Pilihan Pembaca
light_mode
Topik Menarik
Beranda » Sejarah » Dari Minahasa, Hukum Besar Sonder Mempertaruhkan Jabatannya

Dari Minahasa, Hukum Besar Sonder Mempertaruhkan Jabatannya

  • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
  • visibility 131
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Menjelang akhir abad ke-19, penduduk Minahasa menghadapi berbagai kewajiban yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Penanaman kopi, kerja wajib, dan pembayaran pajak menyita banyak tenaga serta waktu masyarakat. Dalam tulisan Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois Confrontation, Mieke Schouten menjelaskan bahwa keadaan tersebut mendorong Albert Lasut Waworuntu, Hukum Besar Sonder, mengambil langkah yang belum pernah dilakukan seorang kepala pribumi sebelumnya: mengadukan keadaan daerahnya secara langsung kepada Gubernur Jenderal di Jawa.

Kedudukan Kepala Distrik Berubah

Distrik-distrik di Minahasa berasal dari walak, yaitu kesatuan politik dan sosial masyarakat setempat. Pemimpin walak sebelumnya dipilih oleh masyarakat dan dikenal sebagai panatu’an. Sesudah pemerintahan langsung Belanda dibentuk tahun 1817, walak dipertahankan sebagai distrik. Panatu’an kemudian ditempatkan sebagai kepala distrik, sedangkan kumarua menjadi kepala distrik kedua.

Pemerintah Belanda mempertahankan kedudukan para kepala karena mereka dapat digunakan sebagai penghubung dengan penduduk. Namun, pemerintah kemudian menguasai pengangkatan dan pemberhentian mereka. Para kepala menerima bagian dari pajak dan komisi kopi. Mereka juga didorong mempelajari bahasa Melayu atau Belanda, mengenakan pakaian Barat, dan mengikuti pola hidup yang dianggap sesuai dengan kedudukan mereka.

Perubahan besar terjadi melalui peraturan tahun 1881. Pelayanan dan pemberian hasil oleh penduduk kepada kepala distrik dihapuskan. Sebagai gantinya, kepala distrik memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Jabatan itu juga tidak lagi harus diberikan kepada anggota keluarga kepala dari distrik bersangkutan. Seorang kepala dapat diangkat dari daerah lain dan dipindahkan dari satu distrik ke distrik lainnya.

Menurut Schouten, peraturan tersebut membuat kedudukan kepala distrik semakin menyerupai pegawai pemerintah. Mereka berada di tingkat bawah susunan administrasi dan harus tunduk kepada kontrolir Belanda yang kadang-kadang jauh lebih muda. Tahun 1891, Residen Manado M.C.E. Stakman juga menghapus tongkat dan payung kebesaran yang sebelumnya menjadi tanda kehormatan para kepala.

A.L. Waworuntu Menjadi Hukum Besar Sonder

Albert Lasut Waworuntu lahir tahun 1862. Ia adalah putra sulung Albertus Bernardus Waworuntu, Hukum Besar Sonder yang menerima medali emas jasa sipil dari pemerintah Belanda tahun 1876. Keluarga tersebut memiliki hubungan dengan H.W. Dotulong, pemimpin pasukan Minahasa yang diberangkatkan ke Jawa tahun 1829. Gelar majoor atau mayor kemudian dapat digunakan oleh Dotulong dan para penerusnya sebagai kepala Sonder.

A.L. Waworuntu mengikuti pendidikan di Europeesche Lagere School di Manado, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Anak-Anak Kepala di Tondano. Tahun 1880, ketika berusia 18 tahun, ia diangkat membantu ayahnya sebagai hukum kedua Sonder.

Selain bekerja dalam pemerintahan, Waworuntu membantu Kontrolir Amurang E.J. Jellesma dalam penelitian bahasa Tontemboan. Ia juga menghasilkan tulisan yang diterbitkan dalam Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap. Penguasaannya atas sejumlah bahasa Minahasa membuatnya dipanggil ke Makassar tahun 1886 untuk menjadi penerjemah dalam empat belas persidangan di Raad van Justitie.

