Beras Minahasa untuk Maluku: Petani, Pedagang, dan Monopoli pada 1720–1820

Pada awal abad ke-18, beras merupakan komoditas utama yang menghubungkan Minahasa dengan Maluku. Sebagian hasil panen penduduk dibeli untuk dikirim ke wilayah yang membutuhkan pasokan pangan, terutama Ternate. Perdagangan ini melibatkan petani, kepala-kepala setempat, pedagang swasta, serta pejabat VOC. Barang-barang dari luar masuk sebagai pembayaran atas beras yang dikumpulkan dari Minahasa.

Menurut David Henley dalam Minahasa: Overseas Trade and Economic Growth, 1720–1820 (2025), pengiriman tersebut memenuhi kebutuhan penduduk yang tidak bertani di sekitar pusat militer dan perdagangan Eropa di Maluku. Pembelian resmi VOC berlangsung berdampingan dengan kegiatan pedagang swasta yang memperoleh izin dan beroperasi di bawah perlindungan perusahaan tersebut.

Memasuki dasawarsa 1720-an, perdagangan swasta semakin berkembang. Henley merujuk laporan tahun 1729 yang menyebut perpindahan banyak penduduk Tombariri ke Tanawangko di pesisir. Mereka mendirikan permukiman baru agar dapat menjual beras dengan lebih mudah dan menguntungkan kepada pedagang swasta yang kapalnya singgah di sana. Laporan itu secara langsung menghubungkan perpindahan penduduk dengan kegiatan penjualan beras.

Dalam tabel perdagangan yang disusunnya, Henley mencatat pembelian resmi rata-rata sekitar 170 ton per tahun untuk rentang 1728–1731. Angka tersebut menggambarkan pembelian resmi VOC yang tercatat, bukan seluruh perdagangan beras Minahasa. Kegiatan swasta juga berlangsung, tetapi jumlahnya tidak selalu dapat dihitung dari dokumen yang tersedia.

Pada dasawarsa 1740-an hingga 1770-an, pembelian resmi VOC berada pada kisaran 200–300 ton setahun. Penyerahan beras didukung oleh pos-pos di pesisir. Selain Manado, Henley menyebut pos Amurang yang dibangun pada 1719 dan Kema pada 1751. Keterangan mengenai kedua pos itu dirujuknya dari penelitian Jouke Wigboldus.

Peranan pedagang swasta mendapat perhatian pejabat VOC. Dalam surat tahun 1749 yang dikutip Henley, gubernur VOC di Ternate menyatakan bahwa perdagangan bebas beras mendorong penduduk untuk menanam. Ia memperingatkan bahwa larangan perdagangan tersebut dapat membuat petani meninggalkan penanaman padi karena tidak ingin melihat hasilnya membusuk. Upaya pelarangan pada 1753–1756, menurut pembahasan Henley, tampaknya diikuti penurunan produksi sementara.

Pembayaran beras dilakukan dengan beragam barang. VOC terutama menyerahkan tekstil India kepada kepala-kepala Minahasa yang menjadi perantara perdagangan. Di antara tekstil tersebut terdapat kain patola dari Gujarat. Henley menjelaskan bahwa kain bernilai tinggi itu mendekati fungsi alat tukar perdagangan yang berlaku umum di wilayah tersebut pada masa itu.

Pedagang Tionghoa dan pedagang bebas lainnya membawa barang yang lebih beragam untuk kebutuhan sehari-hari. Surat tahun 1749 yang digunakan Henley menyebut besi, parang, barang pecah belah, benang, pita, peniti, jarum, dan kawat tembaga. Selain kerap menawarkan pembayaran lebih baik daripada VOC, para pedagang menyediakan jenis barang yang berbeda dari pembayaran perusahaan.

Catatan kuantitatif perdagangan swasta yang dibahas Henley menunjukkan pengiriman sekitar 330 ton beras dari Manado ke Ternate dalam satu tahun. Catatan itu berasal dari muatan delapan kapal pada Juni 1758 hingga Mei 1759. Jumlah tersebut melebihi pembelian resmi tahunan VOC yang lazim pada masa yang sama.

