Babontehu: Kerajaan Kristen Awal di Utara Sulawesi

Di tengah gelombang besar historiografi lokal Sulawesi Utara, nama Babontehu sering hadir dalam dua wajah sekaligus: sebagai ruang historis dan sebagai ruang mitologis.

Dalam tradisi tutur masyarakat, Babontehu dikaitkan dengan silsilah para dotu dan tokoh pendiri yang hidup jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Namun ketika sejarah direkonstruksi secara ketat berdasarkan arsip kolonial primer, laporan ekspedisi, surat-surat misionaris, hingga memori serah terima jabatan VOC maka narasi itu perlahan bergeser menuju bentuk yang lebih administratif dan geopolitik.

Dalam dokumen-dokumen Eropa abad ke-16 dan ke-17, entitas yang kini dikenal sebagai Babontehu hampir tidak pernah disebut dengan nama lokalnya. Arsip Portugis, Spanyol, dan Belanda lebih mengenalnya sebagai “Kerajaan Manado” atau O Rei de Manado, sebuah kerajaan pesisir yang berpusat di Pulau Manado Tua.

Dari sanalah jejak tertulis pertama mengenai masyarakat Manado bermula.

Persinggahan Portugis dan Pembaptisan Raja Manado

Catatan tertua mengenai eksistensi politik Manado Tua muncul pada 1563 ketika Portugis mulai memperluas jaringan religius dan dagangnya di kawasan timur Nusantara. Situasi Maluku saat itu sedang memanas akibat rivalitas antara Portugis dan Kesultanan Ternate.

Gubernur Portugis di Ternate, Henrique de Sá, mengirim Pastor Jesuit Diogo de Magalhães menuju pesisir utara Sulawesi setelah menerima laporan bahwa armada Sultan Hairun dari Ternate bergerak untuk memperluas pengaruh Islam ke wilayah tersebut.¹

Dalam arsip misionaris yang kemudian dihimpun Hubert Jacobs S.J. dalam Documenta Malucensia, Magalhães menulis bahwa ia tiba di Manado dan berhasil membangun aliansi dengan penguasa setempat. Sang penguasa kemudian dibaptis bersama sekitar 1.500 pengikutnya ke dalam agama Katolik.²

Yang menarik, dokumen Portugis itu sama sekali tidak menyebut nama asli penguasa tersebut. Arsip hanya menggunakan istilah O Rei de Manado, Raja Manado.

Dari sudut pandang historiografi Barat, inilah bukti tertulis paling awal mengenai eksistensi struktur kekuasaan di Babontehu.

Peristiwa itu juga menandai awal transformasi identitas masyarakat Manado Tua. Kekristenan mulai tertanam jauh sebelum VOC hadir di Sulawesi Utara.

Dalam catatan yang sama, disebutkan pula kehadiran penguasa Siau yang ikut menerima baptisan bersama rombongannya.³

Wilayah Perebutan antara Spanyol, Ternate, dan VOC

Memasuki awal abad ke-17, posisi Manado Tua berubah menjadi wilayah perebutan pengaruh antara Spanyol, Kesultanan Ternate, dan VOC.

Kekuasaan Spanyol yang berpusat di Filipina berusaha mempertahankan jaringan komunitas Kristen di pesisir utara Sulawesi sebagai benteng menghadapi ekspansi Ternate dan Belanda.

Dalam karya Conquista de las Islas Malucas karya Bartolomé Leonardo de Argensola, disebutkan bagaimana komandan-komandan Spanyol secara aktif menjalin hubungan diplomatik dan militer dengan wilayah Manado pada awal 1600-an.⁴

Salah satu tokoh penting adalah Lucas de Vergara Gaviria yang melakukan operasi militer dan diplomatik di kawasan Sulawesi Utara sekitar 1614–1615.⁵

Namun di saat bersamaan, VOC mulai membangun legitimasi hukum melalui perjanjian dengan Kesultanan Ternate. Dalam traktat VOC–Ternate tanggal 26 Mei 1607, wilayah Manado diklaim sebagai daerah taklukan Ternate.⁶

Klaim itu memperlihatkan bagaimana posisi politik Babontehu perlahan kehilangan otonomi. Meski masyarakatnya memiliki identitas lokal tersendiri, dalam arsip kolonial mereka mulai dipandang sebagai bagian dari orbit kekuasaan Ternate dan kemudian VOC.

Ancaman Bolaang Mongondow dan Datangnya Padtbrugge

Bab paling menentukan dalam sejarah Babontehu terjadi pada 1677 ketika Gubernur VOC untuk Maluku, Robertus Padtbrugge, melakukan inspeksi langsung ke pesisir utara Sulawesi.