Sesudah menggantikan ayahnya sebagai Hukum Besar Sonder tahun 1887, Waworuntu menerima medali perak jasa sipil. Ia merancang pekerjaan pengairan bagi pembukaan sawah dan menyusun aturan pajak serta kerja wajib yang dinilai lebih adil bagi distriknya. Schouten mencatat bahwa kepemimpinannya memperoleh penilaian baik dari sekitar 10.000 penduduk Sonder.

Kopi, Pajak, dan Kerja Wajib

Keadaan Minahasa memburuk ketika pemerintah memperberat berbagai kewajiban penduduk. Monopoli pemerintah atas kopi telah diberlakukan sejak 1822. Meskipun kopi Manado memiliki reputasi baik dan memperoleh harga tinggi di pasar Eropa, penduduk Minahasa hanya menerima pembayaran rendah atas hasil kerja mereka.

Pemerintah menentukan cara penanaman, jumlah tanaman, dan pengolahan kopi. Penduduk yang menghindari ketentuan tersebut dapat menerima hukuman. Perluasan perkebunan kopi membutuhkan banyak tenaga serta memengaruhi kebiasaan lama mengenai tanah dan pola permukiman.

Schouten mengutip perhitungan yang menunjukkan bahwa selama dasawarsa 1870-an sebuah keluarga menghabiskan rata-rata 120 hari setiap tahun untuk menanam dan mengolah kopi. Menjelang akhir dasawarsa 1880-an, pekerjaan tersebut masih membutuhkan sekitar 80 hingga 100 hari setahun.

Selain mengerjakan kopi, penduduk harus melaksanakan kerja wajib untuk pembangunan jalan dan jembatan. Infrastruktur itu terutama dibutuhkan untuk mengangkut kopi. Pekerjaan di wilayah Minahasa yang tidak rata menyebabkan kecelakaan, kelelahan, dan kekurangan makanan. Penduduk juga harus memperoleh uang untuk membayar pajak, meskipun kesempatan mendapatkan penghasilan tunai masih terbatas.

Stakman memahami bahwa beban penduduk terlalu berat dan mengusulkan pengurangan penanaman kopi wajib serta monopoli pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakannya justru menambah kerja wajib dan memperketat pengawasan pembayaran pajak. Cuaca buruk turut memperburuk keadaan.

Perjalanan ke Jawa Tahun 1891

Tahun 1891, Waworuntu memperoleh cuti sakit karena menderita peradangan kronis pada tenggorokan. Ia menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke Jawa dan berkonsultasi dengan C. Winckler, dokter spesialis penyakit tenggorokan.

Perjalanan tersebut juga digunakan Waworuntu untuk meminta audiensi khusus dengan Gubernur Jenderal C. Pijnacker Hordijk. Permintaannya diterima dan pertemuan berlangsung pada Desember 1891. Dalam kesempatan itu, Waworuntu menyerahkan sebuah petisi berbahasa Belanda yang menjelaskan keadaan Minahasa.

Dalam petisinya, Waworuntu menyampaikan peningkatan pajak dan kerja wajib yang menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ia juga menerangkan kedudukan para kepala distrik yang terjepit. Mereka harus menaati perintah pejabat Belanda meskipun mengetahui bahwa perintah tersebut merugikan masyarakat. Akibatnya, penduduk menyalahkan para kepala dan penghormatan terhadap mereka semakin berkurang.

Keluhan Waworuntu juga mencakup masalah keuangan para kepala, hilangnya kewenangan lama, dan perlakuan pejabat Belanda yang dianggap merendahkan mereka. Ia meminta Gubernur Jenderal mengunjungi Minahasa agar dapat memeriksa sendiri kebenaran keadaan yang disampaikannya.

Tindakan seorang Hukum Besar Minahasa menghadap Gubernur Jenderal dan menyerahkan petisi kritis menimbulkan perhatian luas. Pers memberitakan petisi tersebut dan membahas keadaan Minahasa. Pemerintah akhirnya menugaskan anggota Raad van Indië, W.O. Gallois, untuk menjalankan pemeriksaan.

Pertemuan Waworuntu dan Gallois

Gallois tiba di Pelabuhan Manado pada Sabtu sore, 19 Maret 1892. Waworuntu telah kembali dari Jawa ke Sonder tanggal 2 Maret. Pada 20 Maret, ia mengirim surat berbahasa Belanda untuk meminta pertemuan. Gallois menerimanya pada pagi 21 Maret.