Pada 1775 terdapat 22 kapal dagang swasta yang berpangkalan di Ternate, dengan ukuran sekitar 10 sampai 45 ton. Dua belas kapal dimiliki pedagang Tionghoa, sedangkan sepuluh lainnya dimiliki kelompok burger, yakni penduduk pribumi dan keturunan campuran yang berstatus warga Kompeni. Delapan atau sembilan kapal, kebanyakan milik pedagang Tionghoa, secara teratur mengikuti perdagangan beras Manado–Ternate.

Menjelang akhir abad ke-18, pembelian beras oleh pedagang swasta juga berlangsung di pedalaman. Menurut Henley, surat VOC tahun 1782 mengaitkan berkurangnya penyerahan beras resmi dengan kegiatan orang Tionghoa di Manado yang mengumpulkan beras melalui hubungan mereka di daerah pegunungan. Surat tahun 1789 kembali menyebut keberadaan agen pedagang Tionghoa yang membeli beras langsung di pedalaman Minahasa.

Untuk periode 1789–1792, Henley menyebut rata-rata ekspor swasta yang tercatat sekitar 350 ton setahun. Akan tetapi, surat VOC tahun 1792 menyatakan bahwa pedagang swasta diperkirakan hanya melaporkan sekitar separuh jumlah sebenarnya. Berdasarkan perkiraan dalam surat tersebut, perdagangan swasta mencapai sekitar 750 ton, sementara kebutuhan Kompeni diperkirakan 300 ton setahun.

Kedua angka perdagangan swasta itu memiliki dasar berbeda. Angka sekitar 350 ton merupakan rata-rata yang tercatat, sedangkan 750 ton merupakan perkiraan sezaman yang memperhitungkan pelaporan tidak lengkap. Dalam kajiannya, Henley juga mengingatkan bahwa data perdagangan beras tersusun dari dokumen yang tidak lengkap dan dipengaruhi perubahan hasil panen maupun keadaan perdagangan dari tahun ke tahun.

Pada 1792, pemerintah Belanda di Ternate mengenakan bea yang besar atas ekspor beras swasta dari Manado. Menurut Henley, kebijakan itu muncul ketika pejabat menyadari bahwa pedagang bebas mempunyai keunggulan sebagai pembeli karena membayar lebih tinggi. Pada waktu yang sama diberlakukan pajak dalam bentuk beras, mula-mula sekitar 190 ton setiap tahun.

Pajak beras tersebut dimaksudkan untuk menutup biaya perlindungan pesisir Minahasa dari serangan perampok budak. Henley menyatakan bahwa dalam dasawarsa berikutnya tampaknya terbentuk monopoli pemerintah secara de facto, yakni dalam praktik sebelum ditegaskan dalam kontrak 1810. Untuk 1803, tabelnya mencantumkan perkiraan penyerahan tahunan sebesar 1.330 ton, berdasarkan rincian distrik. Dalam uraian naratif, angka yang sama dibulatkan menjadi sekitar 1.300 ton.

Cara pengumpulan beras pada awal abad ke-19 dijelaskan lebih terperinci dalam laporan C.C. Prediger tahun 1804. Dokumen ini diterbitkan oleh F.S. Watuseke dan D.E.F. Henley pada 1994 dengan judul C.C. Predigers verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in 1804. Watuseke menyunting dokumen dan memberikan catatan, sedangkan Henley menulis pengantar.

Prediger menyebut 26 walak atau distrik yang masing-masing memiliki kepala. Ia menghubungkan kelompok-kelompok tersebut dengan kewajiban penyerahan beras. Untuk urusan besar yang menyangkut seluruh distrik, residen memanggil para kepala melalui seorang penerjemah. Panggilan disertai tali bersimpul sebagai penanda jumlah hari sampai pertemuan; setiap hari satu simpul dipotong.