Dalam jurnal perjalanannya yang terkenal, Journael van de reijse gedaen bij den commandeur Robertus Padtbrugge, ia menggambarkan kondisi masyarakat Manado Tua yang berada dalam tekanan berat.⁷

Menurut laporan tersebut, komunitas Manadosche di Pulau Manado Tua terus-menerus diserang oleh kekuatan Bolaang Mongondow yang saat itu dipimpin Raja Loloda Mokoagow.

Penyerangan itu bukan sekadar konflik biasa, melainkan juga disertai praktik penangkapan budak yang mengancam keberlangsungan populasi pesisir.⁸

VOC memandang situasi itu berbahaya bagi kepentingan dagang dan militernya. Manado Tua dianggap terlalu rentan untuk dipertahankan sebagai pusat pemukiman utama.

Dari sinilah lahir keputusan yang secara efektif mengakhiri Babontehu sebagai pusat politik mandiri.

Eksodus ke Wenang dan Lahirnya Komunitas Borgo

Atas arahan Padtbrugge, VOC memindahkan penduduk Manado Tua ke daratan utama di sekitar Wenang, dekat Benteng Amsterdam yang saat itu masih berbentuk benteng kayu.⁹

Permukiman baru itu berkembang di kawasan yang kemudian dikenal sebagai Sindulang.

Pemindahan tersebut bukan sekadar relokasi geografis. Ia merupakan rekayasa sosial dan administratif VOC untuk membentuk kelompok masyarakat baru yang lebih mudah dikontrol.

Penduduk eks-Babontehu yang telah lama terpengaruh budaya Portugis dan Spanyol serta memeluk agama Kristen tidak dimasukkan ke dalam struktur walak Minahasa ketika VOC menyusun sistem pemerintahan baru yang berpuncak pada Verbond 10 Januari 1679.¹⁰

Sebaliknya, mereka ditempatkan dalam kategori hukum tersendiri.

Dalam kajian sosiolog M.J.C. Schouten, kelompok ini kemudian diklasifikasikan sebagai Inlandse Burgers atau warga bumiputra sipil.¹¹

Status itu memberi mereka sejumlah hak istimewa dibanding penduduk pribumi lain.

Mereka dibebaskan dari kewajiban kerja paksa (heerendiensten) dan setoran hasil bumi kepada pemerintah kolonial.

Sebagai gantinya, mereka diwajibkan menjadi milisi cadangan (schutterij) untuk membantu pertahanan VOC di pesisir utara Sulawesi.¹²

Dari komunitas inilah kemudian lahir kelompok sosial yang di kemudian hari dikenal sebagai Etnis Borgo—komunitas Kristen pesisir yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas awal kota Manado modern.

Sejarah yang Tersisa dalam Arsip

Rekonstruksi sejarah Babontehu berdasarkan arsip Iberia dan VOC memperlihatkan bahwa entitas ini pada awalnya merupakan komunitas maritim strategis yang berada di jalur perebutan pengaruh global abad ke-16 dan ke-17.

Namun berbeda dengan tradisi lokal yang menempatkan Babontehu dalam kerangka genealogis dan mitologis, arsip kolonial justru memperlihatkannya sebagai objek geopolitik: diperebutkan Portugis, diklaim Ternate, dimanfaatkan Spanyol, lalu direstrukturisasi VOC.

Ironisnya, justru setelah dipindahkan dari pulau asalnya, identitas masyarakat Babontehu berubah secara permanen.

Mereka tidak lagi sepenuhnya menjadi masyarakat pulau, tetapi juga tidak sepenuhnya dimasukkan ke dalam struktur adat Minahasa.

Di situlah Babontehu perlahan hilang sebagai kerajaan, tetapi bertahan sebagai komunitas sosial yang jejaknya masih dapat ditemukan dalam sejarah awal Manado hingga hari ini.

Catatan Kaki

¹ Hubert Jacobs S.J., Documenta Malucensia Volume I (1542–1577) (Roma: Jesuit Historical Institute, 1974), hlm. 245–247.

² Ibid.

³ Ibid., hlm. 248.

⁴ Bartolomé Leonardo de Argensola, Conquista de las Islas Malucas (Madrid, 1609), hlm. 312–318.

⁵ Ibid.

⁶ E.C. Godée Molsbergen, Geschiedenis van de Minahassa tot 1829 (Batavia: Landsdrukkerij, 1928), hlm. 41–43.

⁷ Robertus Padtbrugge, Journael van de reijse gedaen bij den commandeur Robertus Padtbrugge… naer de noordkust van Celebes (1677), arsip VOC Maluku.

⁸ E.C. Godée Molsbergen, Geschiedenis van de Minahassa tot 1829, hlm. 67–70.

⁹ Ibid., hlm. 72.

¹⁰ Ibid., hlm. 74–76.

¹¹ M.J.C. Schouten, Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society: Minahasa, 1677–1983 (Leiden: KITLV Press, 1998), hlm. 29–31.

¹² Ibid., hlm. 32.