Surat kabar Bataviaasch Handelsblad kemudian menerbitkan laporan panjang tentang percakapan tersebut. Gallois berbicara kepada Waworuntu dalam bahasa Melayu meskipun Waworuntu menguasai bahasa Belanda. Ia juga berulang kali mempertanyakan apakah Waworuntu memperoleh izin meninggalkan distriknya untuk datang ke Manado.

Waworuntu menjelaskan bahwa kepala distrik biasanya cukup memberitahukan kepergiannya melalui surat kepada kontrolir jika hanya meninggalkan distrik selama beberapa hari. Izin khusus baru diperlukan untuk kepergian selama beberapa minggu atau bulan. Ia juga menerangkan bahwa kedatangannya ke Manado berkaitan dengan pengobatan penyakitnya.

Gallois menyampaikan keheranannya karena seorang kepala yang dinilai baik oleh pejabat Belanda justru mengadukan residen kepada Gubernur Jenderal. Waworuntu menjawab bahwa tindakannya tidak didorong persoalan pribadi. Ia telah mempertimbangkan risikonya dan merasa wajib mencari perbaikan bagi tanah kelahirannya. Ia mengetahui bahwa tindakannya dapat membahayakan jabatan, masa depan, dan ketenangan keluarganya.

Sesudah pertemuan itu, pejabat Belanda mengawasi tindakan Waworuntu secara lebih ketat. Stakman meminta penjelasan mengenai sejumlah dugaan kelalaian tugas sejak kepulangannya dari Jawa. Waworuntu memberikan jawaban panjang, dan untuk sementara tidak ada tindakan lebih lanjut terhadap dirinya.

Sebanyak 784 Petisi Diserahkan

Setelah tinggal sekitar dua minggu di Manado, Gallois berkeliling Minahasa untuk memeriksa keadaan ekonomi setiap distrik. Selama perjalanan itu, penduduk dan para kepala menyerahkan keluhan, sebagian besar dalam bentuk tertulis. Jumlah petisi yang terkumpul mencapai 784.

Penduduk desa umumnya mengeluhkan kerja wajib dan penanaman kopi. Mereka menghitung bahwa hanya sedikit waktu tersisa untuk mengerjakan tanah dan menyediakan makanan bagi keluarga sendiri. Orang-orang yang bekerja di gereja, sekolah, atau pemerintahan setempat meminta pembebasan dari pajak atau kerja wajib. Para kepala kampung dan kepala distrik mengadukan perlakuan pejabat, berkurangnya pendapatan, serta hilangnya sejumlah hak mereka.

Gallois akhirnya mengakui bahwa keadaan ekonomi penduduk tidak memuaskan dan kelaparan terjadi di sejumlah tempat. Pemeriksaannya menyimpulkan bahwa penanaman kopi wajib merupakan beban terberat. Batas resmi jumlah hari kerja wajib juga sering dilampaui. Menurut perhitungannya, rata-rata laki-laki Minahasa hanya memiliki sekitar 90 hari dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Pemeriksaan tersebut menarik perhatian anggota parlemen Belanda ketika anggaran Hindia Belanda tahun 1893 dibahas pada November 1892. Tidak lama kemudian, monopoli pemerintah atas kopi dihapuskan. Harga pembelian kopi dinaikkan, sedangkan penanaman kopi wajib kemudian turut diakhiri. Stakman meninggalkan jabatannya dan digantikan E.J. Jellesma.

Dalam penutup tulisannya, Schouten menyebut bahwa tindakan Waworuntu secara langsung maupun tidak langsung membawa sejumlah perubahan dalam waktu singkat: keadaan Minahasa memperoleh perhatian lebih luas, Residen Stakman digantikan, harga pembelian kopi dinaikkan, serta monopoli dan penanaman kopi wajib dihapuskan. Waworuntu sendiri akhirnya diberhentikan dengan hormat beberapa tahun kemudian karena sakit. Ia tetap aktif dalam politik dan menjadi anggota Volksraad dari 1918 sampai 1924.

Referensi

Mieke Schouten, “Myth and Reality in Minahasan History: The Waworuntu-Gallois Confrontation,” Archipel, Vol. 34, 1987, hlm. 119–141.