Dalam perdagangan di Manado, residen menyerahkan kain kepada kepala walak disertai catatan mengenai jumlah kain dan nilainya dalam gantang beras. Setiap penyerahan beras kemudian dikurangkan dari jumlah yang tercantum pada catatan tersebut. Prediger menjelaskan cara ini sebagai prosedur untuk menjaga kejelasan perhitungan antara kain yang dibagikan dan beras yang harus diserahkan.

Distrik-distrik yang berada di bawah pos Kema, Likupang, Tanawangko, dan Amurang menerima kain melalui komandan masing-masing. Mereka juga menyerahkan beras di pos tersebut. Komandan memperoleh kain dari residen dan bertanggung jawab mengusahakan penyerahan beras oleh penduduk. Ketika kapal datang, residen mengarahkannya ke pos yang berasnya telah siap.

Prediger juga merinci tempat penyerahan menurut wilayah. Kakaskasen, Tomohon, dan Sarongsong menyerahkan beras di Manado. Remboken, Kakas, Tompaso, dan Sonder harus menyerahkan di Manado atau Amurang sesuai kehendak residen. Karena lebih dekat ke Amurang, Tompaso dan Sonder biasanya menyerahkan beras di sana. Tonsea berada di bawah pos Kema, sedangkan Tombariri berada di bawah Tanawangko.

Penyerahan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Prediger melaporkan bahwa Klabat Atas mengalami hasil panen yang buruk pada tahun laporannya. Ia juga menyebut kesulitan memperoleh beras dari Bantik setelah membagikan kain. Sebagai pengganti, ia terpaksa menerima pembayaran berupa serat atau tali gomuti yang telah dipintal. Beras yang hendak diperolehnya dari Bantik diperuntukkan bagi ransum di Manado.

Keterangan terakhir memperlihatkan penggunaan beras di dalam Minahasa sendiri. Dalam kajian tahun 2025, Henley secara khusus mengingatkan bahwa tidak semua beras yang dibeli pemerintah maupun pedagang kemudian diekspor. Sebagiannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pusat pemerintahan dan permukiman di Minahasa. Karena itu, angka penyerahan kepada pemerintah tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah pengiriman ke Maluku.

Pada 1810, penguasaan perdagangan beras memperoleh dasar yang lebih tegas ketika English East India Company mengambil alih Manado. Menurut Henley, kontrak politik dengan kepala-kepala Minahasa menetapkan pembelian minimum 1.050 ton. Kontrak tersebut untuk pertama kalinya secara khusus menyatakan hak tunggal pemerintah untuk membeli dan memperdagangkan beras.

Masa pemerintahan Inggris itu berlangsung pada 1810–1817. Tabel Henley mencatat pembelian resmi rata-rata sekitar 1.600 ton per tahun pada 1815–1816. Angka ini merupakan pembelian yang benar-benar tercatat, berbeda dari ketentuan minimum dalam kontrak 1810. Pedagang swasta tetap terlibat dalam pengangkutan sebagian beras dari Manado ke Ternate.

Namun, kedudukan mereka telah berubah. Berdasarkan surat tanggal 4 Oktober 1817 yang dirujuk Henley, pengangkutan tersebut hampir selalu dilakukan sebagai pekerjaan kontrak untuk pemerintah, bukan perdagangan atas tanggungan sendiri. Menjelang berakhirnya rentang 1720–1820, pengumpulan dan pembelian beras berada dalam penguasaan pemerintah, sementara kapal swasta masih digunakan dalam pengiriman ke Ternate.

Referensi

Henley, David. 2025. “Minahasa: Overseas Trade and Economic Growth, 1720–1820.” Archipel 109: 19–37.

Watuseke, F.S., dan D.E.F. Henley. 1994. “C.C. Predigers verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in 1804.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 150(2): 357–385. Memuat laporan C.C. Prediger tahun 1804 beserta pengantar dan catatan penyunting.