai kelompok Kristen dari Minahasa dan Ambon memiliki kedekatan budaya serta loyalitas politik yang lebih tinggi terhadap Kerajaan Belanda dibanding kelompok pribumi lainnya.

Pandangan itu kemudian melahirkan status Gelijkgesteld, yakni status hukum yang “dipersamakan” dengan orang Eropa.³

Status tersebut memberikan sejumlah keistimewaan, mulai dari besaran gaji, fasilitas tempat tinggal, pendidikan, hingga perlakuan administratif yang lebih baik dibanding prajurit pribumi lain dalam KNIL.

Dominasi prajurit Manado dalam tubuh tentara kolonial terlihat jelas dari statistik militer akhir dekade 1920-an. Pada tahun 1929, tercatat sekitar 5.600 prajurit asal Manado bertugas di KNIL.

Jumlah itu mencapai sekitar 14,52 persen dari total kekuatan tentara kolonial Hindia Belanda.⁴

Persentase tersebut sangat mencolok jika dibandingkan dengan proporsi penduduk Minahasa dan Manado dalam keseluruhan populasi Hindia Belanda yang hanya sekitar 0,47 persen.

Dengan kata lain, keterwakilan orang Manado dalam KNIL jauh melampaui proporsi demografis mereka.

Secara keseluruhan, kombinasi prajurit dari Manado, Ambon, dan Timor mencapai hampir 28 persen kekuatan KNIL.

Pemerintah kolonial kemudian mengembangkan strategi khusus untuk mencegah dominasi satu kelompok etnis di lapangan. Dalam praktiknya, para prajurit tidak ditempatkan di daerah asal mereka dan disebar dalam satuan kecil.

Pada 1928 misalnya, satu seksi infanteri KNIL biasanya terdiri atas enam prajurit Manado, Ambon, atau Timor yang digabung dengan tiga belas hingga empat belas prajurit Jawa.⁴ Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kontrol komando sekaligus mengurangi potensi solidaritas etnis di medan perang.

Menjelang Perang Pasifik

Memasuki dekade 1940-an, situasi geopolitik Asia Pasifik berubah drastis. Ekspansi militer Jepang memaksa pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap sistem pertahanannya.

Pada tahun 1941, pemerintah kolonial memberlakukan ordonansi wajib militer bagi penduduk non-Belanda berusia 18 hingga 45 tahun.⁴

Meski secara formal berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, pelaksanaannya terutama difokuskan pada wilayah-wilayah yang dianggap memiliki tradisi loyalitas kuat terhadap Belanda, yakni Jawa, Ambon, dan Minahasa.

Di Sulawesi Utara, pertahanan diperkuat tidak hanya melalui perekrutan pemuda baru, tetapi juga dengan mengaktifkan kembali para veteran KNIL.

Para veteran asal Minahasa dan Ambon ditempatkan untuk menjaga garis pertahanan sekunder di wilayah mereka masing-masing.

Dalam strategi Sekutu yang tergabung dalam ABDACOM (American-British-Dutch-Australian Command), Manado memegang posisi penting sebagai benteng udara di kawasan utara Hindia Belanda.

Lapangan udara Langoan dijadikan salah satu garis pertahanan terdepan bersama Tarakan dan Babo untuk menghadang penetrasi udara Jepang menuju wilayah selatan.

Invasi Jepang ke Manado

Serangan Jepang akhirnya tiba pada Januari 1942. Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang melancarkan operasi gabungan berupa pendaratan amfibi dan penerjunan pasukan payung di wilayah Manado.⁴

Operasi tersebut menjadi salah satu serangan lintas udara pertama Jepang dalam Perang Pasifik.

Garnisun KNIL di Manado berusaha melakukan perlawanan, namun kekuatan pertahanan Belanda tidak mampu menahan serangan cepat Jepang. Dalam waktu singkat, wilayah Manado dan sekitarnya jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang.

Setelah berhasil menguasai Sulawesi Utara, Jepang segera menjadikan Manado sebagai pangkalan aju untuk operasi militer berikutnya.

Dari wilayah ini, pasukan Jepang kemudian melancarkan serangan ke Kendari pada 24 Januari 1942 sebagai bagian dari strategi menguasai jalur udara dan laut di kawasan timur Nusantara.

Pertempuran di Luar Sulawesi dan Nasib Tawanan

Meskipun Manado telah jatuh pada awal Januari 1942, banyak prajurit asal Minahasa dan Manado yang bertugas di batalyon-batalyon KNIL di wilayah lain tetap melanjutkan pertempuran.

Salah satu pertempuran penting terjadi di Palembang, Sumatra Selatan. Dokumentasi militer Belanda menunjukkan keberadaan regu senapan mesin ringan (light machine gun/LMG) dari Batalyon Infanteri X yang sebagian besar berisi prajurit Manado.⁴

Mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan lintas udara Jepang yang menyerang kompleks kilang minyak Palembang pada Februari 1942.

Namun, situasi perang akhirnya berbalik sepenuhnya. Pada 9 Maret 1942, Hindia Belanda resmi menyerah kepada Jepang. Puluhan ribu tentara KNIL ditawan dan ditempatkan di kamp-kamp interniran.

Pemerintah militer Jepang menerapkan segregasi ketat terhadap tawanan perang berdasarkan agama dan latar belakang etnis.

Tawanan Muslim secara bertahap mulai dibebaskan pada April 1942, sementara tawanan Kristen asal Manado dan Ambon sebagian besar tetap ditahan dan dipekerjakan dalam kerja paksa di berbagai wilayah Asia Tenggara.⁴

Banyak di antara mereka yang kemudian meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan selama masa penahanan perang.

Warisan Sejarah

Sejarah panjang keterlibatan orang Minahasa dan Manado dalam KNIL meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, mereka dipandang sebagai kelompok yang memiliki tradisi militer kuat dan memainkan peranan penting dalam struktur pertahanan kolonial Belanda.

Namun di sisi lain, kedekatan mereka dengan pemerintah kolonial juga menempatkan mereka dalam posisi dilematis pada masa kebangkitan nasionalisme Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagian bekas prajurit KNIL memilih bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, sementara sebagian lainnya tetap mempertahankan hubungan dengan Belanda.

Dinamika tersebut kemudian membentuk salah satu bab paling rumit dalam sejarah politik dan militer Indonesia Timur pada pertengahan abad ke-20.

Catatan Kaki

¹ David Henley, Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies (Leiden: KITLV Press, 1996).

² Peter Carey, The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855 (Leiden: KITLV Press, 2008).

³ Frances Gouda, Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900–1942 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995).

⁴ Marc Lohnstein dan Adam Hook, Royal Netherlands East Indies Army 1936–42 (Oxford: Osprey Publishing, 2018).