  • Penulis: Engel Yong

Rekomendasi

  • Ketika Perempuan Tondano Mengangkut Kayu untuk Membangun Gereja

    Ketika Perempuan Tondano Mengangkut Kayu untuk Membangun Gereja

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Tondano, Minahasa, dalam catatan perjalanan Dr. H. Kraemer tahun 1926 Ada sebuah kisah singkat dalam laporan perjalanan Dr. H. Kraemer ke Minahasa yang mungkin terdengar sederhana, tetapi menyimpan gambaran penting mengenai hubungan antara masyarakat Tondano, kehidupan gereja, dan pemerintah kolonial. Kraemer mencatat bahwa pada suatu masa di Tondano, masyarakat sedang membangun sebuah gereja. Mereka telah […]

  • Memori Kolonial di Tanah Minahasa: Sebuah Retrospeksi dari Majalah Tong Tong, 1962

    Memori Kolonial di Tanah Minahasa: Sebuah Retrospeksi dari Majalah Tong Tong, 1962

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Arsip-arsip peninggalan era kolonial sering kali menjadi jendela waktu yang merekam denyut kehidupan masyarakat lokal dari kacamata pendatang. Salah satu kepingan sejarah tersebut terekam dalam majalah Tong Tong edisi 15 Maret 1962, melalui sebuah artikel bertajuk “MINAHASA een andere negorij (DEEL II)”. Catatan ini memberikan deskripsi yang hidup mengenai lanskap sosial, budaya, dan alam Minahasa […]

  • Letnan Kolonel DJ Somba (IPPHOS - Repro Ai)

    Daniel Julius Somba: Eksekutor Lapangan Permesta dalam Catatan Washington

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Dalam arsip diplomatik dan intelijen Amerika Serikat periode 1957–1958, nama Letnan Kolonel Ventje Sumual kerap muncul sebagai arsitek politik gerakan Permesta. Namun ketika perhatian beralih pada dinamika riil di lapangan, terutama di Minahasa dan Sulawesi Utara, sorotan Washington justru mengarah pada figur lain: Mayor D.J. (Daniel Julius) Somba. Bagi para analis di Kedutaan Besar AS […]

  • Makam Eduard Willem Gilles Graafland di Amurang (Kres Gigir, 2021)

    Dari Tanawangko ke Amurang: Jejak Hidup Eduard Graafland

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Di antara deretan keluarga misionaris yang membentuk sejarah Kekristenan dan pendidikan di Minahasa pada abad ke-19, nama keluarga Graafland dan Riedel menempati posisi yang sangat penting. Dari persilangan dua keluarga inilah lahir Eduard Willem Gilles Graafland, seorang tokoh gerejawi generasi kedua yang hidup dalam lingkungan pelayanan kolonial dan melanjutkan tradisi pengabdian keluarganya di Hindia Belanda. […]

  • Peristiwa Akhir Masa Pergolakan Permesta

    Peristiwa Akhir Masa Pergolakan Permesta

    • calendar_month Sabtu, 21 Des 2024
    • visibility 344
    • 0Komentar

    Pemberian Amnesti, Abolisi Dan Masa Reahabilitasi Kepada Para Pejuang Permesta   Untuk merealisasi hasil kesepakatan perdamaian Woloan antara Permesta dengan Pemerintah/TNI Pusat, maka pada tanggal 12 Mei 1961 dilakukan temuan antara KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution dengan Mayor Jenderal Alex Kawilarang di desa Kamasi – Tomohon dalam rangka membicarakan tentang penanganan eks anggota Permesta terutama […]

  • Opo Supit (ilustrasi)

    Opo Supit: Jejak Genealogi dan Puncak Kepemimpinan Konfederasi Minahasa

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Dalam sejarah Minahasa, sedikit tokoh yang jejak politiknya begitu panjang sekaligus kontroversial seperti Pacat Supit Sahiri Macex, atau yang lebih dikenal sebagai Opo Supit. Ia dikenang sebagai pemimpin adat, panglima perang, diplomat, sekaligus tokoh yang berhasil membangun pengaruh lintas walak pada penghujung abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Di satu sisi, Opo Supit dipandang sebagai […]

expand_less